Kejatisu Tidak Biarkan Kasus Sukran Tanjung Berlalu Begitu Saja

By March 08, 2019 42
Medan (POLMAS) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memastikan tidak akan membiarkan kasus penipuan terdakwa Mantan Bupati Tapteng, Sukran Jamilan Tanjung berlalu begitu saja.
 
Sebelumnya, pada Selasa (5/3/2019) lalu Sukran divonis bebas oleh Hakim Erintuah Damanik dalam kasus tindak pidana penipuan bernilai 450 juta dengan korban Joshua Marudut Tua Habeahan.
 
Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian memastikan bahwa pihaknya tak akan membiarkan terdakwa Sukran begitu saja bebas walaupun telah menang di Pengadilan.
 
"Kalau dia (Sukran) bebas di pengadilan itu bebas ya bukan berarti selesai. Ada upaya kita itu namanya upaya hukum yaitu kasasi supaya diproses ke Mahkamah Agung dan Peninjauan kembali juga akan kita tempuh, jadi tidak dibebaskan. Kita ada upaya hukum itulah wewenang jaksa," terangnya, Kamis (7/3/2019). Ia membeberkan dalam wakti 7 hari ini akan segera melimpahkan berkas untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.
 
"Selanjutnya kita akan pertimbangkan dalam 7 hari. Kita akan bekerja keras supaya dia (Sukran) terjerat sesuai dengan perbuatan hukuman yang dikenakan padanya," tegasnya.
 
Bahkan informasi teranyar, Mantan Bupati Tapteng tersebut ditahan kembali di Lapas Kelas II A Sibolga sehari setelah ditanyakan bebas, semalam Rabu (6/3/2019).
 
Sukran tiba dari Medan menaiki pesawat Wings Air menuju Bandara Pinang Sori yang dikawal tiga orang polisi dari Polda Sumut. Dengan kepala dan wajah ditutupi mengenakan jaket warna biru dan tangan diborgol, Sukran langsung dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih menuju kantor Kejari Sibolga.
 
Sementara Kuasa Hukum Sukran Tanjung, Sutan Nasution menjelaskan bahwa penangkapan tersebut terkait kasus penipuan sebesar 300 juta oleh penggugat Sartono Manalu.
 
"Itu kasus pinjam meminjam uang beda dari yang sebelumnya. Versi penegak hukum terkena pidana pasal 378. Ada uang dulu dipinjam sama orang. Memang ratusan ada juga dikembalikan naik perkara. Polda sudah selesai dan sudah dilimpahkan, adalah 4 bulan yang lalu. Belum tahu kapan persidangan dilimpahkan jaksa," terangnya. Ia menerangkan bahwa pihaknya akan mengusahakan kasus ini ke perkara perdata karena ada uang telah dibayarkan.
 
"Kami melihat lebih condong perdata karena sudah ada sebagian yang dibayar. Kami akan mengajukan bantahan-bantahan karena ini unsur perdata. Kemarin udah mau damai tapi ada orang di belakangnya," tambahnya.
 
Sutan menjelaskan bahwa bila di kasus bebas Sukran sebelumnya Jaksa melakukan kasasi ke MA, pihaknya akan menuturkan kontra kasasi. "Kita akan mengajukan ke jaksa kontra kasasi kan batas waktu untuk kasasi ada. Belum habis batas waktu, tunggu dulu apa jaksa melakukan upaya," pungkasnya.
 
Menanggapi penangkapan oleh Polda Sumut tersebut, Sumanggar menambahkan pihaknya menyerahkan penangkapan tersebut kepada pihak kepolisian.
 
"Itu urusan polisi kalau kita udah siap prosesnyakan diserahkan ke kita. Kami akan sidangkan lagi dengan perkara lain. Itu memang haknya polisi tidak bisa kita campuri proses merak. Dan nanti proses bap dan pemberitahuan penyelidikannya diserahkan ke kita," tutupnya.
 
Ditahan di Sibolga
 
Mantan Bupati Tapanuli Tengah Sukran tak bisa terlalu lama bernafas lega.
 
Setelah lolos dari hukuman penjara dalam dugaan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Medan beberapa hari lalu, mantan orang nomor satu ini kembali dihadapkan perkara yang lain.
 
Menariknya, perkara yang dihadapinya kali ini juga tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh seorang pengusaha saat ia menjabat sebagai Bupati Tapteng pada 2016 lalu.
 
"Jadi saya jelaskan, Pak Sukran ditahan oleh Kejari Sibolga setelah ia dilaporkan dalam dugaan tindak pidana penipuan oleh seorang pengusaha tiga tahun lalu. Kemarin berkasnya P22 sehingga beliau ditahan dan diserahkan Polda ke Kejari Sibolga," ujar penasihat hukum Sukran Jamilan Tanjung, Sutan Nasution SH Kamis (7/3/2019) siang.
 
Sutan menyayangkan bahwa perkara yang dihadapi kliennya tersebut tidak layak diadili secara pidana. Lantaran imbuhnya, perkara tersebut adalah ketidakpuasan pelapor dalam pembayaran hutang.
 
"Kalau saya melihat perkara ini kan wanprestasi, ini pelapor tidak puas Sukran tidak tepat waktu membayar cicilan. Jadi tidak tepat jika diadili secara Pidana seperti yang disangkakan dalam Pasal 378 tentang penipuan," cetus Sutan.
 
Namun untuk itu, ia siap mendampingi kliennya melakukan upaya hukum jika perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan. "Jika disidang pun kita siap. Kita berharap, karena saksi dalam perkara ini banyak berdomisili di Medan, semoga persidangannya di Medan," katanya.
 
Disinggung perkara apa yang menjerat Sukran Jamilan Tanjung, Sutan mengatakan bahwa perkara ini bermulai saat Sukran hendak mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Tapteng. Diduga karena keterbatasan biaya, Sukran meminjam uang untuk modal kampanye.
 
Sukran meminjam uang kepada seorang pengusaha sebesar Rp 350 juta. Namun, saat ia resmi dinyatakan kalah dalam pesta demokrasi di Tapteng, Sukran tidak sanggup membayar secara utuh atau melakukan pembayaran secara menyicil.
 
"Cost kampanye kan besar ya. Normal kalau seorang bupati meminjam uang. Tapi kita akui ini nahasnya. Beliau kalah jadi karena keterbatasan, akhirnya menyicil utang. Dari Utang Rp 350-an juta, saya rasa Pak Sukran sudah membayar Rp 200 juta. Kita lihat nanti ya," pungkasnya.(Red)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved