Terungkap, Bupati Remigo Minta Fee 25 Persen dari Proyek Pengaspalan Jalan Rp 4,5 Miliar

By April 02, 2019 9
Medan (POLMAS) - Terdakwa kasus suap Direktur PT Tombang Mitra Utama (TMU), Rijal Efendi Padang memasuki sidang mendengarkan keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan Ruang Cakra Utama, Senin (1/4/2019).
 
Rijal tampak seperti biasanya dengan wajah lesu, pria 38 tahun ini kembali mengenakan kemeja lengan pendek putih dengan motif-motif hitam di hadapan majelis Hakim yang diketuai Irwan Effendi.
 
Beberapa kali terlihat di kursi pesakitan, terdakwa hanya dengan tatapan kosong dan kebingunan saat dicerca pertanyaan oleh para hakim dan Jaksa KPK.
 
Ia menyebutkan bahwa awal mula dirinya mendapatkan proyek Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitellu senilai Rp4.544.280.000 tahun 2018 setelah menghubungi Yansen Sianturi teman dekat Plt Kadis PUPR David Anderson.
 
Hal tersebut dilakukan sebab Remigo Berutu saat sudah menjabat sebagai Bupati Papak Bharat sulit untuk ditemui. Berbeda dari saat masa kampanye mudah ditemui.
 
"Benar yang mulia saya adalah tim sukses (ts) yang terdaftar pada saat kampanye pemenangan bupati. Tapi karena mau jumpa pun susah sama Pak Bupati, setiap mau bilang bertamu enggak bisa. Waktu belum duduk ya kami bisa bertamu, waktu udah duduk enggak bisa. Jadi saya menemui.Yansen Sianturi yang kerja BKD," terangnya.
 
Ia menyebutkan bahwa Yansen menyebutkan akan ada proyek di Pakpak Bharat pada pertengahan tahun dan diminta mempersiapkan dana yang disebut sebagai fee atau uang KW.
 
"Jadi dibilang Yansen ini kalau bulan 6 ada proyek siapkan lah modalmu, enggak dibilang proyek apa. Siapkan lah sebanyak-banyaknya uang mu. Jadi disitu aku jawab belum ada uang, ini aku juga mau jual sawah ini, setelah itu laku baru ada uangnya," terangnya yang diikuti tangisan yang cukup keras hingga suaranya tak jelas terdengar lagi.
 
Lalu Rijal menyebutkan dari hasil menjual sawahnya tersebut ia mendapatkan uang Rp 100 juta.
 
"Setelah sawah itu terjual kam jumpa di Salak sama Yansen. Ku bilang Ini yang ada cuma 100 juta, setelah itu aku diminta lagi. Kujawab lah cuma ini nya uangku. Katanya usahakanlah lagi. Baru aku pinjam ke BPR Rp 70 juta," terangnya.
 
Ia menyebutkan uang KW tersebut diberikan Rijal sebelum dimulainya pelelangan proyek Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Mbinanga Sitellu senilai Rp4.544.280.000 tahun 2018 untuk memuluskan jalan.
 
"Pertama Rp 100 juta baru kedua Fp 100 juta itu saya kasih pertama sama Yansen dan yang ketiga itu Rp 180 juta melalui David untuk diberikan pada Bupati Rp 380 juta," terangnya.
 
Selanjutnya, dijelaskan Rijal dirinya mendapatkan proyek pengaspalan senilai Rp 4,5 miliar tersebut. Namun, berikutnya ternyata dirinya diminta untuk membayar uang KW tambahan 25 persen senilai 500 juta.
 
Namun, terdakwa menyebutkan tak menyanggupi dan meminta kembali uang yang sudah diberikan di awal.
 
"Setelah kami jumpa sama David dibilangnya harus 25 persen. Baru aku bilang udah kembalikan uangku aku enggak mampu. Padahal, pertama jumpa sama Yansen dibilang 10 persen tapi setelah jumpa David jadi 25 persen. Tapi karena udah dikasih enggak bisa dikembalikan," tuturnya.
 
Bahkan untuk menanyakan hal tersebut, Rijal menyebutkan sempat me-WhatsApp Bupati Remigo kenapa bisa menjadi berubah menjadi 25 persen.
 
"Jadi aku WA pak Bupati, terus dia jawab gini kau selesaikan dengan David dia orang kepercayaan saya, jangan sampai ke saya," jelasnya.
 
Dimana setelah itu, Rijal hanya menyanggupi Rp 250 juta untuk membayarkan uang KW 25 persen tersebut.
 
"Sebenarnya karena aku pertama untuk itu, itulah dipaksakan kali uang-uang itu semua. Sekarang Ada 500 juta utang saya di BRI. Yang aku tahu kalau memang uang ini disetor ke atas kata David," jelasnya.
 
Uang Rp 250 juta tersebut yang selanjutnya, pada 17 November 2018 akan diberikan David Anderson kepada Bupati Remigo di Jalan Pasar Baru Medan senilai Rp 150 Juta dan akhirnya di OTT oleh penyidik KPK.
 
Seusai mendengarkan kesaksian dari terdakwa, Ketua Majelis Hakim menunda persidangan hingga 15 April 2019 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan.
 
Jaksa KPK, Ihsan Fernandi menyebutkan bahwa apa yang menjadi keterangan terdakwa membenarkan bahwa uang yang diberikannya akan disetorkan seluruhnya kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Berutu.
 
"Intinya dia (Rijal) membenarkan semua keterangan para saksi sebelumnya. Bahwa benar ada 25 persen uang KW yang diberikannya iti diberikan ke atas dalam hal ini Bupati Remigo," terangnya.
 
Ia menyebutkan bahwa tuntutan paling tinggi untuk terdakwa sesuai pasal 5 ayat (1a) adalah hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta. 
 
"Kalau sesuai pasal 5 ayat 1a ancaman paling berat itu 5 tahun dengan denda Rp 250 juta. Tapi kita akan lihat bagaimana untuk penuntutan selanjutanya," tutup Ihsan.
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved