MASYARAKAT TOLAK KEBERADAAN TPA SAMPAH DI DESA PASAR LAPAN

By MK/ABH December 06, 2021 235
MASYARAKAT TOLAK KEBERADAAN TPA SAMPAH  DI DESA PASAR LAPAN Foto: Aksi Masyarakat Desa Pasar Lapan melakukan penolakan keberadaan TPA Sampah yang berada di Desa Pasar Lapan, Minggu (5/12).

BATU BARA (POLMAS)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berada di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang telah ada sejak 12 tahun lalu sampai hari ini terus menerus menimbulkan masalah, terutama masalah lingkungan yaitu polusi air dan udara bagi masyarakat sekitar. Dikarenakan belum adanya pengelolaan sampah secara baik semisal adanya pemisahan sampah organik maupun sampah non organik yang dapat dikelolah sebagai kompos maupun daur ulang.

Hasil konfirmasi Tabloid Polmas Poldasu dengan Tokoh masyarakat  yang sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinator Pemindahan TPA Sampah Alberham Hajani Nur, S.E. yang diwakili oleh Sekretaris Ruslan menyampaikan, bahwa permasalahan tersebut sudah dimusyawarahkan ditingkat Desa dan Kecamatan sampai ditingkat DPRD Kabupaten Batu Bara. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara lebih kurang setahun yang lalu,  yang langsung dipimpin  Ketua Komisi Citra Muliadi Bangun, S.E., Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara ketika itu berjanji akan segera menyelesaikan masalah keberatan masyarakat Desa Pasar Lapan atas kehadiran TPA di tempat mereka.  Namun rupaya janji tinggal janji, setelah ditunggu sampai satu tahun dari hasil RDP tersebut belum ada juga tindakan  seperti yang diharapkan.

Foto: Penghadangan Truk Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara oleh Masyarakat Desa Pasar Lapan saat melakukan aksi penolakan keberadaan TPA Sampah yang berada di Desa Pasar Lapan, Minggu (5/12).

Keberadaan TPA yang meresahkan masyarakat ini dikarenakan dari TPA setiap hari tercium aroma bau busuk baik pada musim kemarau terutama pada musim hujan, juga mengakibatkan banyaknya lalat yang beterbangan sampai ke pemukiman. Air rembesan dari TPA mencemari air pada lahan pertanian, parit irigasi juga mengakibatkan gatal-gatal pada kulit bila terkena air tersebut, pencemaran air ini dapat dilihat secara langsung dari warnanya yang hitam dan bau. Selain dari sampah rumah tanggga, TPA ini juga seringkali menjadi tempat pembuangan limbah berupa kotoran ternak ayam.

Akibat dari keadaan ini mengakibatkan masyarakat enggan untuk bertempat tinggal disekitar lokasi. Juga masyarakat merasakan dampak dari pencemaran ini pada tanaman padi, sayur mayur dan sawit, berupa penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta populasi ikan yang hidup di daerah TPA tidak dapat dikomsumsi karena rasanya menjadi berbeda dengan ikan-ikan yang berasal dari daerah lain, ini diduga karena pengaruh dari air limbah TPA tersebut di atas.

Sebenarnya Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Fraksi PAN, Suprayetno dan dari Fraksi PKS Mhd. Abduh Marpaung telah meninjau langsung TPA ini, dan disela-sela kunjungan ini saat diadakan diskusi, masyarakat menyampaikan keresahannnya. Namun setelah satu tahun berjalan tindakan nyata dari Pemkab. Batu Bara untuk menyelesaikan permasalahan ini tak juga kunjung ada. Harapan masyarakat agar TPA dapat segera dipindahkan sepertinya menemui jalan buntu.

Masalah pemindahan TPA ini pada awalnya Kepala Desa atau BPD dan Perangkat Desa keberatan jika TPA tersebut dipindah ke daerah lain. Diduga Kepala Desa dan Perangkat ada mendapat keuntungan dari keberadaan TPA ini ujar Alberham.

Mengenai legalitas keberadaan TPA ini menurut masyarakat masih dipertanyakan dan belum jelas bahkan menurut penyampaian masyarakat pada media Tabloid Polmas Poldasu, bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara tidak menepati janjinya kepada masyarakat Desa Pasar Lapan. Janji untuk memindahkan TPA sampai saat ini tidak dipenuhi.

Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana dengan anggaran untuk pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Apakah anggaran untuk hal ini tersedia atau anggaran untuk hal ini tidak ada. Jika memang anggarannya ada apakah sudah dikelola sebagaimana mestinya. Dan jika anggaran tidak ada, mengapa untuk hal se-urgent ini luput dari penyusunan anggaran. Sabar pembaca terbitan ke depan kita akan menurunkan tulisan hasil  konfirmasi ke Dinas LHK Kabupaten Batu Bara. (MK/ABH).

Last modified on Monday, 06 December 2021 22:35
© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved