Medan (POLMAS) - Diduga akibat pernyataannya di berbagai media yang mengatakan kasus alihfungsi lahan yang dilakukan PT Anugrah Langkat Makmur (Alam) adalah bentuk kriminalisasi kepada keluarga Anif Shah, Ketua KNPI Sumut Sugiat Santoso akan diperiksa oleh Polda Sumut. 
 
Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Rony Samtana kepada wartawan, Minggu (17/2/2019), mengatakan, surat pemanggilan pertama sudah dilayangkan. 
 
"Jadwalnya kalau enggak Senin, ya, Selasa ini akan diperiksa. Statusnya masih sebagai saksi, tapi sudah masuk tahap penyidikan," kata Agus. 
 
Sugiat yang dikonfirmasi lewat pesan singkatnya pada Minggu (17/2/2019) malam mengaku, dirinya belum menerima surat panggilan dari Polda Sumut dan belum mengetahui apakah akan diperiksa pada Senin (18/2/2019) ini. 
 
"Belum nyampe untuk besok, tapi saya siap hadir dipanggil," katanya. 
 
Ditanya soal pernyataannya terkait kasus alih fungsi lahan, Sugiat mengatakan, itu adalah hasil wawancara media kepada dirinya. 
 
Menurut Sugiat, apa yang diucapkannya adalah haknya menyatakan pendapat terkait kasus itu. 
 
"Menyatakan pendapatkan dilindungi undang-undang. Apalagi jika itu sudah menjadi produk jurnalistik. Soal pernyataan di media itu ada pihak yang tak setuju, seharusnya digunakan hak bantah di media yang sama," ucap Sugiat. 
 
Dia mengaku sudah sering diwawancara beragam media terkait persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. 
 
"Puluhan wawancara mungkin sudah pernah diminta ke saya, tapi gak pernah ada masalah karena menyampaikan pendapat apalagi jika sudah menjadi produk jurnalistik dilindungi oleh undang-undang. Soal ada yang tak sepakat dengan pendapat saya tersebut, ada hak bantah yang bisa dimuat di media yang sama," katanya mengulang. 
 
Apakah pemanggilan Polda Sumut menurutnya juga sebagai bagian dari kriminalisasi kepadanya, Sugiat tak bisa menjawabnya. 
 
"Saya belum bisa menilai seperti itu karena polda pasti punya alasan melakukan pemanggilan. Saya siap hadir untuk menjelaskan pendapat saya hasil wawancara yang dimuat media itu," katanya. 
 
Disinggung apakah saat memberikan keterangan nanti akan didampingi penasihat hukum atau sendirian, Sugiat mengatakan, "Untuk sementara saya putuskan sendiri aja dulu." 
 
Seperti di pemberitaan, usai Polda Sumut menetapkan Direktur PT Alam, Musa Idi Shah alias MIS alias Dodi menjadi tersangka, politisi Partai Gerindra ini angkat bicara. 
 
Dia menilai, tindakan polisi tersebut sebagai bentuk kriminalisasi kepada keluarga H Anif karena Dody merupakan anak dari Anif Shah dan adik kandung Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. 
 
Sugiat menilai, kasus yang dialami Dodi terkesan dicari-cair. Apalagi muncul menjelang Pemilihan Presiden 2019. Tuding kriminalisasi 
Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (1/2/2019), Sugiat mewanti-wanti jangan sampai ada kriminalisasi kepada keluarga Anif Shah menjelang pilpres karena akan memicu reaksi di masyarakat. 
 
Menurutnya, keluarga Anif dikenal sebagai pengusaha pribumi yang sudah banyak membantu masyarakat, mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, masjid, madrasah, pesantren, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Sejak 19 tahun lalu, keluarga ini juga konsisten melaksanakan program bersih masjid di hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. 
 
Kasus ini mencuat saat Polda Sumut menerima laporan dan informasi dari masyarakat pada akhir 2018 lalu bahwa PT Alam diduga telah mengubah fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi perkebunan sawit seluas 366 hektar di Kecamatan Seilepan, Brandan Barat, dan Besitang, semuanya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 
 
Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumut melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk dimintai keterangannya sesuai kapasitasnya sebagai direktur PT Alam. Namun sampai dua kali pemanggilan, tersangka tetap mangkir. 
 
Selasa (29/1/2019) malam, tersangka dipanggil paksa dari rumahnya. 
 
Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Rabu (30/1/2019), statusnya ditetapkan menjadi tersangka. 
 
Penyidik menilai, tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
Ancaman hukumannya delapan tahun penjara. Namun tersangka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. (Red)
 
 
Medan (POLMAS) - Mantan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Edy Rahmayadi angkat bicara mengenai penetapan tersangka Joko Diryono oleh Tim Satgas Anti Mafiabola.
 
Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pengaturan skor di persepakbolaan Indonesia oleh Satgas Antimafia Bola.
 
Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa tindaklanjut dari penetapan Joko Driyono menjadi tersangka oleh Tim Satgas Anti Mafiabola, adalah keputusan dari penegak hukum. Untuk proses selanjutnya, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
 
"Biar diperiksa polisi lah ya," kata Edy Rahmayadi setelah melantik Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut, di eks gedung Satpol-PP, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (18/2/2019).
 
Sebelumnya Satgas Antimafia Bola menyita sejumlah barang bukti dari apartemen Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, yang terletak di Taman Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.
 
Barang bukti tersebut disita dalam penggeledahan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola di apartemen Joko Driyono pada Kamis (14/2/2019), pukul 22.00 WIB.
 
Kemudian, Edy Rahmayadi bersedia dipanggil pihak Tim Satgas Anti Mafiabola, apabila diminta untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor yang terjadi pada liga-liga di Indonesia.
 
"Ya dateng, kalau dipanggil masa gak mau datang dipanggil," ucapnya lagi.
 
Sejumlah barang milik Joko Driyono baik itu uang disita, kemudian satu buah laptop, satu buah ipad, dokumen-dokumen pertandingan, buku tabungan, kartu kredit, uang tunai, empat bukti struk transfer.
 
Kemudian sembilan handphone, satu dokumen PSSI, dua buah flashdisk, dua lembar cek kwitansi, satu bandel surat, satu bandel dokumen, dan satu buah tab. (red)
Medan (POLMAS) - Sepanjang tahun 2018 kemarin, Pengadilan Negeri Medan menampung beban perkara sebanyak 7.409 perkara untuk disidangkan.
 
Jumlah tersebut pun menurut Humas sekaligus Hakim Niaga di Pengadilan Negeri berstatus Klas IA Khusus tersebut, Jamaluddin H cukup tinggi. Bahkan, sepengetahuannya PN Medan tertinggi kedua setelah PN Surabaya.
 
"Beban perkara di PN Surabaya itu sampai dengan 8.000-an. Kita di PN Medan sendiri, seperti data kemarin ada di 7.409 perkara. Jadi, PN Medan ini, jika dibandingkan dengan seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia, adalah yang terbanyak kedua setelah PN Surabaya," cetus Jamaluddin.
 
Namun, ketika ditanya postur ideal jumlah hakim dengan perkara yang wajib disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin akui ada penurunan jumlah hakim.
 
"Memang dibanding sejak tahun 2016, jumlah hakim sampai dengan saat ini terus menurun. 2016 kita diperkuat 42 hakim karir. Kalau sekarang cuma 30 hakim saja. Ya, perlu sedikit extra kerja lah," katanya.
 
Meski para hakim butuh kerja extra, Jamaluddin mengakui sikap profesional harus tetap ditangani dalam menyidangkan sebuah perkara.  Kepadatan jumlah perkara, imbuhnya tak boleh menjadi hambatan dan alasan.
 
Eks Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh ini melanjutkan bahwa, PN Medan sempat melaporkan jumlah hakim ke Mahkamah Agung.
 
"Bukan meminta tambahan hakim. Kita pernah melaporkan saja jumlah di PN Medan ini berapa dan jumlah perkara berapa ke Mahkamah Agung. Nanti MA lah yang menilai seperti apa," katanya.
 
Jamaluddin menerangkan, bahwa untuk menempatkan seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan diketahui berstatus Kelas IA Khusus, harus memenuhi kualifikasi yang tinggi. Hal itulah yang menurutnya menjadi kesulitan.
 
"PN Medan ini, kelasnya IA Khusus. Di Indonesia sendiri hanya ada 5 Pengadilan yang setaraf dengan Pengadilan Negeri Medan, jadi untuk bertugas di sini memang para hakim harus memiliki kualifikasi yang khusus," katanya.
 
"Salah satu syaratnya, hakim harus pernah menjadi ketua di Pengadilan Negeri kelas II dan minimal pangkatnya 4 B senior. Makanya ada penilaian khusus tidak bisa masuk ke sini, semua harus menyesuaikan persyaratan yang ditetapkan oleh tim promosi dan mutasi. (TPM) Mahkamah Agung,"pungkasnya.(Red)
 
Medan (POLMAS) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu, TM Pakpahan, menuntut rendah mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) kantor Gubernur Sumatera Utara, Bank Sumut, Ahmad Lutfi (47) dan rekanan Dodi Sutanto (36) dengan pidana penjara berbeda di ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/2). Alasannya, kedua terdakwa punya peran berbeda.
 
Terhadap Ahmad Lutfi, JPU menuntutnya pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara, Dody Sutanto dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.
 
"Mewajibkan kepada terdakwa Dodi Sutanto membayar Uang Pengganti kerugian negara sebesar Rp 3,9 miliar. Apabila tidak bisa dibayarkan, maka harta bendanya dirampas dan diganti pidana penjara selama 1 tahun," ujarnya.
 
Keduanya, menurut jaksa hanya terbukti melanggar Pasal 3 UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, pasal 3 tersebut adalah dakwaan subsidair, dan perbuatan terdakwa menurut jaksa, hanya berperan sebagai turut serta.
 
Sementara dalam nota pembelaan yang diungkapkan masing-masing, keduanya mengaku bersalah dan teringat dengan anak di rumah yang masih membutuhkan kasih sayang mereka.
 
"Anak saya dua, Pak Hakim. Saya berharap dapat hukuman yang ringan. Karena setelah putusan ini saya dipecat kantor. Jadi, setelah keluar saya bisa memperbaiki semuanya," ucap Ahmad Lutfi, senada dengan pledoi Dodi Sutanto.
 
Ahmad Lutfi bersama dengan Dodi Susanto telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, yang mengakibatkan kredit macet hingga merugikan negara sebesar Rp 3.946.232.569,44.
 
Sebagaimana diketahui, pada 2 Juli 2012, ujar JPU, Dodi Susanto mengajukan kredit untuk pembelian ruko dari pengembang PT Tanto Jaya dengan menggunakan nama Marsyadi, Josef Yulianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar, melalui KCP kantor Gubsu Bank Sumut yang dipimpin Ahmad Luthfi saat itu.
 
Dengan rincian, Marsyadi Rp 3 miliar, Josef Yulianto Hutagalung Rp 3 miliar, Hamdani Syahputra Rp 3 miliar, Mohammad Fahriza Rp 3 miliar dan Dzulfikar Rp 1,3 miliar. Permohonan KPR kelima debitur tersebut, akan digunakan untuk pembelian ruko yang terletak di Jalan Darussalam, Medan.
 
Untuk memproses permohonan kredit, terdakwa Ahmad Lutfi menerbitkan surat tugas taksasi karena permohonan dokumen tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data suami/istri, data agunan/objek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan/pengeluaran dan hubungan dengan Bank Sumut.
 
"Namun oleh terdakwa Ahmad Lutfi, menyalahgunakan kewenangannya karena memerintahkan seksi pemasaran untuk melakukan rekayasa dokumen tersebut. Ia tetap memaksa pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit yang diajukan Dodi Sutanto kedalam sistem," ucap JPU TM Pakpahan.
 
Untuk memuluskan pencairan, Ahmad Lutfi mengintimidasi pegawai Bank Sumut KCP kantor Gubernur Sumatera Utara. Alhasil, pada 8 dan 9 Januari 2013, dilakukan pencairan sebesar Rp 12.900.000.000 dengan 5 debitur tersebut.
 
Kelima debitur tersebut tidak pernah menerima dan menggunakan uang, karena ATM dan buku tabungan masing-masing debitur ternyata dipegang Dodi Susanto.
 
Belakangan, dalam proses pembayaran kreditnya, nama-nama tersebut kesulitan membayar membayar kredit sesuai dengan nilai pinjaman yang dikeluarkan Bank Sumut.
 
Seusai sidang, JPU yang ditemui mengatakan, tuntutan terberat diarahkan ke Dodi Sutanto karena telah menikmati hasil korupsi. "Si Dodi yang paling berat, karena sudah menikmati sejumlah uang hasil korupsi dalam perkara ini," pungkasnya. (Red)
 
 
Jakarta (POLMAS) 0 Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap 5 anggota DPRD Sumatera Utara.
 
Kelimanya dinilai menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap.
 
Masing-masing yakni, Rijal Sirait, Fadly Nurzal dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Kemudian, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.
 
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).
 
Menurut hakim, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik perlu untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali para terdakwa sebagai anggota DPR atau pejabat publik.
 
Menurut hakim, anggota Dewan merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi.
 
Untuk itu, sudah selayaknya jabatan itu tidak diisi oleh orang yang berperilaku koruptif.
 
Kelima anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta.
 
Kemudian, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta. Sementara, Tiaisah terbukti menerima suap Rp 480 juta.
 
Uang tersebut diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.
 
Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.
 
Selain itu, agar Rinawati Sianturi dan Tiaisah menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014. Kelimanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. (*)
 
 
Page 1 of 3
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo