Medan (POLMAS) - Bupati (nonaktif) Labuhanbatu, Pangonal Harahap, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Tipikor Medan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (4/4) siang.
 
Majelis hakim mengungkapkan, Pangonal bersalah menerima suap Rp42,28 miliar dan SG$ 218.000 dari pengusaha Effendi Syahputra alias Asiong, yang juga sudah divonis 3 tahun penjara pada sidang sebelumnya.
 
Selain tuntutan pidana, Pangonal juga dikenakan hukuman pengganti sebesar Rp42,28 miliar. Jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara, maka diganti dengan satu tahun penjara.
 
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berkelanjutan hingga menghukum terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman 7 tahun penjara denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan,” ujar Erwan Effendi selaku Ketua Majelis Hakim.
 
Diketahui, vonis ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Pangonal hukuman 8 tahun penjara.
 
Penuntut umum KPK menjerat Pangonal dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 
Usai persidangan, Pangonal Harahap saat ditemui wartawan menolak berkomentar. Ia hanya mengarahkan wartawan bertanya kepada tim kuasa hukumnya.
 
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK, Dody Sukmono, masih akan menunggu dulu hasil Salinan Putusan majelis hakim sebelum memberikan keputusan.
 
“Kitakan masih pikir-pikir, kalau mereka sudah terima ya itu hak mereka,” pungkasnya.(Red)
 
 
Medan (POLMAS) - Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut akan berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dan Pempangunan (BPKP) dalam menangani kasus dugaan korupsi renovasi lintasan sirkuit tartan atletik Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui nilai kerugian negara.
 
"Kita koordinasi dengan BPKP untuk meminta menghitung kerugian negara dalam kasus ini," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Kamis (4/4/2019).
 
Disebutnya, dalam kasus yang sudah masuk proses penyidikan ini, penyidik Poldasu telah memintai keterangan 20 orang saksi, termasuk Kadispora Propsu, Baharudin Siagian, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Rabu (13/2) lalu. 
 
"Kasus ini sudah sidik dan sudah 20 saksi diperiksa," terangnya. 
 
Dalam waktu dekat, sambung Nainggolan, penyidik akan memanggil pemenang pelaksana pekerjaan renovasi lintasan sircuit tartan atletik Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara. 
 
"Kontraktor pemenang pelaksana proyek tersebut akan kita panggil untuk diperiksa," sebutnya.
 
Setelah melakukan pemanggilan terhadap pemenang proyek dan penghitungan kerugian negara, selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara. 
 
"Usai gelar perkara baru bisa ditetapkan tersangka," pungkasnya. (Red)
 
 
Medan (POLMAS) - Terdakwa kasus suap Direktur PT Tombang Mitra Utama (TMU), Rijal Efendi Padang memasuki sidang mendengarkan keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan Ruang Cakra Utama, Senin (1/4/2019).
 
Rijal tampak seperti biasanya dengan wajah lesu, pria 38 tahun ini kembali mengenakan kemeja lengan pendek putih dengan motif-motif hitam di hadapan majelis Hakim yang diketuai Irwan Effendi.
 
Beberapa kali terlihat di kursi pesakitan, terdakwa hanya dengan tatapan kosong dan kebingunan saat dicerca pertanyaan oleh para hakim dan Jaksa KPK.
 
Ia menyebutkan bahwa awal mula dirinya mendapatkan proyek Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitellu senilai Rp4.544.280.000 tahun 2018 setelah menghubungi Yansen Sianturi teman dekat Plt Kadis PUPR David Anderson.
 
Hal tersebut dilakukan sebab Remigo Berutu saat sudah menjabat sebagai Bupati Papak Bharat sulit untuk ditemui. Berbeda dari saat masa kampanye mudah ditemui.
 
"Benar yang mulia saya adalah tim sukses (ts) yang terdaftar pada saat kampanye pemenangan bupati. Tapi karena mau jumpa pun susah sama Pak Bupati, setiap mau bilang bertamu enggak bisa. Waktu belum duduk ya kami bisa bertamu, waktu udah duduk enggak bisa. Jadi saya menemui.Yansen Sianturi yang kerja BKD," terangnya.
 
Ia menyebutkan bahwa Yansen menyebutkan akan ada proyek di Pakpak Bharat pada pertengahan tahun dan diminta mempersiapkan dana yang disebut sebagai fee atau uang KW.
 
"Jadi dibilang Yansen ini kalau bulan 6 ada proyek siapkan lah modalmu, enggak dibilang proyek apa. Siapkan lah sebanyak-banyaknya uang mu. Jadi disitu aku jawab belum ada uang, ini aku juga mau jual sawah ini, setelah itu laku baru ada uangnya," terangnya yang diikuti tangisan yang cukup keras hingga suaranya tak jelas terdengar lagi.
 
Lalu Rijal menyebutkan dari hasil menjual sawahnya tersebut ia mendapatkan uang Rp 100 juta.
 
"Setelah sawah itu terjual kam jumpa di Salak sama Yansen. Ku bilang Ini yang ada cuma 100 juta, setelah itu aku diminta lagi. Kujawab lah cuma ini nya uangku. Katanya usahakanlah lagi. Baru aku pinjam ke BPR Rp 70 juta," terangnya.
 
Ia menyebutkan uang KW tersebut diberikan Rijal sebelum dimulainya pelelangan proyek Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitellu senilai Rp4.544.280.000 tahun 2018 untuk memuluskan jalan.
 
"Pertama Rp 100 juta baru kedua Fp 100 juta itu saya kasih pertama sama Yansen dan yang ketiga itu Rp 180 juta melalui David untuk diberikan pada Bupati Rp 380 juta," terangnya.
 
Selanjutnya, dijelaskan Rijal dirinya mendapatkan proyek pengaspalan senilai Rp 4,5 miliar tersebut. Namun, berikutnya ternyata dirinya diminta untuk membayar uang KW tambahan 25 persen senilai 500 juta.
 
Namun, terdakwa menyebutkan tak menyanggupi dan meminta kembali uang yang sudah diberikan di awal.
 
"Setelah kami jumpa sama David dibilangnya harus 25 persen. Baru aku bilang udah kembalikan uangku aku enggak mampu. Padahal, pertama jumpa sama Yansen dibilang 10 persen tapi setelah jumpa David jadi 25 persen. Tapi karena udah dikasih enggak bisa dikembalikan," tuturnya.
 
Bahkan untuk menanyakan hal tersebut, Rijal menyebutkan sempat me-WhatsApp Bupati Remigo kenapa bisa menjadi berubah menjadi 25 persen.
 
"Jadi aku WA pak Bupati, terus dia jawab gini kau selesaikan dengan David dia orang kepercayaan saya, jangan sampai ke saya," jelasnya.
 
Dimana setelah itu, Rijal hanya menyanggupi Rp 250 juta untuk membayarkan uang KW 25 persen tersebut.
 
"Sebenarnya karena aku pertama untuk itu, itulah dipaksakan kali uang-uang itu semua. Sekarang Ada 500 juta utang saya di BRI. Yang aku tahu kalau memang uang ini disetor ke atas kata David," jelasnya.
 
Uang Rp 250 juta tersebut yang selanjutnya, pada 17 November 2018 akan diberikan David Anderson kepada Bupati Remigo di Jalan Pasar Baru Medan senilai Rp 150 Juta dan akhirnya di OTT oleh penyidik KPK.
 
Seusai mendengarkan kesaksian dari terdakwa, Ketua Majelis Hakim menunda persidangan hingga 15 April 2019 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan.
 
Jaksa KPK, Ihsan Fernandi menyebutkan bahwa apa yang menjadi keterangan terdakwa membenarkan bahwa uang yang diberikannya akan disetorkan seluruhnya kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Berutu.
 
"Intinya dia (Rijal) membenarkan semua keterangan para saksi sebelumnya. Bahwa benar ada 25 persen uang KW yang diberikannya iti diberikan ke atas dalam hal ini Bupati Remigo," terangnya.
 
Ia menyebutkan bahwa tuntutan paling tinggi untuk terdakwa sesuai pasal 5 ayat (1a) adalah hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta. 
 
"Kalau sesuai pasal 5 ayat 1a ancaman paling berat itu 5 tahun dengan denda Rp 250 juta. Tapi kita akan lihat bagaimana untuk penuntutan selanjutanya," tutup Ihsan.
Binjai (POLMAS) Terdakwa pembunuhan sadis, Sofyan Wahid (39) yang menghabisi nyawa Indri Lestari (40) menerima amukan amarah dan sumpah serapah dari keluarga korban dan meminta hakim menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup.
 
Diduga ada unsur dendam dan merasa korban matre, Sofyan terbukti membantai dan menghujami sekujur tubuh Indri dengan benda tajam sebanyak 18 tusukan.
 
Gambaran pembunuhan sadis ini terungkap dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzul Hamdi Lubis didampingi anggota Dedy dan Muhammad Yusafrihardi Girsang di Ruang Sidang Cakra PN Binjai, Senin (1/4/2019) siang.
 
Dalam sidang, dihadirkan Ahli Forensik USU, dokter Agustinus Sembiring yang juga Kepala Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai.
 
"Selama saya bertugas, baru kali ini saya menemukan pembunuhan sesadis ini," ujar Agustinus dalam persidangan.
 
Dalam keterangannya, dinyatakan ada 18 liang tusukan pada tubuh Indri Lestari.
 
Disebutnya, ada dua tikaman di leher, 10 tikaman dihujami ke dada, di area kemaluan korban dihujami tiga tusukan, dan pada perut korban ditusuk tiga liang.
 
Tak puas menghujami korban dengan belasan tusukan hingga tak bernyawa, Sofyan meluapkan emosi membabibutanya dengan membenturkan kepala korban ke dinding hingga berulang kali.
 
Mendengar keterangan saksi ahli forensik ini, Sofyan dengan santai membantah keterangan.
 
Sontak, sikap santai dan membantah yang dilakukan Sofyan menyulut emosi dan amarah pihak keluarga korban.
 
Usai sidang, Sofyan yang dikawal petugas polisi dan pengawal tahanan jaksa menjadi sasaran amarah keluarga korban.
 
Kepala Sofyan dipukul pakai sandal dan botol mineral hingga terjadi aksi kejar-kejaran hingga ke sel tahanan PN.
 
Umpatan caci maki pihak keluarga tak bisa dibendung.
 
Keluarga Indri memaki Sofyan dengan menyebutnya nama-nama binatang, dan mengutuk Sofyan dengan sumpah serapah.
 
"Mati saja kau pembunuh. Mati kau binatang. Bukan manusia kau ya. Sudah hilang nyawanya pun masih tega kau antukan kepalanya ke dinding. Kejam kali kau, mati kau binatang," tukas Jira seorang keluarga korban.
 
"Dibilang pula pakai pisau dapur. Tak ada pisau dapur. Dibawanya pisau sendiri. Memang sudah disiapkannya. Pembunuhan berencana ini. Sampai ganti baju, merampok juga," tambah Jira lagi dengan emosi.
 
Mendengar keriuhan ini, Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Fauzul Hamdi sampai turun ke lokasi keributan dekat sel.
 
Fauzul Hamdi menenangkan pihak keluarga agar tetap menjaga sikap, karena bisa mengganggu perjalanan sidang lainnya.
 
Sementara, dr Agustinus Sembiring berpendapat, terdakwa menaruh rasa dendam terhadap korban.
 
Alasannya, terdakwa terbukti menusuk kemaluan korban dengan sadisnya menggunakan benda tajam berulang kali
 
‎"Cara terdakwa menghabisi nyawa korbannya terlihat dendam. Ketika sekali atau dua kali tusuk, korban masih berusaha melawan. Hingga akhirnya pelaku menikam berkali-kali korbannya sampai meninggal. Sepertinya dendam kali pelaku ini sampai kemaluannya pun ditusuk," ungkap Agustinus usai sidang.
 
Majelis Hakim PN Binjai mengakhiri sidang yang turut disaksikan Jaksa Penuntut Umum Nova Sebayang.
 
Sidang dilanjutkan Selasa (2/4/2019) dengan agenda lanjutan mendengar keterangan saksi dari JPU.
 
Ibu korban, Zuraida berharap kebijaksanaan majelis hakim bisa menghukum terdakwa dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
 
Sang ibu merasa kehilangan Indri yang selama ini mejadi tulang punggung utama keluarga SPG popok bayi.
 
Diketahui, korban yang berstatus janda anak satu ditemukan tewas bersimbah darah dalam keadaan bugil di Perumahan Royal Wahidin Blok E, Jalan Danau Batur, Kelurahan Sumbermulyo Rejo, Binjai Timur, Minggu (21/10) lalu.
 
Hasil autopsi, jenazah korban warga Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara ini ditemukan luka belasan tusukan di sekujur tubuhnya‎.
 
Polisi mengungkap kasus ini dengan menangkap Sofyan pada malam harinya.
 
Hanya saja, sebilah pisau atau benda tajam yang disebut sebagai alat bukti tidak ditemukan oleh polisi.
 
Sofyan berdalih melakukan tindakan keji ini karena membela diri usai cekcok dengan Indri, lantaran dugaan korban meminta uang Rp 2 juta tidak dipenuhinya.
 
Terdakwa Sofyan Wahid, sudah beristri yang dikaruniai tiga anak.
 
Sofyan dan korban menjalin hubungan cinta tanpa ikatan.
 
Sofyan Wahid, diwawancarai ketika di dalam sel tahanan sementara PN Binjai, mengklaim, janda yang pernah ia sukai selama kurun tiga tahun, belakangan kerap meminta uang kepadanya.
 
Sebelum kejadian dia mengaku dimintai uang untuk menebus emas milik orangtua yang digadaikan korban di Pegadaian.
 
"Sebelum kejadian itu dia ada minta uang buat nebus mamaknya, dia takut karena sudah ditanyai orang tuanya soal emas itu, cuma kan Minggu itu, aku bilang nantilah. Dia marah-marah, bilang aku gak mau nolong dia. Kutenangi lah, cuma dia gak mau, ada juga aku dimakinya," kata Sofyan Wahid.
 
"Pakai pisau dapur steinless, hilang pisahnya jatuh pas aku jalan habis dari lokasi. Pisau itu sudah ada di rumah itu," katanya.
 
Sementara mengenai kondisi Iin yang ditemukan tidak bernyawa tanpa memakai busana, Sofyan mengakui bukan ia yang melucuti. Katanya, saat datang Iin sudah tidak pakai pakaian, ada rencana mereka hendak berhubungan badan.
 
"Biasanya gak di rumah itu kalau saya mau jumpai dia, biasa ke rumah mamaknya. Dah lama gak jumpa, itu lah dia ngajak jumpa, terus ada keluar aku dulu aku disuruhnya, pas datang lagi dia sudah gak pakai baju, itu lah minta uang, cuma lagi gak ada uangku. Cekcok lah, cuma kutenangi," katanya.
 
Diketahui, pembunuhan itu terungkap berawal dari warga kompleks perumahan mendatangi rumah yang mendengar suara perempuan yang akrab disapa Iin itu meminta pertolongan.
 
Saat menyambangi rumah Iin, warga tak bisa masuk.
 
Sementara dari dalam rumah terdengar lelaki mengatakan tidak ada apa-apa yang terjadi.
 
Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap Sofyan, warga Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sedang Bedagai sebagai pembunuh tunggal.
 
 
 
 
Limapuluh (Polmas) - Terkait adanya sebentuk surat penetapan sikap  sejumlah oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara,yang membuat pernyataan dukungan
tertulis untuk Capres dan Cawapres 01, Namun BPN Kabupaten Batu Bara telah melaporan Persoalan tersebut pada Bawaslu Kabupaten. Batu Bara yang diterima  langsung oleh Ketua Bawaslu Batubara Ade Sutoyo, Senin (25/02/2019).

Kedatangan BPN Prabowo Sandi Batu Bara ke Bawaslu Kabupaten Batu Bara yang didampingi oleh Kuasa Hukum Lembaga Advokasi (LA) DPD Partai Gerindra Sumut, ,Suria Darma SE, SH.Syofyan Hidayat SH. serta Roby Syahputra SH, Kami menginginkan agar laporan yang disampaikan BPN Kabupatten Batu Bara pada Bawaslu,Segera ditindaklanjuti juga diproses, Bawaslu Kabupaten Batu Bara harus  berlaku Adil dan Jndependen, serta tidak memihak kepada salah satu Paslon, kasus ini akan kami pantau terus,jelas Suria Darma selaku Kuasa Hukum BPN Prabowo Sandi Kabupaten Batubara.

Saat itu Ade Sutoyo selaku Ketua Bawaslu Batubara mengatakan, Laporan akan tindaklanjuti dalam waktu 14 hari kerja,sayangnya sampai saat ini belum ada keputusan Resmi dari Bawaslu Kabupaten Batubara mengenai Kasus tersebut.

Sebelumnya diberitakan bahwa  dengan kop surat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) tersebut, ada 15 nama menyatakan diri bersedia untuk menyukseskan sekaligus memenangkan Pasangan 01 pada Pemilu 2019. Dengan adanya pernyataan tersebut, tidak menutup kemungkinan Kepala Desa akan melakukan Intimidasi kepada masing masing Kepala Dusun yang akan berhimbas ke warga Desa. 

Pernyataan anggota Bawaslu Sumut, Suhedi Sukendar Situmorang menjelaskan, penelusuran surat itu sangat penting mengingat Aparat Perangkat Desa Harus Netral pada Pemilu, Hal tersebut sesuai dengan UU 7/2018 tentang Pemilu maupun Peraturan Bawaslu,Karena mereka bagian dari perangkat pemerintahan," Ujarnya.

Dengan tidak adanya kejelasan dari Bawaslu Kabupaten Batubara maupun Provinsi Sumatera Utara, Sekarang ini Menui tanda-tanya berbagi kalangan masyarakat,yang menilai Bawaslu  Kabupaten Batu Bara telah menyelimuti kasus surat dukungan para oknum  Kepala Desa Kepada Capres dan Cawapres 01,hal itu terlihat sejak BPN Melaporkan Kasus tersebut pada tanggal 25/02/2019 sampai saat ini,belum ada putusan Bawaslu,mengingat waktu berjalan sudah lebih dari 20 hari,Padahal Bawaslu diberi waktu sesuai UU hanya 14 hari,Saya meyakini  kasus tersebut sudah diselimuti oleh Bawaslu,jelas LD Panjaitan warga Kabupaten Batubara.

Ade Sutoyo Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara ketika dikonfirmasi lewat telpon seluler meminta agar Reporter datang kekantornya saja, Datang lah bang kalau mau keterangan. ( Sambutnya ) Sayangnya saat Reporter mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara Ade Sutoyo Sedang tidak berada ditempat, Dicoba menghubungi lewat seluler tidak disambut ,Begitu juga dengan sms yang ditujukan padanya juga tidak mendapat Balasan. 
 
Untuk Pil Pres 17 April 2019 mendatang sepenuhnya  kembali kepada masyarakat untuk menentukan Pilihan nya Sesuai Dengan Hak dan pentunjuk Hati Nurani masyarakat, dan tidak di benarkan Pihak Kepala Desa/ Kepala Dusun meng intimidasi hak Masyarakatnya. Menangnya Pasangan Calon tidak tergantung Kepada Kepala Desa. selama Pihak Aparatur  tidak Mengangkangi hak masyarakatnya. 
Page 1 of 5
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved