Gelapkan Dana Desa Rp360 Juta, Kades Rambung Estate Dituntut 2,5 Tahun Penjara

By March 01, 2019 24
Medan (POLMAS) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Doni Harahap meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Haidir, Kades Rambung Estate, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (28/2/2019). 
 
Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan. Pria 49 tahun ini dinilai telah terbukti melakukan penggelapan anggaran Dana Desa sejumlah Rp360 juta lebih. 
 
“Menuntut, meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata Doni Harahap di Ruang Cakra III Pengadilan Tipikor Medan. 
 
Selain hukuman penjara dan denda, JPU juga menuntut terdakwa agar membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp360.947.143. 
 
“Jika tidak membayar uang pengganti, maka hukumannya akan ditambah selama 1 tahun,” ujar Doni di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Achmad Sayuti. 
 
JPU menilai, perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi). Sebagaimana tercantum dalam dakwaan JPU dari Kejari Sergai itu, pada tanggal 5 Desember 2016, dilakukan pengesahan Perubahan APBDes senilai Rp865.468.837. 
 
“Besaran Dana Desa diterima Rp587.017.000; alokasi Dana Desa diterima Rp263.542.713; serta dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah diterima Rp14.909.124, pada tanggal 29 November 2016 melalui Bank Sumut Cabang Sei Rampah,” sebut Doni. 
 
Kemudian, terdakwa bersama Bendahara Desa Ade Yundari menarik dana-dana tersebut dalam 9 tahap. Setelah ditarik dari Bank Sumut, terdakwa menyimpan uang tersebut dengan alasan dia yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan. 
 
Anggaran yang diterima itu direalisasikan untuk dana desa yakni bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan serta alokasi dana desa yakni penghasilan tetap Kades dan perangkat desa. 
 
“Sedangkan yang tidak disalurkan masing-masing honor bendahara selama 7 bulan terhitung sejak Juni sampai Desember sebesar Rp700.000; pajak kendaraan dinas roda dua Rp 124.000 periode tahun 2016,” tukas JPU. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Haidir, negara telah dirugikan sebesar Rp360.947.143. (Red)
 
 
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved