KANGKANGI PP NOMOR 11 TAHUN 2019 SELAMA 2 TAHUN LEBIH, PEMKAB BATU BARA DIDESAK SEGERA NAIKKAN PENGHASILAN PERANGKAT DESA

By SH?RS December 06, 2021 282

Batu Bara, (Polmas)

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Batu Bara selama lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak 28 Februari 2019 hingga saat ini mengkangkangi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat (2) disebutkan penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a, kemudian ayat (2) menyebutkan besaran tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Berdasarkan Pasal 81A ditetapkan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diberikan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, yaitu pada 28 Februari 2019. Selanjutnya Pasal 81B ayat (1) menegaskan dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A, pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai 1 Januari 2020.

 

Kendatipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81B ayat (1), telah memerintahkan paling lambat 1 Januari 2020 penghasilan tetap Perangkat Desa harus dinaikkan sesuai regulasi di atas, faktanya hingga saat ini penghasilan tetap Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara masih dibayar sebesar Rp. 1.800.00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Kepala Urusan (KAUR) dan  Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kepala Dusun per orang per bulannya. Dengan tidak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, para Perangkat Desa yang terdiri atas 423 (empat ratus dua puluh tiga) orang Kepala Urusan dan ribuan Kepala Dusun yang tersebar di 141 (seratus empat puluh satu) Desa jelas sangat dirugikan dari sisi penghasilan. Oleh karenanya sejumlah kalangan mendesak agar pada Tahun 2022 mendatang, penghasilan tetap Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara dinaikkan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2).

 

Para Kepala Urusan dan Kepala Dusun di sejumlah Desa yang berhasil ditemui Tabloid Polmas Poldasu mengaku heran mengapa Pemerintah Kabupaten Batu Bara sampai saat ini belum juga menaikkan penghasilan mereka, sementara itu sebut mereka untuk Kabupaten lainnya penghasilan Perangkat Desa seperti Kepala Urusan dan Kepala Dusun sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Kepada awak Media Tabloid Polmas Poldasu, para Kepala Urusan dan Kepala Dusun bermohon agar Bupati Batu Bara Bapak Ir. H. Zahir, M.AP. dapat menaikkan penghasilan Perangkat Desa pada Tahun 2022 mendatang, sebab kebutuhan hidup mereka terus meningkat seiring meningkatnya beban dan tanggungjawab pekerjaan.

 

Praktisi Hukum Suhairi, S.Sos., S.H. menanggapi pertanyaan Wartawan Tabloid Polmas Poldasu terkait perkara ini mengatakan bahwa sikap Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang tidak kunjung menaikkan penghasilan Perangkat Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan, yang selanjutnya dapat juga disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Daerah. “Sebagai Pemerintahan yang dibawah naungan Pemerintah Pusat, semestinya Pemerintah Kabupaten Batu Bara wajib patuh dan taat asas terhadap perintah Peraturan Perundang Undangan yang diberlakukan oleh Negara, tidak seperti yang terjadi sekarang ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara terkesan layas dan sepele terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019”, sebut Suhairi kesal.

 

Jika pada Tahun 2022 mendatang Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga tetap tidak menaikkan penghasilan Perangkat Desa, maka Suhairi mengajak kepada seluruh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Batu Bara untuk mogok kerja atau kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kisaran serta gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. “Tidak menaikkan penghasilan Perangkat Desa selama 2 (dua) tahun lebih padahal Peraturan Perundang Undangan telah menginstruksikan hal itu, maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat dianggap telah melawan hukum dalam menjalankan kekuasan”, ucap Suhairi kepada awak Media Tabloid Polmas Poldasu.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Radyansyah Fitrianda Lubis, S.Sos., ketika ditemui Tabloid Polmas Poldasu di Kantornya yang beralamat di Jalinsum Desa Sipare pare pada Senin (06/12) untuk kepentingan konfirmasi terkait perkara aquo tidak berada di tempat. (SH/Rusman).

 

 

© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved