Pengelolaan BumDes Seolah Diselimuti Oleh Kekuasaan Sehingga Kesulitan Menyuguhkan Transparansi Di Tengah Tengah Masyarakat Desa Mandarsah.

By October 22, 2019 181
Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Sesungguhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewajiban untuk menyuguhkan transparansi ditengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan system Penglolaan BUMDes di Desa Mandarsah yang  diselimuti oleh kekuasaan Pihak Aparatur BUMDes, atas dasar itu transparansi yang seharusnya di suguhkan kepada masyarakat akhirnya terselubung dan diselimuti oleh kekuasaan.
 
Sebenarnya sejak awal, BUMDes sudah ditekankan agar menyajikan laporan keuangan secara transparan, mengingat hal tersebut sudah di amanahkan kepada para pengelola BUMDes untuk mengelola potensi yang ada di Desa Mandarsah dengan baik serta dapat memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukkan BUMDes itu sendiri.
 
Potensi atau sumber daya yang dikelola BUMDes tentunya sudah menjadi unit usaha yang merupakan kekayaan milik masyarakat Desa. Sudah sepatutnya pihak aparatur BUMDes di wajibkan untuk memberi laporan terbuka terkait dengan keuangan BUMDes kepada masyarakat melalui musyawarah Desa secara berkala.
 
Transparansi laporan keuangan BUMDes merupakan hal terpenting yang sangat diperlukan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan Usaha BUMDes yang ada di Desa Mandarsah, selain itu, transparansi laporan keuangan BUMDes tersebut, bertujuan untuk menyampaikan perihal laba penjualan, termasuk keuntungan dan kerugian didalam struktur Permodalan bukan struktur untuk meraup keuntungan terselubung tanpa memikirkan bahwasanya, BUMDes tersebut milik masyarakat bukan milik kelompok atau golongan.
 
Yang lebih Ironisnya seketika pihak wartawan melakukan Koonfirmasi kepada Perangkat Desa 18 Oktober 2019 sekira pukul 11 : 00 wib. di Kantor Balai Desa Mandarsah, terlihat tanpa beban (Sekdes) Memaparkan :  BUMDes 2017 memang gagal makanya untuk tahun 2018 dianggarkan lagi tetapi pengelolaannya menjadi dua Item, ternak dan jual beli Dedak, memang laporan pengelolaan serta keluar masuknya Uang BUMDes tidak ada, tetapi mau di persiapkan, kalau anggota BUMDes memang ada, karena ada perbedaan pendapat pengeloaan makanya anggota BUMDes tidak ada yang mau tau lagi ( Papar Sekdes) 
 
Berbeda lagi dengan keterangan kaur Desa (Suparmi ) seketika di pertanyakan wartawan siapa Bendahara BUMDes, dengan lantang menjawab Fuji Irawan, masalah BUMDes semua di gelar tidak ada yang tidak di gelar ( Ucapnya tegas)
 
Menyikapi keterangan (Sekdes) yang dinilai menutupi kebobrokan BUMDes Desa Mandarsah seolah tidak terbeban sedikitpun, Kalau BUMDes gagal tanpa ada laporan yang dilengkapi dengan data ataupun bukti gagalnya BUMDes tersebut. Keterangan yang dipaparkan oleh (Sekdes) merupakan bentuk pembodohan kepada masyarakat untuk menutupi kebebasan aparatur BUMDes agar lebih leluasa menelan Uang Negara yang diperuntukkan kepada masyarakat.
 
Harapan masyarakat Desa Mandarsah agar pihak Kepolisian wilayah Polres Batu Bara Unit TIPIKOR dapat melakukan Audit terhadap BUMDes Desa Mandarsah.
 
Selanjutnya menyikapi keterangan kaur Desa (Suparmi) ada dugaan bahwasanya keterangan tersebut sebentuk kerjasama antara kaur Desa (Suparmi) dengan Bendahara BUMDes (Fuji Irawan) setelah diketahui keduanya adalah suami istri. Atas keterangan yang disampaikan (Suparmi) berimbas kepada seluruh masyarakat Desa Mandarsah yang tetap dirugikan karena adanya dugaan kerjasama tersebut. Disini terlihat bentuk pembodohan permanen yang telah disebutkan diatas bahwasanya, suami istri bisa meliki peran dibadan pemerintahan Desa.
 
Belum lagi perlakuan (Fuji Irawan) tentang pekerjaanya sebagai guru Honorer di SMP Negeri 5 Satu Atap yang terletak di dusun IV Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras. Kabupaten Batu Bara. Tidak sedikit masyarakat disekitaran sekolah tersebut mencibir perlakuan nya yang hampir disetiap pagi ketika kegiatan baris berbaris melontarkan kata-kata cacian dan makian kepada siswa-siswi SMP Negeri 5 Satu Atap tanpa berfikir bahwasanya system belajar mengajar tidak harus memberikan didikan bagai preman jalanan. Diharapkan juga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk menindak lanjuti demi keselamatan moral dan etika para generasi muda penerus bangsa. (R. Hutagaol)
Last modified on Tuesday, 22 October 2019 10:17
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo