Panji

Medan (POLMAS) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu, TM Pakpahan, menuntut rendah mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) kantor Gubernur Sumatera Utara, Bank Sumut, Ahmad Lutfi (47) dan rekanan Dodi Sutanto (36) dengan pidana penjara berbeda di ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/2). Alasannya, kedua terdakwa punya peran berbeda.
 
Terhadap Ahmad Lutfi, JPU menuntutnya pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara, Dody Sutanto dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.
 
"Mewajibkan kepada terdakwa Dodi Sutanto membayar Uang Pengganti kerugian negara sebesar Rp 3,9 miliar. Apabila tidak bisa dibayarkan, maka harta bendanya dirampas dan diganti pidana penjara selama 1 tahun," ujarnya.
 
Keduanya, menurut jaksa hanya terbukti melanggar Pasal 3 UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, pasal 3 tersebut adalah dakwaan subsidair, dan perbuatan terdakwa menurut jaksa, hanya berperan sebagai turut serta.
 
Sementara dalam nota pembelaan yang diungkapkan masing-masing, keduanya mengaku bersalah dan teringat dengan anak di rumah yang masih membutuhkan kasih sayang mereka.
 
"Anak saya dua, Pak Hakim. Saya berharap dapat hukuman yang ringan. Karena setelah putusan ini saya dipecat kantor. Jadi, setelah keluar saya bisa memperbaiki semuanya," ucap Ahmad Lutfi, senada dengan pledoi Dodi Sutanto.
 
Ahmad Lutfi bersama dengan Dodi Susanto telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, yang mengakibatkan kredit macet hingga merugikan negara sebesar Rp 3.946.232.569,44.
 
Sebagaimana diketahui, pada 2 Juli 2012, ujar JPU, Dodi Susanto mengajukan kredit untuk pembelian ruko dari pengembang PT Tanto Jaya dengan menggunakan nama Marsyadi, Josef Yulianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar, melalui KCP kantor Gubsu Bank Sumut yang dipimpin Ahmad Luthfi saat itu.
 
Dengan rincian, Marsyadi Rp 3 miliar, Josef Yulianto Hutagalung Rp 3 miliar, Hamdani Syahputra Rp 3 miliar, Mohammad Fahriza Rp 3 miliar dan Dzulfikar Rp 1,3 miliar. Permohonan KPR kelima debitur tersebut, akan digunakan untuk pembelian ruko yang terletak di Jalan Darussalam, Medan.
 
Untuk memproses permohonan kredit, terdakwa Ahmad Lutfi menerbitkan surat tugas taksasi karena permohonan dokumen tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data suami/istri, data agunan/objek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan/pengeluaran dan hubungan dengan Bank Sumut.
 
"Namun oleh terdakwa Ahmad Lutfi, menyalahgunakan kewenangannya karena memerintahkan seksi pemasaran untuk melakukan rekayasa dokumen tersebut. Ia tetap memaksa pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit yang diajukan Dodi Sutanto kedalam sistem," ucap JPU TM Pakpahan.
 
Untuk memuluskan pencairan, Ahmad Lutfi mengintimidasi pegawai Bank Sumut KCP kantor Gubernur Sumatera Utara. Alhasil, pada 8 dan 9 Januari 2013, dilakukan pencairan sebesar Rp 12.900.000.000 dengan 5 debitur tersebut.
 
Kelima debitur tersebut tidak pernah menerima dan menggunakan uang, karena ATM dan buku tabungan masing-masing debitur ternyata dipegang Dodi Susanto.
 
Belakangan, dalam proses pembayaran kreditnya, nama-nama tersebut kesulitan membayar membayar kredit sesuai dengan nilai pinjaman yang dikeluarkan Bank Sumut.
 
Seusai sidang, JPU yang ditemui mengatakan, tuntutan terberat diarahkan ke Dodi Sutanto karena telah menikmati hasil korupsi. "Si Dodi yang paling berat, karena sudah menikmati sejumlah uang hasil korupsi dalam perkara ini," pungkasnya. (Red)
 
 
Medan (POLMAS) - Pemecatan 13 taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang terbukti melakukan penganiayaan merupakan langkah maju.
 
Selama ini, penanganan kasus penganiayaan di Akpol itu sering tertutup.
 
Penganiayaan yang dilakukan taruna Akpol menyebabkan tewasnya taruna junior di lembaga pendidikan kepolisian tersebut
 
"Sikap tegas ini sebuah kemajuan. Selama ini penanganan kasus di Akpol cenderung tertutup. Baru kali ini penanganan kasus di Akpol sangat transparan," tutur Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (12/2/2019).
 
Neta S Pane menyebut, baru kali ini taruna Akpol sebanyak itu dipecat akibat melakukan penyiksaan yang menyebabkan kematian, meski sempat menggantung sejak 2017.
 
Sementara pemecatan itu diambil setelah digelar sidang Dewan Akademik (Wanak) Akpol yang dipimpin Gubernur Akpol Irjen Rycko Amelza Dahniel dan dihadiri Kalemdikpol Arief Sulistyanto.
 
Kasus penganiayaan yang menyebabkan terbunuhnya Brigadir Dua Taruna M Adampada Mei 2017 itu, melibatkan 14 taruna Akpol.
 
Sebelumnya pada Juli 2018, seorang taruna telah dipecat melalui sidang Wanak.
 
Neta mengatakan, dari 13 taruna tersebut, terdapat dua anak jenderal, tujuh anak kombes dan empat anak warga sipil sehingga ia mengapresiasi ketegasan Polri dalam mengambil keputusan itu.
 
Dari pantauan IPW, kata dia, semula keputusan pemecatan terhadap 13 Taruna Akpol itu berjalan alot.
 
Sidang Wanak Akpol terpaksa dilakukan selama dua hari, meski Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan tetap terhadap kasus itu.
 
Neta menyebut, alotnya keputusan itu karena adanya usulan hanya empat taruna yang dipecat sehingga memunculkan polemik.
 
"Bagaimanapun Akpol adalah lembaga pendidikan dan candradimuka tempat melahirkan kader kader Polri yang profesional, humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," kata Neta.
 
Ajukan Keberatan
 
Sebelumnya diberitakan, sembilan dari 14 terdakwa penganiayaan taruna Akpol mengajukan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Senin (6/11/2017) lalu.
 
Dalam pledoinya, mereka meminta agar hakim membebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.
 
Kuasa hukum terdakwa Junaedi mengatakan, kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pasal 170 ayat 1 KUHP.
 
Seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan jaksa dinilai tidak cukup kuat untuk terjadinya perbuatan pidana.
 
Menurut dia, para terdakwa diproses di muka hukum atas laporan polisi tertanggal 17 Mei 2017.
 
Pihak pelapor yaitu pembina taruna.
 
Ia melaporkan adanya sebuah tindak pidana berupa kekerasan yang menyebabkan kematian Brigdatar Muhammad Adam, dengan terlapor salah satu taruna tingkat III dalam berkas terpisah.
 
Namun dalam perkara a quo, tidak ada korban yang meninggal.
 
"Antara para terdakwa juga tidak ada kerja sama, sehingga tidak ada unsur kekerasan dengan tenaga bersama," ujar Junaedi.
 
Junaedi membantah unsur kesengajaan dan dengan tenaga bersama dalam pasal tersebut.
 
Menurut dia, terdakwa tidak melakukan pemukulan secara serentak, dan tidak pula dilakukan secara bersama-sama.
 
Kegiatan pembinaan dilakukan face to face atau tidak dilakukan dengan tenaga bersama.
 
Pembinaan yang dilakukan, dengan cara terukur dan tidak menyakiti.
 
"Kalau iya (masuk pidana) itu tidak pidana ringan atau tipiring. Penganiayaan ringan, tapi berdasar asas ultrapetita terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang tidak dilakukannya," tambahnya.
 
13 Taruna Akpol Dipecat, Tujuh Anak Kombes dan Dua Anak Jenderal
 
Selain itu, 21 taruna tingkat II yang diposisikan sebagai korban juga tidak melaporkan kekerasan ke pihak kepolisian.
 
Karena itu, penasehat hukum mempertanyakan dasar pengusutan atas kliennya.
 
"Lalu atas dasar apa dilaporkan. 21 taruna itu mengaku bukan sebagai korban, tapi kegiatan itu bermanfaat sebagai bekal di kemudian hari menjadi polisi," tambahnya seperti ditulis Kompas.com.
 
Tim penasehat hukum juga memastikan kekerasan terhadap Brigdatar Muhammad Adam hingga ia meninggal dunia tidak dilakukan oleh kliennya.
 
"Ibu kandung (Adam) sudah memaafkan perbuatan taruna 3 dan tidak ingin taruna dihukum, tapi menyerahkannya ke Akpol tergantung dengan tingkat kesalahan," ucapnya.
 
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Joshua Evan Dwitya Pabisa, Broto Hastono menambahkan, tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 1,5 tahun tidak realistis.
 
Jaksa dinilai terlalu emosional dan memaksakan pendapat hukumnya.
 
"Tuntutan tinggi dipaksakan bahwa seolah terdakwa itu pelakunya. Apakah mereka lakukan perbuatan sesuai tuntutan atau tidak," ujarnya di depan hakim Casmaya.
 
Menurut dia, para terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
 
Sebab terdakwa tidak ada niat jahat.
 
"Terdakwa merupakan siswa terpilih dimana kariernya harus diselamatkan. Pemberitaan yang berkembang tidak benar dan merusak nama baik terdakwa. Menghukum terdakwa berarti memutus pendidikan terdakwa," tuturnya.
 
"Minta dibebaskan dan dikembalikan lagi harkat dan martabatnya," pintanya lagi.
 
Sembilan terdakwa yang mengajukan pledoi itu antara lain Joshua Evan Dwitya Pabisa, Reza Ananta Pribadi, Indra zulkifli Pratama Ruray, Praja Dwi Sutrisno, Aditia Khaimara Urfan, Chikitha Alviano Eka Wardoyo, Rion Kurnianto, Erik Aprilyanto, dan Hery Avianto. (Red/Berbagai Sumber)
Medan (POLMAS) - Lima bandar narkoba ditangkap Unit 3 Subdit I Dit Narkoba Polda Sumut di Jalan Cemara, Lorong 2 Barat Baru, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan.
 
Kelimanya masingmasing EI alias Eko (43) warga Jalan Cemara Lorong 2 Barat Baru, Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, SA alias Alfin (23) warga Desa Sampali, MA alias Dika (20) warga Desa Sampali, JS alias Juni (39) warga Lorong 2 Cemara dan wanita DA alias Dewu (39) warga Lorong 2 Cemara.
 
Kasubdit I DitNarkoba Polda Sumut AKBP Fadris menyatakan dari tersangka pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 11 plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditimbang seberat 1,67 gram beserta empat Handphone.
 
Ia mengaku, penggerebekan dilakukan karena pengaduan dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Cemara banyak peredaran narkotika yang tidak pernah tersentuh oleh aparat.
 
"Dalam informasi tersebut, banyak para bandar yang tidak tersentuh dan bebas berkeliaran," katanya.
 
Menindaklanjuti pengaduan itu, kata Fadris, personel Unit 3 Subdit I DitNarkoba Polda Sumut menuju ke lokasi melakukan penyelidikan.
 
“Begitu sampai di rumah yang dicurigai sering dijadikan transaksi jual beli narkoba, polisi langsung melakukan penggerebekan,”terangnya.
 
Dari dalam rumah tersebut, akunya, petugas menangkap lima tersangka dan saat melakukan penggeledahan di ruang tamu, personel menemukan 11 plastik klip tembus pandang berisi sabu seberat 1,67 gram dan 0,55 gram dari tersangka El alias Eko.
 
Warga Gorekan Lor Seberangkan Jenazah Lewati Sungai, Ternyata Inilah Fakta di Baliknya
 
Viral Video Perempuan Bernama Assyifa Makan Sabun Mandi Batangan Laiknya Ice Cream
 
“Kelima tersangka dan barang bukti kemudian kita bawa ke Polda Sumut untuk pengembangan kasus dari mana sabu itu diperoleh,”ujarnya. (Red)
Jakarta (POLMAS) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap empat gempa mengguncang sejumlah wilayah Tanah Air di Hari Kasih Sayang. 
 
Gempa pertama dirasakan di Kabupaten Sarmi, Papua, pukul 01.38 WIB. Gempa tersebut bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 22 kilometer.
 
Gempa kembali menggoyang beberapa wilayah di Indonesia hari ini, Kamis (14/2/2019). Guncangan lindu mulai dirasakan sejak dini hari pukul 01.38 hingga 10.42 WIB dengan kekuatan, waktu, dan wilayah berbeda-beda.
 
Melalui laman resminya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menuliskan gempa pertama terjadi pada pukul 01.38 WIB di wilayah Sarmi, Papua.
 
Selain itu, gempa terjadi di wilayah Malang, Jawa Timur, kemudian Lebak, Banten, serta Pulau Morotai, Maluku. Gempa-gempa tersebut dirasakan pada waktu dan magnitudo yang berbeda-beda. (Rel)
Medan (POLMAS) - Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), pada proyek pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Jalan Sunggal, yang menelan biaya Rp 4.797.700.000 Tahun Anggaran 2017.
 
Penyidik telah memeriksa Kadispora Propsu, Baharudin Siagian, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Rabu (13/2). Penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada pelaksana proyek PT Rian Makmur Jaya (RMJ) yang beralamat di Pangkal Pinang.
 
"Kita masih mengembangkan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi termasuk pelaksana proyek. Pokoknya, siapa-siapa saja yang berkaitan dengan proyek itu akan kita panggil," kata Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Ronny Samtana kepada wartawan, Kamis (14/2).
 
Dia menyebut, sampai saat ini kasusnya masih tahap penyelidikan, sedangkan Kadispora Sumut Baharudin Siagian masih sebagai saksi.
 
Menjawab wartawan adanya kemungkinan Baharudin Siagian menjadi tersangka, Ronny mengatakan bisa saja, tergantung hasil penyelidikan.
 
"Bisa saja, saksi jadi tersangka, semua bisa terjadi, namun tergantung hasil penyelidikan. Kita masih melakukan penyelidikan," katanya.
 
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan, penyelidikan proyek pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Jalan Sunggal itu dilakukan atas laporan informasi masyarakat yang kemudian menindaklanjuti penyelidikan di lapangan.
 
Dalam kasus ini, penyidik akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kerugian negara, setelah nantinya penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
 
"Dalam waktu dekat, akan dilakukan gelar perkara apakah kasus itu bisa dinaikkan atau tidak. Artinya, apakah penyelidikan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan," terangnya. 
 
Sebagaimana diketahui, Kadispora Propsu Baharudin Siagian diperiksa Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu selama hampir enam jam, Rabu (13/2). 
 
Penyidik memintai keterangan Baharudin Siagian sebagai Pengguna Anggaran (PA), terkait dugaan korupsi pekerjaan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provinsi Sumatera Utara Jalan Sunggal, dengan pagu anggaran Rp. 4.797.700.000 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
 
Kasubbid Penmas Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan Kadispora Propsu tersebut.
 
"Memang benar, ada Kadispora Sumut diperiksa penyidik Tipikor Poldasu, namun statusnya masih sebagai saksi," ujarnya, Rabu (13/2). (Red)
Medan (POLMAS) - Jelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat sebagai motor untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif dan aman.
 
Agus berharap semua pihak, baik TNI-Polri, penyelenggara pemilu dan semua lembaga yang terlibat untuk bergerak kompak agar pemilu berjalan damai.
 
"Strategi kita yang paling utama adalah semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi. Baik itu KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media dan tokoh masyarakat ini harus kompak," ujar jenderal bintang dua tersebut, Kamis (13/2).
 
Ditemui usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kejatisu dan jajaran Polda Sumut tentang Pileg dan Pilpres 2019 di depan Aula Tribrata Mapolda Sumut, Agus juga meminta kepada jajaran Polri untuk mengedepankan langkah-langkah proaktif dan preventif dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
 
"Netralitas itu wajib. Kemudian, bila terjadi peristiwa (kerusuhan), lakukan tindakan secara proporsional tidak berlebihan yang justru kontraproduktif," imbau Irjen Agus.
 
Menurut dia, apapun resikonya, pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar dan tidak boleh mengorbankan konflik yang mengakibatkan perpecahan, dan kesatuan bangsa  bagi Polri NKRI harga mati.
 
Mantan Wakapolda Sumut tersebut menegaskan, menjelang pileg dan pilpres 2019 ini dalam giat operasi mantap praja 2018-2019, pihaknya terus melakukan cipta kondisi. 
 
Sistem yang dipraktikkan di lapangan untuk mendinginkan suasana, seperti bakti sosial, kesehatan kemudian zikir akbar, tablig akbar dan olahraga. 
 
"Meski ada indikasi gangguan keamanan menjelang pemilu 2019, Insya Allah Sumut kondusif," pungkas Irjen Agus. (Red)
 
 
Siantar (POLMAS) - Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar menciduk rmpat pria ini tak bisa berkutik lagi fly mengisap ganja (becimeng) di sebuah warung kopi di Jalan Merpati Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat. 
 
Dari masing-masing pria ini, polisi menemukan barang bukti ganja. 
 
Informasi diperoleh keempat orang tersebut adalah Suwondo alias Ondo (44), warga Jalan Merpati Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Baharuddin alias Pak Gatot(67), warga Jalan Rajamin Purba, Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, Seven Manik (19), warga Jalan Karang Anom, Kelurahan Panei Tongah, Kecamatan Panei, Simalungun dan Bayu Savandi Damanik (39), warga Jalan Teratai Ujung, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari. 
 
Kasatres Narkoba Polres Pematangsiantar, AKP Eduar SH melalui Kasubbag Humas Iptu Resbon Gultom, menyebutkan, penangkapan keempat pria tersebut berawal dari informasi masyarakat. 
 
“Personel mendapat informasi pada hari Senin (11/2/2019), sekira pukul 18.30 Wib, bahwa di sebuah warung di Jalan Merpati, Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat, sering dijadikan lokasi untuk memakai narkoba,” kata Resbon, Kamis (14/2/2019). 
 
Berdasarkan laporan itu, petugas langsung menuju lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan. 
 
“Setiba di warung dimaksud, petugas langsung meringkus keempat pria yang sudah diketahui ciri-cirinya tersebut,” jelasnya. 
Selanjutnya, polisi menggeledah keemppat orang itu dan menemukan 1 paket ganja dari samping kaki kiri Bayu. 
 
Saat ditanya petugas, Bayu mengaku bahwa ganja yang ditemukan adalah miliknya. Kemudian, dari dalam steling kaca ditemukan 1 kotak rokok, yang juga berisi 6 paket ganja. Sementara dari bawah kaki Suwondo, polisi kembali menemukan 1 paket ganja. 
 
Ketika ditanya petugas, Suwondo mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah barang-barang miliknya. 
 
Selain itu, polisi juga menemukan uang tunai Rp10.000 dari kantong celana kanan Suwondo. Dari penggeledahan lebih lanjut, polisi kemudian menemukan lagi 1 paket ganja dari kantong celana belakang Seven, serta 2 lembar kertas tiktak di kantong depannya. 
 
Seven juga tak berkutik dan mengaku bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Sedangkan dari atas meja, di hadapan Baharuddin, didapat sebatang rokok kretek yang sudah dicampur ganja. Baharuddin pun tak bisa berkelit dan mengakui bahwa rokok bercampur ganja itu adalah miliknya. 
 
Selanjutnya, keempat pria tersebut berikut seluruh barang bukti diboyong ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar untuk penyidikan. (Rel)
 
 
 
 
Tebing Tinggi (POLMAS) - Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Tebing Tinggi melaksanakan test urine bagi pegawainya bekerjasama dengan Badan Narkotika Kota (BNNK) Tebing Tinggi, Kamis (14/2/2019) sekira pukul 08.00 Wib. 
 
“Adapun tujuan pelaksanaan test ini adalah untuk mencek kemurnian daripada pegawai lapas dari bahaya narkoba,” kata Kalapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi Theo Andrianus Purba. 
 
Seluruh pegawai Lapas tanpa terkecuali mengikuti test urine, sehingga diharapkan Lapas Klas II B Tebing Tinggi benar-benar bersih dari narkoba. 
 
“Bagaimana mungkin kita bisa bersihkan narkoba, jika ada pegawai yang terlibat di dalamnya. Maka tujuan utama kita adalah bagaimana semua pegawai lapas yang ada di sini semua terbebas dari narkoba tanpa terkecuali,” kata dia. 
 
Diharapkan, dengan pegawai yang bersih narkoba, lanjut Purba, Lapas Klas II B Tebing Tinggi pun bisa memberikan contoh moral yang baik kepada warga binaan yang ada di sana. 
 
Berdasarkan keterangan yang himpun metro24jam.com, ada sekitar 106 pegawai dan 3 orang KBO di Lapas Kelas II B Kota Tebing Tinggi yang menjalani test urine. Hasil test kali ini, seluruhnya dinyatakan negatif alias tidak ada yang terindikasi penyalagunaan narkoba. 
 
Dalam kesempatan yang sama Kompol Bambamg Rubianto selaku Kepala BNNK Kota Tebing Tinggi menjelaskan, pelaksanaan tes urine sesuai penjabaran Inpres No 6 Tahun 2008, tentang upaya melaksanakan kegiatan di seluruh instansi pemerintahan termasuk di lembaha pemasyarakatan. 
 
“Kita selalu bersinergi dan berupaya agar seluruh ASN termasuk para pegawai Lapas bisa terbebas dari narkoba. Maka kerjasama yang baik selalu kita jalin dengan seluruh instansi pemerintah guna membersihkan ASN maupun petugas yang nakal. Minimal pencegahan awal kita buat, supaya mereka tidak mau memakai narkotika,” terang Bambang. 
 
Pelaksanaan test urine ini berjalan lancar dan baik tanpa ada hambatan dari para pegawai yang ditest. (Rel)
Jakarta (POLMAS) 0 Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap 5 anggota DPRD Sumatera Utara.
 
Kelimanya dinilai menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap.
 
Masing-masing yakni, Rijal Sirait, Fadly Nurzal dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Kemudian, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.
 
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).
 
Menurut hakim, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik perlu untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali para terdakwa sebagai anggota DPR atau pejabat publik.
 
Menurut hakim, anggota Dewan merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi.
 
Untuk itu, sudah selayaknya jabatan itu tidak diisi oleh orang yang berperilaku koruptif.
 
Kelima anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta.
 
Kemudian, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta. Sementara, Tiaisah terbukti menerima suap Rp 480 juta.
 
Uang tersebut diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.
 
Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.
 
Selain itu, agar Rinawati Sianturi dan Tiaisah menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014. Kelimanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. (*)
 
 
Medan (POLMAS) - Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah memasuki agenda puncak di Pengadilan Negeri Medan. 
 
Ketiga terdakwa yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Harmi Parasian Marpaung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bistok Maruli Tua Simbolon dan Budi Hadibroto selaku Direktur PT Cipta Nusantara terlihat kalut pada sidang yang berlangsung, Kamis (14/2/2019) sore.
 
Bistok Maruli yang merasa butuh membacakan pembelaan sendiri tampak menangis tersedu-sedu. Ia mengaku tidak ada niatan untuk melakukan korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riachad Sihombing.
 
"Hal seperti ini diluar dugaan saya. Saya sudah terpisah dari anak istri saya dan saudara saudara saya. Saya tidak pernah berniat korupsi saat diangkat menjadi PNS," ujarnya dihadapan Majelis hakim yang dipimpin Abdul Aziz.
 
Ia mengaku pada awal perencanaan proyek, tak satupun PNS di lingkungan dinas PU Kabupaten Tapanulitengah yang mau ditunjuk sebagai PPK. Hal itulah mengapa dirinya dengan berat hati menjadi PPK.
 
Budi Hadibroto enggan banyak berbicara kepada hakim. Ia hanya meyakini jika majelis hakim akan memberikan sebuah putusan yang adil baginya.
 
Sementara itu, Harmi Parasian yang didampingi penasihat hukumnya Japansen Sinaga SH mengaku proyek pembangunan Kantor Bappeda sudah tuntas. Kantor Bappeda sudah diperbaiki dan berfungsi dengan baik.
 
"Bahwa nilai kerugian yang disebutkan ahli audit oleh Hernold Wakawimbang tidak jelas. Oleh terdakwa Harmi Parasian juga sudah mengeluarkan dana pribadinya untuk memperbaiki bangunan yang rusak," ucap Japansen.
 
JPU dalam tuntutannya menyatakan perbuatan ketiga terdakwa secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 
Terhadap Harmi Parasian dan Bistok Maruli, JPU menuntutnya masing-masing dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan, Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. 
 
Adapun, Budi Hadibroto, JPU menuntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.
 
"Menetapkan Uang Pengganti kerugian sebesar Rp 2,9 Miliar kepada terdakwa Budi Hadibroto dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya dirampas untuk negara dan jika tidak memenuhi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun," cetus JPU.
 
Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng tersebut menelan anggaran sebesar Rp 4.232.027.398 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015 yang mana tender proyek tersebut diserahkan Dinas PU kepasa PT Cipta Nusantara selaku pemenang tender.
 
"Pengerjaannya dimulai sejak akhir tahun 2015 dan selesai pada tahun 2016 dengan masa pengerjaan selama 87 hari serta perpanjangan waktu selama 50 hari," ujar terang JPU.
 
Namun setelah selesai dikerjakan, bangunan Kantor Bappeda tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terjadinya pergeseran struktur bangunan. Kejari Tapanulitengah mengendus ada kecurangan yang terjadi pada proses pembangunan, melihat kualitas bangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang tertera pada kontrak kerja.
 
Dalam pembangunan Kantor Bappeda tersebut, ditemukan indikasi aroma tindak pidana korupsi lantaran berdasarkan keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Konstruksi Bangunan USU telah ditemukan perbuatan melawan hukum dan kegagalan struktur bangunan. 
 
Ditaksir atas perbuatan ketiganya negara mengalami kerugian sebesar Rp 3,7 Miliar. 
Page 1 of 13
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo