PARTAI NASDEM DESAK PEMKAB BATU BARA SEGERA LAKSANAKAN PILKADES DI 34 DESA

By Sulianto December 09, 2021 227

Batu Bara, (Polmas)

Jabatan Kepala Desa di 34 Desa di Kabupaten Batu Bara yang berakhir pada Juli 2021 lalu sampai saat ini masih dipegang oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk itu. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian jadwal kapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 34 Desa tersebut akan dilaksanakan, padahal situasi Kabupaten Batu Bara sangat kondusif dan pandemic Covid-19 sudah redah berada di level 2 (zona hijau).

Atas belum adanya kepastian waktu pelaksanaan Pilkades di 34 Desa sebagaimana dimaksud di atas, sejumlah pihak mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara segera menjadwalkan pelaksaan Pilkades di 34 Desa itu sehubungan melaksanakan Pilkades secara tepat waktu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan di sisi lain itu juga merupakan hak konstitusional warga masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara Amran, S.H. menanggapi belum digelarnya Pilkades di 34 Desa, Rabu (08/12) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Pemkab Batu Bara tidak boleh menunda nunda pelaksanaan Pilkades di 34 Desa dalam rentan waktu yang terlalu lama. “Jika Pilkades di 34 Desa tetap juga tidak dilaksanakan dalam waktu dekat, dikhawatirkan akan menimbulkan ekses negatif bagi pembangunan demokrasi lokal di tingkat Desa dan juga berarti Pemkab Batu Bara memelihara adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakat di 34 Desa itu”, ucap politisi Partai Nasdem tersebut sembari Ia juga menjelaskan bahwa Penjabat Kepala Desa secara hukum tidaklah sama dengan Kepala Desa yang depenitif yang langsung dipilih oleh masyarakat.

Masih menurut Amran, dengan penundaan pelaksanaan Pilkades yang terlalu lama, itu merupakan bentuk perampasan hak hak hukum dan hak hak demokrasi masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemkab Batu Bara, oleh karenanya Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara mendesak Pemkab Batu Bara untuk secepatnya melaksanakan Pilkades di 34 Desa agar masyarakat di 34 Desa itu memiliki pemimpin yang depenitif hasil pilihan mereka.

Sementara itu, pemerhati hukum, pemerintahan, sosial, dan kemasyarakat di Kabupaten Batu Bara Suhairi, S.Sos., S.H. menerangkan bahwa Pemkab Batu Bara saat ini tidak dapat lagi menggunakan Surat Edaran Mendagri Nomor: 141/4251/SJ Tanggal 09 Agustus Tahun 2021 dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 270/5645/SJ Tanggal 08 Oktober 2021 sebagai alasan pembenar untuk menunda nunda pelaksanaan Pilkades di 34 Desa. Alasannya, kata Suhairi, Surat Edaran Mendagri Nomor: 270/5645/SJ Tanggal 08 Oktober 2021 Perihal: Tindaklanjut Pelaksanaan Pilkades dan PAW Pada Masa Pandemic Covid 19 Pasca Penundaan salah satu isinya menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa hanya ditunda pelaksanaannya apabila Kabupaten tersebut masih berada pada level 4 PPKM. Dan Kabupaten Batu Bara ungkapnya saat ini telah berada pada level 1 PPKM yang artinya untuk pandemic Covid 19 sudah redah, kita berada di zona hijau. Dengan demikian, tambah Suhairi, apalagi yang menjadi alasan Pemkab Batu Bara hingga saat ini belum juga menetapkan jadwal Pilkades di 34 Desa tersebut.

Oleh karena dari aspek hukum dan aspek defacto tidak ada alasan pembenar bagi Pemkab Batu Bara untuk terus menunda pelaksanaan Pilkades, maka kata Suhairi, Pemkab Batu Bara sebaiknya segera menjadwalkan pelaksanaan Pilkades di 34 Desa yang sudah 5 (lima) bulan ditunda agar roda Pemerintahan Desa dapat berjalan maksimal dan guna menghindari terjadinya prasangka prasangka atau diskursus diskursus negatif dari masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Seorang mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya pada Juli 2021 ketika ditemui awak Media Tabloid Polmas Poldasu, Rabu (08/12) mengaku sangat dirugikan dengan penundaan Pilkades yang sampai saat ini belum jelas waktu pelaksanaannya. Ia berharap Pemkab Batu Bara dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara professional, mengapa Kabupaten Tapanuli Utara bisa melaksanakan Pilkades Serentak pada 23 November 2021 barusan, dan mengapa Pemkab Sergai juga mampu menjadwalkan Pilkades Serentak pada Maret 2022, lantas mengapa Pemkab Batu Bara sampai hari ini belum juga mampu menjadwalkan pelaksanaan Pilkades di 34 Desa, ada apa ini dan apa ada…???, tanyanya kesal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Radyansyah Fitrianda Lubis, S.Sos., ketika dikonfirmasi awak Media Tabloid Polmas Poldasu melalui sambungan seluler guna dimintai penjelasannya terkait perkara aquo, Rabu (08/12) menjelaskan bahwa Pilkades di 34 Desa menurut rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 mendatang. 

 

Last modified on Thursday, 09 December 2021 17:24
© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved