Medan (POLMAS) - Pemecatan 13 taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang terbukti melakukan penganiayaan merupakan langkah maju.
 
Selama ini, penanganan kasus penganiayaan di Akpol itu sering tertutup.
 
Penganiayaan yang dilakukan taruna Akpol menyebabkan tewasnya taruna junior di lembaga pendidikan kepolisian tersebut
 
"Sikap tegas ini sebuah kemajuan. Selama ini penanganan kasus di Akpol cenderung tertutup. Baru kali ini penanganan kasus di Akpol sangat transparan," tutur Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (12/2/2019).
 
Neta S Pane menyebut, baru kali ini taruna Akpol sebanyak itu dipecat akibat melakukan penyiksaan yang menyebabkan kematian, meski sempat menggantung sejak 2017.
 
Sementara pemecatan itu diambil setelah digelar sidang Dewan Akademik (Wanak) Akpol yang dipimpin Gubernur Akpol Irjen Rycko Amelza Dahniel dan dihadiri Kalemdikpol Arief Sulistyanto.
 
Kasus penganiayaan yang menyebabkan terbunuhnya Brigadir Dua Taruna M Adampada Mei 2017 itu, melibatkan 14 taruna Akpol.
 
Sebelumnya pada Juli 2018, seorang taruna telah dipecat melalui sidang Wanak.
 
Neta mengatakan, dari 13 taruna tersebut, terdapat dua anak jenderal, tujuh anak kombes dan empat anak warga sipil sehingga ia mengapresiasi ketegasan Polri dalam mengambil keputusan itu.
 
Dari pantauan IPW, kata dia, semula keputusan pemecatan terhadap 13 Taruna Akpol itu berjalan alot.
 
Sidang Wanak Akpol terpaksa dilakukan selama dua hari, meski Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan tetap terhadap kasus itu.
 
Neta menyebut, alotnya keputusan itu karena adanya usulan hanya empat taruna yang dipecat sehingga memunculkan polemik.
 
"Bagaimanapun Akpol adalah lembaga pendidikan dan candradimuka tempat melahirkan kader kader Polri yang profesional, humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," kata Neta.
 
Ajukan Keberatan
 
Sebelumnya diberitakan, sembilan dari 14 terdakwa penganiayaan taruna Akpol mengajukan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Senin (6/11/2017) lalu.
 
Dalam pledoinya, mereka meminta agar hakim membebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.
 
Kuasa hukum terdakwa Junaedi mengatakan, kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pasal 170 ayat 1 KUHP.
 
Seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan jaksa dinilai tidak cukup kuat untuk terjadinya perbuatan pidana.
 
Menurut dia, para terdakwa diproses di muka hukum atas laporan polisi tertanggal 17 Mei 2017.
 
Pihak pelapor yaitu pembina taruna.
 
Ia melaporkan adanya sebuah tindak pidana berupa kekerasan yang menyebabkan kematian Brigdatar Muhammad Adam, dengan terlapor salah satu taruna tingkat III dalam berkas terpisah.
 
Namun dalam perkara a quo, tidak ada korban yang meninggal.
 
"Antara para terdakwa juga tidak ada kerja sama, sehingga tidak ada unsur kekerasan dengan tenaga bersama," ujar Junaedi.
 
Junaedi membantah unsur kesengajaan dan dengan tenaga bersama dalam pasal tersebut.
 
Menurut dia, terdakwa tidak melakukan pemukulan secara serentak, dan tidak pula dilakukan secara bersama-sama.
 
Kegiatan pembinaan dilakukan face to face atau tidak dilakukan dengan tenaga bersama.
 
Pembinaan yang dilakukan, dengan cara terukur dan tidak menyakiti.
 
"Kalau iya (masuk pidana) itu tidak pidana ringan atau tipiring. Penganiayaan ringan, tapi berdasar asas ultrapetita terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang tidak dilakukannya," tambahnya.
 
13 Taruna Akpol Dipecat, Tujuh Anak Kombes dan Dua Anak Jenderal
 
Selain itu, 21 taruna tingkat II yang diposisikan sebagai korban juga tidak melaporkan kekerasan ke pihak kepolisian.
 
Karena itu, penasehat hukum mempertanyakan dasar pengusutan atas kliennya.
 
"Lalu atas dasar apa dilaporkan. 21 taruna itu mengaku bukan sebagai korban, tapi kegiatan itu bermanfaat sebagai bekal di kemudian hari menjadi polisi," tambahnya seperti ditulis Kompas.com.
 
Tim penasehat hukum juga memastikan kekerasan terhadap Brigdatar Muhammad Adam hingga ia meninggal dunia tidak dilakukan oleh kliennya.
 
"Ibu kandung (Adam) sudah memaafkan perbuatan taruna 3 dan tidak ingin taruna dihukum, tapi menyerahkannya ke Akpol tergantung dengan tingkat kesalahan," ucapnya.
 
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa, Broto Hastono menambahkan, tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 1,5 tahun tidak realistis.
 
Jaksa dinilai terlalu emosional dan memaksakan pendapat hukumnya.
 
"Tuntutan tinggi dipaksakan bahwa seolah terdakwa itu pelakunya. Apakah mereka lakukan perbuatan sesuai tuntutan atau tidak," ujarnya di depan hakim Casmaya.
 
Menurut dia, para terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
 
Sebab terdakwa tidak ada niat jahat.
 
"Terdakwa merupakan siswa terpilih dimana kariernya harus diselamatkan. Pemberitaan yang berkembang tidak benar dan merusak nama baik terdakwa. Menghukum terdakwa berarti memutus pendidikan terdakwa," tuturnya.
 
"Minta dibebaskan dan dikembalikan lagi harkat dan martabatnya," pintanya lagi.
 
Sembilan terdakwa yang mengajukan pledoi itu antara lain Joshua Evan Dwitya Pabisa, Reza Ananta Pribadi, Indra zulkifli Pratama Ruray, Praja Dwi Sutrisno, Aditia Khaimara Urfan, Chikitha Alviano Eka Wardoyo, Rion Kurnianto, Erik Aprilyanto, dan Hery Avianto. (Red/Berbagai Sumber)
Jakarta (POLMAS) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap empat gempa mengguncang sejumlah wilayah Tanah Air di Hari Kasih Sayang. 
 
Gempa pertama dirasakan di Kabupaten Sarmi, Papua, pukul 01.38 WIB. Gempa tersebut bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 22 kilometer.
 
Gempa kembali menggoyang beberapa wilayah di Indonesia hari ini, Kamis (14/2/2019). Guncangan lindu mulai dirasakan sejak dini hari pukul 01.38 hingga 10.42 WIB dengan kekuatan, waktu, dan wilayah berbeda-beda.
 
Melalui laman resminya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menuliskan gempa pertama terjadi pada pukul 01.38 WIB di wilayah Sarmi, Papua.
 
Selain itu, gempa terjadi di wilayah Malang, Jawa Timur, kemudian Lebak, Banten, serta Pulau Morotai, Maluku. Gempa-gempa tersebut dirasakan pada waktu dan magnitudo yang berbeda-beda. (Rel)
Tebing Tinggi (POLMAS) - Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Tebing Tinggi melaksanakan test urine bagi pegawainya bekerjasama dengan Badan Narkotika Kota (BNNK) Tebing Tinggi, Kamis (14/2/2019) sekira pukul 08.00 Wib. 
 
“Adapun tujuan pelaksanaan test ini adalah untuk mencek kemurnian daripada pegawai lapas dari bahaya narkoba,” kata Kalapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi Theo Andrianus Purba. 
 
Seluruh pegawai Lapas tanpa terkecuali mengikuti test urine, sehingga diharapkan Lapas Klas II B Tebing Tinggi benar-benar bersih dari narkoba. 
 
“Bagaimana mungkin kita bisa bersihkan narkoba, jika ada pegawai yang terlibat di dalamnya. Maka tujuan utama kita adalah bagaimana semua pegawai lapas yang ada di sini semua terbebas dari narkoba tanpa terkecuali,” kata dia. 
 
Diharapkan, dengan pegawai yang bersih narkoba, lanjut Purba, Lapas Klas II B Tebing Tinggi pun bisa memberikan contoh moral yang baik kepada warga binaan yang ada di sana. 
 
Berdasarkan keterangan yang himpun metro24jam.com, ada sekitar 106 pegawai dan 3 orang KBO di Lapas Kelas II B Kota Tebing Tinggi yang menjalani test urine. Hasil test kali ini, seluruhnya dinyatakan negatif alias tidak ada yang terindikasi penyalagunaan narkoba. 
 
Dalam kesempatan yang sama Kompol Bambamg Rubianto selaku Kepala BNNK Kota Tebing Tinggi menjelaskan, pelaksanaan tes urine sesuai penjabaran Inpres No 6 Tahun 2008, tentang upaya melaksanakan kegiatan di seluruh instansi pemerintahan termasuk di lembaha pemasyarakatan. 
 
“Kita selalu bersinergi dan berupaya agar seluruh ASN termasuk para pegawai Lapas bisa terbebas dari narkoba. Maka kerjasama yang baik selalu kita jalin dengan seluruh instansi pemerintah guna membersihkan ASN maupun petugas yang nakal. Minimal pencegahan awal kita buat, supaya mereka tidak mau memakai narkotika,” terang Bambang. 
 
Pelaksanaan test urine ini berjalan lancar dan baik tanpa ada hambatan dari para pegawai yang ditest. (Rel)
Jakarta (POLMAS) 0 Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap 5 anggota DPRD Sumatera Utara.
 
Kelimanya dinilai menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap.
 
Masing-masing yakni, Rijal Sirait, Fadly Nurzal dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Kemudian, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.
 
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).
 
Menurut hakim, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik perlu untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali para terdakwa sebagai anggota DPR atau pejabat publik.
 
Menurut hakim, anggota Dewan merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi.
 
Untuk itu, sudah selayaknya jabatan itu tidak diisi oleh orang yang berperilaku koruptif.
 
Kelima anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta.
 
Kemudian, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta. Sementara, Tiaisah terbukti menerima suap Rp 480 juta.
 
Uang tersebut diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.
 
Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.
 
Selain itu, agar Rinawati Sianturi dan Tiaisah menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014. Kelimanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. (*)
 
 
Medan (POLMAS) - Anggota DPRD Sumut, Ramses Simbolon meminta kepada seluruh masyarakat di Jalan Timah untuk mengirimkan surat kepada Polisi Daerah (Polda) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai revitalisasi pasar Timah.
 
Prihal ini dikatakan Ramses saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi A dengan masyarakat Pasar Timah dan Pemerintah Kota Medan.
 
Ramses Simbolon mengatakan, bahwa pembangunan bangunan baru tersebut tidak dibangun di atas lahan Pemko Medan. Kemudian dirinya menegaskan bahwa tempat tersebut segera diahli fungsikan kembali menjadi jalan akses warga.
 
"Surati saja KPK. Pembangunan bukan di atas lahan Pemko dan itu jalan belum berahligungsi kembali menjadi akses jalan. Kalau apa dilaporkan ke Polda Sumut saja langsung," ucap Ramses.
 
Sebelumnya, pada RDP ini PT KAI juga hadir, pihaknya juga memperjelas bahwa penertiban pasar yang berdada di Jalan Timah tersebut karena ada pembangunan jalur antara stasiun menuju Bandar Udara Kualanamu. Sehingga dilakukanya penertiban bagi para pedagang yang pada waktu lalu berjualan di tempat itu.
 
Pernyataan Ramses Simbolon juga mendapatkan dukungan dari Nezar A Djoeli mengatakan, bahwa PT KAI bahwa lahan pembangunan tersebut dibangun tidak berdasarkan peraturan, pasalnya berpihak kepada perusahaan.
 
"Keanehan dimiliki PT KAI, ini persoalan harus diserahkan kepada Polda dan KPK ya. Ini sudah menjadi sistem kejahatan sistematik, perusaahan tersebut memiliki kepentingan pada pemerintahan pusat," ujarnya.
 
Nezar A Djoeli juga mengatakan, bahwa pihak Pemko Medan jangan terlalu tendensius kepada PT KAI, ia menyarankan untuk mendengarkan terlebih dahulu apa saja permasalahan yang telah terjadi.
 
"Pemko Medan terlalu tendensius kepada PT KAI. Ini harus diusut kenapa berpihak kepada pengusaha," ucapnya.
 
Dengan terbentuknya RDP ini, para dewan setuju dengan keluhan masyarakat, di mana ke depannya di minta untuk dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum. Nezar A Djoeli menyampaikan, akan mengawal terus permasalahan ini agar bisa sampai pada proses persidangan.
 
"Harapan saya, kita rekomendasikan kepada pihak hukum, kita dorong agar segera dilakukanya investigasi untuk ini, dan rakyat pun senang," katanya.
 
Sebelumya permasalan ini sudah berulangkali digelar RDP di DPRD Kota Medan, tetapi tidak menemui titik terang. Karena sudah terlalu lama masalah tidak terpecahkan, masyarakat di Jalan Timah sepakat untuk meminta bantuan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara membantu menuntaskan lahan tersebut. (Red)
Page 1 of 4
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo