Management Amburadul, PT. BPR Syariah AL-YAQIN Mangkir Saat Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun.

By November 18, 2019 223

Simalungun (Polmas Poldasu) - PT. BPR Syariah Al-Yaqin (Bank Al-Yaqin) Yang beralamat di Jalan Sudirman. Kel. Pedagangan III. Kec. Bandar. Kab. Simalungun mangkir saat Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun (17/11/2019)

Dalam pemberitaan sebelumnya PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah memberhentikan secara  sepihak 7 orang pegawainya. Namun dalam pemberhentian tersebut PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah melakukan banyak pelanggaran dan ti dak sesuai dengan prosedur dan tidak memberi pesangon kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenaga Kerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 khususnya pasal 156 ayat (1)-(4). 
 
Buntut dari pemberhentian tersebut. pegawai merasa dirugikan dan  mengadukan permasalahan ini pada tanggal 23 Oktober 2019 kepada  Komisi IV DPRD Kab. Simalungun dan Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun. Dan langsung  mendapat respon positif dari Komisi IV DPRD Kab. Simalungun.
 
Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019 Komisi IV DPRD Kab. Simalungun melakukan pemanggilan kepada PT. BPR Syariah Al-Yaqin dan juga Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat tentang permasalahan tersebut.
 
Rabu pada tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Rapat Dengar Pendapat di gelar di ruang Pokja IV DPRD Kab. Simalungun.  Rapat Dengar Pendapat dihadiri oleh Ketua. anggota DPRD Kab. Simalungun. Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Simalungun. Dan tak satupun pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin menghadiri pemanggilan tersebut.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Pokja Komisi IV DPRD Kab. Simalungun meminta pihak Dinas Ketenaga Kerjaan menyelesaikan permasalahan pemberhentian sepihak yang dilakukan PT. BPR Syariah Al-Yaqin serta memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. 
 
Hendra Sukmana Sinaga. S.Kom menyampaikan kekecewaannya kepada pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin karena tidak hadir dalam Rapot Dengar Pendapat tersebut. 
 
Ke depan kita juga berharap kepada disnaker agar pengawasan dan sosial control lebih intenslah agar perusahaan ini tertib dan tidak ada yg dirugikan,  baik perusahaan maupun pekerja. Pembinaan maupun audit2 dilakukan , masyarakat juga butuh kerja. dimana juga kita tau perekonomian global juga memang sedang menurun kalaupun ada pengurangan pekerja terkadang kita maklum dgn kondisi perekonomian global ini yg menurun, tapi itupun perusahaan juga harus adalah toleransinya atas hak hak pekerja yg sudah di atur dalam undang2. tambahnya.
 
Disisi lain pada tanggal 12 Nopember 2019 melalui Surat No.092/BPRS YQ/XI/2019  PT. BPR Syariah Al-Yaqin melakukan pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Sepihaknya dan memanggil kembali ke 7 orang pegawai yang diberhentikan tersebut. Dan selanjutnya memberikan surat permohonan maaf  kepada Komisi IV DPRD Kab. Simalungun atas ketidak hadiran mereka.
 
 
Dalam hal ini Pengurus LSM DPD Lira Kab. Simalungun Mhd. Aliaman H.Sinaga angkat bicara" Seharusnya pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu lebih hati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Sebelumnya ada juga pegawai yang diberhentikan hanya diberikan beberapa bulan pesangon saja dan merasa dirugikan ia melapor sampai sekarang masih proses kasasi. Nah seharusnya kejadian ini sudah menjadi pembelajaran.  Untuk itu jangan seenaknya memberhentikan pegawai tanpa ada pesangon lalu sekarang ini karena sudah terpojok/kejepit memanggil kembali ke 7 pegawainya yang sudah diberhentikan sepihak itu. hal ini ibarat kata pepatah sudah meludah dijilat kembali.ucapnya.
 
lebih lanjut Mhd. Aliaman H. Sinaga menambahkan" pemanggilan kembali bekerja  ini diduga nantinya akan menjadi bahan PT. BPR Syariah Al-Yaqin untuk mencari kesalahan pegawai tersebut. Hal ini biasa dilakukan perusahaan yang menganggapnya sebagai scorsing kepada pegawai karena pegawai mangkir dan apabila mangkir dianggap mengundurkan diri. 
 
PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu adalah Perusahaan yang berbasis syariah ataupun identik dengan keagamaan namun "oknum" didalamnya tidak mencerminkan hal tersebut. lalu saya menilai management yang mengelolapun sangat amburadul dan sangat tidak menghargai  DPRD Kabupaten Simalungun  yang sudah memanggilnya. tutupnya.
 
(Redaksi/Tim)
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo