Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kadis Pertanian Kabupaten Humbahas Di Hentikan Penyelidikan

By April 29, 2021 284

Humbahas (Polmas Poldasu) 28/04/2021 - Setelah viral di Media Sosial terkait Video Kasus Suap Yang dilakukan PM kepada JM pada bulan Oktober 2020 silam,Banyak persepsi yang timbul di kalangan Masyarakat terkait kejadian tersebut,sehingga Polres Humbahas Menanggapi Hal Video tersebut dan melakukan tindakan yaitu Melengkapi administrasi Penyelidikan, melakukan klarifikasi terhadap Saksi-Saksi dan Tentunya melakukan Klarifikasi terhadap JM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas.

JM yang sampai saat ini masih Menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas benar ada Menerima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Sdra PM Agar Sdra PM mendapatkan Proyek Pembangunan Fisik di Kecamatan Onan Ganjang Atau Kecamatan Parlilitan Yang tertampung dalam Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas T.A.2020.

Dikatakan Bahwa "Uang sebesar Rp.50.000.000 telah dikembalikan ke Sdra PM karena proyek yanf diminta oleh Sdra PM tidak ada ditampung di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kab.Humbang Hasundutan T.A.2020.dan telah ada Kwitansi Pengembalian Kepada Sdra PM.

Pihak Polres Humbahas juga telah melakukan klarifikasi terhadap Sdra PM dan mengatakan bahwa Benar Bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas atas Nama JM sebagaimana dengan Video Viral di Media Sosial Facebook Grup Kabar-Kabari Humbang Hasundutan,dan PM benar telah memberikan Uang Sebesar Rp.50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah)Kepada Sdra JM agar Sdra JM memberikan Proyek Fisik Di Kecamatan Parlilitan atau Onan Ganjang yang tertampung dalam Anggaran Dinas Pertanian Kab.Humbahas T.A.2020.

Dari hasil investigasi tersebut dan pernyataan kedua belah Pihak terkait dengan Video Viral tersebut Sdra PM tidak merasa keberatan lagi atas kejadian tersebut dan uang sebesar Rp.50.000.000 tersebut telah digunakan Sdra PM untuk kebutuhan Pribadi nya.

Dalam Video tersebut juga ada Sdra HM dan Sdra HM membenarkan Bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas atas Nama JM dan Sdra HM membenarkan bahwa ada memberikan uang tersebut di atas.

Terkait dengan Uang tersebut HM Tidak mengetahui keberadaan nya dan tidak mengetahui perkembangan Proyek yg diminta PM ke JM.

HM juga membenarkan telah merekam pertemuan tersebut dengan menggunakan (satu) buah Handphone merek Vivo berwarna Silver.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait Kasus ini Unit Tipidkor Polres Humbahas telah melakukan Gelar perkara di Ruangan Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terkait tindak lanjut Penyelidikan atas Dugaan Tipidkor menerima Suap, Hadiah atau janji terkait fungsi dan Kewenangan pemberi Kuasa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas.

Atas Dasar Penyelidikan tersebut Unit Tipidkor Polres Humbahas menyarankan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan atas Dugaan Tipidkor menerima Suap, Hadiah atau janji terkait fungsi dan Kewenangan pemberi Kuasa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas.

Melengkapi Administrasi lainnya sesuai Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana dan Perkabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam hal ini pihak Unit Tipidkor Polres Humbahas menyampaikan surat kepada Bupati Humbang Hasundutan sesuai surat Nomor : B/378/III/2021/Reskrim,tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemeriksaan oleh APIP/Inspektorat Kabupaten Humbahas terhadap Dugaan pelanggaran disiplin ASN Atas Nama JM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas sesuai dengan peraturan yang berlaku sekaitan dengan beredarnya video viral di Facebook pada Grup Kabar-Kabari Humbang Hasundutan.

Dalam hal tindak lanjut Wassidik Ditreskrimsus Polda Sumut,belum ditemukan bukti yang Cukup untuk meningkatkan status perkara Tipidkor menerima suap, Hadiah atau janji terkait fungsi dan Kewenangan pemberi Kuasa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbahas.sehingga Unit Tipidkor Polres Humbanghas akan menghentikan Penyelidikan terkait Dugaan Tersebut dan menyerahkan ke pihak APIP/Inspektorat untuk tindakan pelanggaran tersebut.dan dalam hal ini masyarakat meminta kepada Pihak Inspektorat Kabupaten Humbahas dan BKD kabupaten Humbang Hasundutan lebih transparan terkait sanksi yang akan dijatuhkan ke Sdra JM.

Lamhot Silaban.

© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved