BEBASKAN KONSESI HGU PTPN III KEBUN BANGUN SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN DENGAN PENGGARAP

By JS October 09, 2021 98

Simalungun,POLMAS.

Kisruh pembebasan lahan milik Afd IV Kebun Bangun Sejak dikuasai oleh penggarap sebagian konsesi HGU di Afdeling IV PTPN III Kebun Bangun hingga kini pihak manajemen berusaha untuk membebaskan kembali lahan tersebut sesuai HGU nomor 1 / Kota Pematang Siantar dan NIB Letak tanah 02.09.05.06.00169

Pendekatan  secara kekeluargaan dan persuasif  tetap dilakukan dalam menyelesaikan untuk membebaskan Konsesi HGU milik PTPN III Kebun Bangun seluas 126,29 Ha yang digarap dan dikuasai penggarap yang datang dari berbagai daerah di Afd IV Kampung Baru Kelurahan Gurila Kecamatan Siantar Sitalasari,  hingga kini juga tetap membuka tangan untuk penggarap yang hendak menyelesaikan permasalahan ini.

Hal ini disampaikan Konsultan Hukum PTPN III Adv Ramses Pandiangan SH., MH kepada awak media Jumat (8/10/2021) advokat yang selalu berpenampilan nyentrik tersebut  menyatakan jika permasalahan ini terjadi sejak tahun 2004 dimana saat itu para penggarap masuk untuk mengolah lahan tersebut yang kebetulan pada saat itu HGU lahan tersebut masih dalam pengurusan.

Pada Januari 2005 SK HGU lahan tersebut terbit kembali hingga 2029 sehingga setiap tahun manajemen PTPN III selalu mengirim surat peringatan kepada penggarap agar meninggalkan areal HGU, dan hal inilah yang memicu ketegangan antara pihak penggarap dengan pihak PTPN III sehingga puncaknya ditahun 2014 terjadi bentrokkan hingga saat ini.

“mereka bang, bukan diusir begitu saja, Pihak manajemenpun untuk menyelesaikan dan memerintahkan mengosongkan lahan tersebut ada suguh hatinya, banyak sudah yang menerima, tapi ada juga yang tidak mau menerima uang suguh hati itu,”jelas ramses.

“Uluran tangan dari PTPN III sudah sangat baik dan sangat membantu, bagi para penggarap, harusnya di terima dengan tangan terbuka dan dengan suka cita karena yang di bagikan tahap pertama sangat baik dan pantas,”sambung ramses.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan pesannya kepada penggarap yang tidak mau menerima sugu hati atau tali asih dari PTPN III selaku BUMN, segera meninggalkan lahan HGU PTPN III atau segera mengosongkan rumah atau lahan garapan secara baik baik tanpa harus bergelut dengan aparat penegak hukum.

“Karena perintah dari pusat semua HGU harus di inventarisasi demi kemajuan dan perkembangan seluruh PTPN III,”pungkasnya

Terpisah salah satu penggarap yang tak ingin identitasnya disebutkan tak menampik jika lahan tersebut milik HGU PTPN III dan iapun ikhlas membongkar sendiri rumahnya yang sudah lama ditempatinya.

“ngapainlah kita ribut ribut lae, saya akui ini memang bukan hak kami, jika ditanya sertifikatnya memang kami tidak punya , toh kalau baik baiknya kita selesaikan dengan pihak perusahaan  dapatnya kita suguh hati,”pungkasnya.(JS)

Last modified on Saturday, 09 October 2021 17:38
© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved