Plang TP4D diproyek DAK disdikjar Langkat Disorot.

By October 17, 2019 181

Langkat (Polmas Poldasu) - Proyek Dana Alokasi Khusus didunia pendidikan dan pengajaran kabupaten Langkat di sorot banyak kalangan intlektual Langkat.

Pasalnya setiap ada proyek pembangunan fisik dan gedung terkhusus pada proyek Dinas Pendidikan sudah tentu pasti ada plang TP4D Kejari Stabat yang dianggap banyak pihaksebagai tameng saja   agar pihak sekolah merasa lebih aman dari wartawan dan LSM sebagai media Publik guna sosial kontrol terhadap isi dan anggaran proyek yang sangat rentan dengan dugaan indikasi korupsi.
 
Malah yang lebih mengherankan lagi KASI INTEL KEJARI STABAT M.ALI SH ketika dimintai keterangannya mengatakan "belum ada MOU antara kejari dengan dengan dinas pendidikan terkait berdirinya Plang Proyek TP4D pada plang Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan gedung sekolah -sekolah yang ada di kabupaten Langkat.
 
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Norman Ginting kepada wartawan Polmas Poldasu (16/10) di Stabat .
Norman mengatakan kalau kalau saudara Aswin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek dinas Pendidikan Langkat tidak proposional dalam mengambil kebijakan pada kolaborasi dua plang ini , dimana Kejari Langkat tidak mengetahui kalau Plang Tim Pengawas dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) itu diduga dicatut berdiri sebagai tameng belaka, guna menimbulkan rasa takut dan segan kalangan LSM dan media guna melakukan sosial kontrol dan pemberitaan pada publik.
 
"Mana mungkin pihak sekolah memasang Plang TP4D Kejari itu kalau tidak ada perintah dari Dinas ! " itu artinya pihak dinas Pendidikan sudah melakukan pembohongan publik..saya akan surati dan laporkan hal ini pada kejari Stabat " tambah Norman.
 
Saat diperdengarkan rekaman komunikasi Aswin selaku PPK Proyek DAK Dinas Pendidikan Langkat mengatakan kalau dia tidak ada perintahkan Kepala ataupihak sekolah memasang plang TP4D itu sebab belum ada semacam singkronisasi dengan Kejari , tetapi pada tahun 2018 kita ada kerjasamanya terang Aswin.                         
 
Masih jelas diingatan puplik kalau Jaksa Eka Safitra yang bertugas Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kena OTT KPK. Karena diduga menerima suap . Diberitakan Media Laskar.com Kejagung meminta jaksa-jaksa yang kini berada di TP4D untuk tidak main-main."Kita ingatkan rekan kejaksaan untuk tidak bermain di dalam koridor TP4D karena tujuan kita itu mulia," ujar Kapuspenkum Kejagung Mukri, dilansir detik.com.

Mukri mengatakan, OTT ini hanya menyangkut kepada 1 orang sehingga pihaknya meminta para pihak tak menggenalisir TP4D. Dia mengatakan, pimpinan Kejagung juga akan terus mempertahankan program ini untuk terus mengawal proyek-proyek di Pemda.

"Kita jangan generalisir, jangan sampai karena ada 1 OTT ini program kita terhenti. Kita harus tuntaskan, tetap konsisten," ungkap Mukri, dilansir detik.com. Dia juga mengingatkan, program TP4D merupakan program yang bertujuan untuk mengawal proyek negara baik di pusat ataupun daerah.
Tujuan program ini, supaya proyek negara tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.Baca juga: KPK: Jaksa TP4D Harusnya Cegah Penyimpangan, Malah Perkaya Diri.

"Tujuan TP4D ini untuk pengawalan dan pengaman proyek pembangunan agar sesuai waktunya, mutunya. Jadi tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Program ini ini dirasakan banyak sekali manfaatnya bagi pembangunan dan para ASN-ASN daerah," kata Mukri.

Mukri menegaskan, pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas ke Jaksa Eka jika terbukti bersalah."Kita lihat, kalau tindak pidananya terbukti pasti ada tindakan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan 2 jaksa sebagai tersangka diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Jaksa yang jadi tersangka adalah Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota TP4D2. Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.
 
Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah atau disingkat menjadi TP4D itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung NO KEP-152/A/JA/10/1015 , tanggal 1 Oktober 2015 ini sebagai tindak lanjut dari Instrukai Presiden NO 7 Tahun 1015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang antara lain dimaksudkan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupai di instansi pemerintahan. ( SYAHRIAL)
 
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo