DALAM PEMBAHASAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022, ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KEMBALIKAN HONOR

By SH November 25, 2021 140
DALAM PEMBAHASAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022, ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KEMBALIKAN HONOR Foto: Suasana Sidang Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Pembahasan UMK Batu Bara Tahun 2022 di Aula Buffet Mangga Kecamatan Sei Suka, Rabu (24/11).

Batu Bara (Polmas)

Anggota Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Batu Bara yang berasal dari Unsur Pengusaha dan Unsur Serikat Pekerja mengembalikan honor dalam Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Batu Bara Tahun 2022 yang berlangsung dari Tanggal 24-25 November 2021 di Buffet Mangga Kecamatan Sei Suka karena honor yang diberikan dianggap merupakan suatu penghinaan.

Sekretaris DPC K.SPSI Kabupaten Batu Bara Suhairi, S.Sos., S.H. yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Batu Bara mengatakan selain merupakan bentuk penghinaan, pemberian honor sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per orang selama 2 (dua) hari pembahasan juga mencerminkan sikap sepele atau anggap enteng Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap masalah pengupahan dan ketenagakerjaan. Padahal, lanjut Suhairi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan bahwa kebijakan pengupahan merupakan salah satu program strategis nasional.

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tersebut, tegas Suhairi,  kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diamanatkan   harus memberikan perhatian serius terhadap Dewan Pengupahan Daerah yang memiliki tugas pokok di bidang pengupahan, termasuk dalam pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten setiap tahunnya.

Foto: Ketua DP-KAB. APINDO Batu Bara Abdul Aziz, S.H. saat memberikan arahan dalam acara Pembahasan UMK Batu Bara Tahun 2022 di Aula Buffet Mangga Kecamatan Sei Suka, Rabu (24/11)

 Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DP-KAB. APINDO) Batu Bara Abdul Aziz, S.H. saat dimintai komentarnya terkait honor yang tak wajar dalam pembahasan UMK Batu Bara Tahun 2022 menyatakan rasa kekecewaannya. Menurutnya, semestinya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara terlebih dahulu harus melakukan kajian dari aspek hukum dan aspek kepatutan, apakah wajar Anggota Dewan Pengupahan Daerah yang memiliki fungsi dan tugas strategis dalam bidang pengupahan hanya diberi honor Rp. 285.000, 00 (dua ratus delapan puluh lima rupiah) selama 2 (dua) hari kerja??

 Kajian dan pertanyaan itu patut dibahas kata Aziz karena Dewan Pengupahan Daerah merupakan sebuah lembaga resmi yang bertugas dan berwenang merumuskan atau membuat kebjiakan strategis di bidang pengupahan yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat (tidak hanya pekerja/buruh) sehingga sistem pemberian honornya tidak boleh disamakan dengan pekerja/buruh yang bekerja pada suatu perusahaan, melainkan harus disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan resiko yang diemban..

P ihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara yang dimintai tanggapannya atas honor yang dinilai melecehkan tersebut memberikan jawaban bahwa honor Sidang Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 285.000, 00 selama 2 (dua) hari dalam pembahasan UMK Batu Bara Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan RKA APBD Tahun 2021. Sebagai informasi, UMK Batu Bara Tahun 2022 diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah sebesar Rp. 3.191.570, 00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Keputusan Dewan Pengupahan Daerah tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati Batu Bara untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera guna mendapatkan pengesahan.Pembahasan dan Penetapan UMK Batu Bara Tahun 2022 berpedoman pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Pihak SPSI merasa tidak puas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 sebab berdasarkan regulasi tersebut dipastikan untuk Tahun 2022 sampai Tahun 2026 UMK Batu Bara tidak akan naik, dan hal jni tentu merugikan pekerja/buruh  di Kabupaten Batu Bara. (SH).

Last modified on Thursday, 25 November 2021 13:37
© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved