Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun Akan Segera Jadwalkan Pemanggilan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bosar Maligas Terkait Adanya Dugaan Pungli

By August 15, 2019 346
Bosar Maligas (Tb.Polmas Poldasu) - Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun akan segera jadwal pemanggilan Kepala dan Komite Sekolah SMP NEGERI 1 BOSAR MALIGAS terkait adanya dugaan pungli dan penahanan Raport kenaikkan kelas murid (15/08/19)
 
Kita mau minta penjelasan dan keterangan dari kepala sekolah, komite sekolah atas dasar apa mereka melakukan pengutipan terhadap murid padahal kita sama ketahui wajib belajar yg diamanahkan uu adalah 9 tahun, saya sbg ketua fraksi PDIP sekaligus anggota komisi IV sudah meminta penjadwalan  untuk mengundang pihak terkait, 
 
Hal tersebut disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Simalungun kepada awak media pada hari Senin. Tanggal (12/08/19)  sekira pukul 11.00 wib melalui via whatsapp.
 
Diketahui bersama dalam pemberitaan sebelumnya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bosar Maligas Dra. Lesteria Hasibuan melalui Komite sekolah akui adanya pengutipan uang komputer sebesar Rp.504.000.-  untuk permuridnya dan dapat dicicil sebesar Rp.42,000.-/bulan.
 
Dengan harga komputer sebesar Rp.4.000.000/unit dan ditanggung oleh murid kelas I hingga kelas III. Terhitung 325 orang murid x Rp.504.000.-=Rp.163,800.000 sedangkan untuk pengadaan komputer direncanakan sekolah 40 unit dengan total Rp.160.000.000,
 
Pengutipan ini sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah tahun 2018 lalu dan hingga saat ini.
 
Kekecewaan dan penyesalan wali/orangtua murid bertambah pada saat kenaikkan kelas dimana raport murid yang belum membayar /melunaskan uang komputer tidak diberikan . 
 
Dan dalam hal ini wali/orangtua murid tidak pernah menyetujui dan ataupun menyumbangkan komputer bahkan sangat keberatan. Kecewa dan menyelesakan anaknya di masukkan ke sekolah tersebut. Seharusnya kebijakan ini tidak menjadi beban wali/orangtua dimana komite harus menggalang dana dari beberapa perusahaan yang berada di Bosar Maligas ini.
 
Wali/orangtua murid berharap uang mereka dapat dikembalikan dan menghentikan pengutipan ini. Karena sudah sangat merugikan dan meresahkan wali/orangtua murid.
 
Saat di konfirmasi tanggal 26/7/19, sekira pukul 17.00 wib, kepada Korwil Bosar Maligas, Bapak Rauf mengatakan bahwa"  kami pihak korwil belum mendengar kabar pengutipan dana  tersebut dan saya selaku korwil hanya sebagai cadangan saja, biasanya untuk hal ini kepala sekolah SMP Negeri langsung kordinasi kepada DINAS PENDIDIKAN SIMALUNGUN. Kalau sudah mencuat ke media kan kami juga yang kenak imbasnya, ucapnya.
 
Dalam hal ini pemerhati hukum bapak Syahrial Sirait, SH angkat bicara " untuk meningkatkan kualitas sekolah tidak harus memaksakan sesuatu kebijakan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ataupun wali/orangtua siswa-siswi apalagi sampai harus memberi sangsi kepada murid yang tidak membauar dengan tidak memberikan raport kenaikkan kelas. Pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan hal tersebut karena raport adalah hak dari murid dalam proses belajar mengajar dan yang berhak memberikan sangsi adalah pengadilan bukan kepala sekolah ataupun yang lainnya.
 
Lebih lanjut Syharial Sirait, SH menambahkan " Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sebelum memutuskan suatu kebijakan harus terlebih dahulu memahami isi dari Permen No.75, tahun 2016, PP No.40 tahun 2008, dan PP No.17 tahun 2010, pasal 181 huruf a sampai huruf d. Dan Permendikbud.No.44 tahun 2012, undang- undang No.20 tahun 2003. Dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan dapat juga di kategorikan dalam pungli dan dapat dijerat dengan  Undangan-undang  No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu kepada Pemerintahan Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi /memberhentikan ASN Kepala  Sekolah, Guru dan pejabat lainya yang melakukan pengutipan tersebut. tambahnya.
 
(Redaksi/Team)
Last modified on Thursday, 15 August 2019 09:40
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo