Jaksa Tuntut Tamin Sukardi 7 Tahun Penjara

By March 12, 2019 12
Jakarta (POLMAS) - Pengusaha Tamin Sukardi dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Tamin juga dituntut membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.
 
"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Luki Dwi Nugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019).
 
Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Tamin telah mencemarkan dan merusak nama baik lembaga peradilan dan profesi hakim.
 
Tamin merupakan peserta pelaku aktif yang dominan dalam perkaranya.
 
Selain itu, Tamin dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berusaha mengaburkan fakta.
 
Menurut jaksa, Tamin bersama-sama dengan Hadi Setiawan alias Erik terbukti menyuap hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Merry Purba, sebesar 150.000 dollar Singapura.
 
Jaksa menilai, penyerahan uang kepada Merry diberikan melalui panitera pengganti pada Pengadilan Tipikor Medan, Helpandi.
 
Selain kepada Merry, menurut jaksa, Tamin juga berencana memberikan uang 130.000 dollar Singapura kepada hakim Sontan Merauke Sinaga.
 
Menurut jaksa, pemberian uang tersebut untuk memengaruhi putusan hakim dalam perkara korupsi yang sedang ditangani Merry dan Sontan.
 
Perkara tersebut yakni dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara atau milik PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, di Deli Serdang, Sumatera Utara.
 
Adapun, Tamin Sukardi menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
 
Menurut jaksa, pemberian uang itu dengan maksud agar majelis hakim memutus Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah. Tamin berharapa dirinya dapat divonis bebas.
 
Tamin dinilai melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Pada kasus berbeda, pertengahan November tahun lalu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang diketuai Dasniel memperberat hukuman Tamin Sukardi.
 
Tamin Sukardi dijatuhi hukuman delapan tahun, pada sidang putusan perkara banding, di ruang utama Pengadilan Tinggi Medan.
 
Hukuman yang diterima Tamin Sukardi lebih berat dari vonis sebelumnya, yang dijatuhi Pengadilan Negeri (PN) Medan.
 
"Mengadili terdakwa Tamin Sukardi dengan pidana penjara selama delapan tahun, denda Rp 500 juta.
 
Apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan," kata Dasniel didampingi dua hakim anggota Albertina HO dan Mangasa Manurung.
 
Dalam amar putusannya, hakim juga meminta Tamin Sukardi membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp 132,4 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan.
 
Apabila uang pengganti kerugian negara itu tidak bisa dibayarkan, maka harta benda Tamin Sukardi akan dirampas untuk negara.
 
Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman dua tahun penjara.
 
"Barang bukti nomor 167, tanah seluas 20 hektare, kemudian barang bukti nomor 168, tanah seluas 32 hektare dan terakhir barang bukti nomor 169, tanah seluas 74 hektare yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai PT Erni Putra Terari seluas 126 hekater di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang dirampas untuk negara," kata hakim.
 
Saat pembacaan putusan dilakukan, jaksa penuntut umum (JPU) tidak hadir.
 
Hanya ada beberapa anggota keluarga Tamin Sukardi yang mengikuti proses sidang.
 
Penasehat hukum terdakwa Tamin Sukardi, Fachruddin Rivai tak banyak berkomentar atas putusan ini.
 
"Kami belum terima salinan putusan banding ini. Nanti, setelah diterima dan dipelajari, kami akan kabari lebih lanjut terkait kemungkinan upaya hukum lain," ucap Fachruddin.
 
Pada 27 Agustus 2018 lalu, majelis hakim PN Medan yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo menjatuhi Tamin Sukardi dengan hukuman enam tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidair enam bulan kurungan.
 
Kemudian, hakim meminta Tamin Sukardi membayar kerugian negara sebesar Rp 132,4 miliar dalam waktu satu bulan.
 
Selain itu, hakim Wahyu malah mengalihkan tanah seluas 74 hektar dari 126 hektar kepada PT Agung Cemara Reality.
 
Sisanya, diberikan hak kelolanya kepada PT Erni Putra Terari, milik Tamin.
 
Karena kasus ini, hakim adhoc Merry Purba ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Merry diduga menerima suap 280.000 dollar Singapura dari Tamin Sukardi.
 
Ia disinyalir bekerjasama dengan Tamin Sukardi untuk mempengaruhi putusan kasus ini.
 
Kelurga Tamin Sukardi memprotes putusan majelis hakim.
 
Mereka menilai, putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat meminta Tamin Sukardi membayar kerugian sebesar Rp 132,4 miliar.
 
Mereka menganggap penyitaan aset berupa tanah itu tidak adil.
 
"Ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung sebelumnya, diabaikan dalam pengambilan putusan banding di tingkat Pengadilan Tinggi saat ini" kata Iwan Samosir, adik dari istri Tamin Sukardi.
 
Iwan juga menyoal legal opinion Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terhadap tanah yang diperkarakan sudah dinyatakan tidak ada ganti rugi, namun Kejaksaan Agung justru menetapkan Tamin Sukardi sebagai tersangka.
 
Iwan mempertanyakan apakah hal ini tidak jadi dasar pertimbangan bagi majelis Pengadilan Tinggi untuk mengambil keputusan.
 
Kemudian, sebut Iwan, tidak ada satupun saksi atau alat bukti selama persidangan di Pengadilan Negeri yang menunjukkan niat jahat Tamin.
 
Justru sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa ahli waris pemegang alas hak tanah Helvetia yang melakukan gugatan sendiri terhadap PTPN-II. (Rd)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved