Dirkrimsus Poldasu Periksa Mantan Kepala Biro Hukum Pemprovsu Sulaiman Hasibuan

By March 12, 2019 19
Medan (POLMAS) - Mantan Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Hasibuan diperiksa Dirkrimsus Polda Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan.
 
Pemerikasaan ini dilakukan tepatnya di ruang kerja Biro Hukum, tepatnya di lantai tujuh gedung putih berlantai sepuluh tersebut.
 
Mendapatakan informasi mengenai pemeriksaan, wartawan langsung menyambangi ruang kerja Biro Hukum tersebut.
 
Saat sampai di lantai tujuh, terlihat lima orang berpakaian hitam putih, tepatnya dari Polda Sumut keluar meninggalkan ruangan menuju ke lift.
 
Wartawn mencoba menggali informasi, terkait kedatangan apakah melakukan pemeriksaan atau bagaiaman.
 
Namun, seorang pria yang tidak diketahui namanya itu mengatakan, nanti langsung sama pimpinan saja.
 
"Nanti tanya langsung sama Dirkrimsus Polda aja langsung ya," ucapnya.
 
Tidak banyak perbincangan antara Tribun Medan dengan pihak Polda. Setelah mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan, Tribun Medan langsung menyambangi ruang Biro Hukum tersebut.
 
Mantan Kepala Biro Hukum, Sulaiman Hasibuan mengatakan, bahwa kedatangan Polda hanya untuk menanyakan sekedar informasi saja.
 
"Memberikan informasi saja kepada mereka," kata Sulaiman Hasibuan.
 
Kemudian, saat ditanya berapa lama diperiksa oleh pihak Polda, ia mengaku hanya sendiri. Sulaiman juga mengatakan, bahwa pihak Polda memang rutin datang ke Biro Hukum untuk sekedar menanyakan informasi.
 
"Ya sendiri saja. Gak papa lama, ya biasalah kawan-kawan lama," ucapnya.
 
Kemudian, disinggung masalah lahan di Kabupaten Langkat yang beberapa waktu lalu sempat mencuat, Sulaiman menyampaikan, tidak ada menjerumus kesitu.
 
"Tidak ada masalah lahan, artinya wawancara-wancara biasa saja. ya standar saja," kata dia.
 
Pria berkacamata ini mengatakan, bahwa kedatangan pihak Polda hanya menanyakan bagaimana proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur, dan lalu bagaimana penerapannya secara teknis.
 
"Penerbitan SK gubernur bagaimana. Kami tidak mengelola apa-apa. Tidak ada kaitan dengan masalah lahan. Biasalah bagaiaman penerbitan satu SK itu saja," kata dia.
 
 
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved