Rugikan Negara Rp 1 Triliun, Kades Sampali Dituntut 8 Tahun

By February 08, 2019 59
Medan (POLMAS) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kanin dari Kejari Deliserdang memohon majelis hakim yang dipimpin oleh Nazar Efriady menghukum Sri Astuti (56) dengan pidana penjara selama 8 Tahun.  Tuntutan tersebut lantaran Sri, ujar JPU menyalagunakan wewenangnya sebagai Kades Sampali sejak tahun 2003 hingga 2017.
 
Kanin yang membacakan poin-poin penting dalam tuntutannya menyatakan terdakwa Sri Astuti layak dihukum karena perbuatannya kerugian negara khususnya PTPN II mencapai Rp 1 Triliun.
 
"Tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenaran dari perbuatan terdakwa. Maka dari itu terdakwa layak dihukum sesuai perbuatannya," ujar Kanin di ruang Kartika PN Medan, Kamis (7/2/2019) siang. 
 
"Supaya majelis hakim menghukum terdakwa Sri Astuti dengan pidana penjara selama 8 Tahun, Denda Rp 500 juta Subsider 1 Tahun kurungan," ucapnya.
 
Tak hanya itu, terhadap terdakwa, jaksa juga memiliki agar membayar Uang Pengganti (UP) Kerugian Negara sebesar Rp 2,7 Miliar lebih, yang bila mana terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti kurungan badan selama 4 tahun.
 
Amatan wartawan, tampak Sri Astuti duduk dengan mata yang berkaca-kaca. Ia memasrahkan semuanya kepada tim penasihat hukumnya. Namun Sri yang mengenakan kemeja putih tersebut, mengaku tetap akan membacakan eksepsinya sendiri. "Nanti pak, saya baca sendiri, pengacara baca pembelaan untuk saya juga," katanya dengan nada terbata-bata.
 
Keluarga terdakwa pun langsung menghampirinya dan menenangkan terdakwa sembari keluar dari ruang sidang. Tak sepatah katapun keluar dari mulutnya saat awak media mencercanya dengan sejumlah pertanyaan.
 
Disisi lain, usai persidangan, kepada wartawan JPU Kanin menyebutkan bahwa lahan PTPN-II yang telah dikeluarkan SKT nya oleh terdakwa, untuk dikembalikan kepada PTPN-II.
 
"Ya, kita menuntut agar lahan itu untuk dikembalikan kepada PTPN-II. Tapi kita akan berkoordinasi dulu dengan tim kita", jawab JPU Kanin.
 
Dalam perkara ini, Jaksa menyebutkan, bahwa Sri Astuti telah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 meter persegi.
 
Sri saat itu menetapkan persyaratan bagi warga sampali yang ingin mengelola tanah PTPN II untuk bercocok tanam, padahal hal tersebut di luar wewenangnya sebagai Kades.
 
Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya SKT terhadap tanah PTPN II yang diminta Sri seperti, surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar. Bahkan Sri Astuti sudah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.
 
JPU menyebutkan Sri Astuti dalam menerbitkan 405 SKT itu turut menerima uang dari warga (pemohon) dengan jumlah yang bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT, sehingga, Sri didakwa menguntungkan diri pribadi dan juga orang-orang yang tertera di 405 SKT tersebut.
 
Seperti diketahui, tahun lalu, Sri Astuti juga pernah menjadi terdakwa di PN Medan. Dia divonis selama 1,2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan pungutan liar sebesar Rp5 juta kepada seorang warga yang mau mengurus surat silang sengketa di kantornya. Dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas kepolisian dari Polrestabes Medan.
 
Pada kasus penerbitan SKT lahan PTPN-II ini, dalam tuntutannya, Jaksa menyebutkan bahwa perbuatan Sri Astuti telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Red)
 
 
 
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo