KOMISI IV DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN AKAN SEGERA PANGGIL PIHAK MANAGEMENT PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-YAQIN TERKAIT DUGAAN PEMBERHENTIAN SEPIHAK DAN PEMBERIAN PESANGON PEGAWAI/KARYAWAN/ TI  YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

By October 26, 2019 462
Simalungun-Perdagangan (Polmas Poldasu) - Komisi IV DPRD Kab. Simalungun yang membidangi kesejahteraan masyarakat akan segera panggil pihak management perusahaan PT. BPR Syariah Al-Yaqin terkait adanya pengaduan Pegawai/karyawan/ti  tentang pemberhentian sepihak dan tidak sesuainya pesangon yang diberikan PT. BPR Syariah Al-Yaqin kepada pegawai/karyawan/ti yang diberhentikan (26/10/19).
 
Terkait adanya Merger Perusahaan dan pemberhentian pegawai yang sudah lama bekerja  di PT. BPR Syariah Al-Yaqin pihak management langsung menginformasikan nama-nama dan jabatan pegawai/karyawan/ti  serta pesangon yang diberikan . Informasi ada 7 orang yang akan diberhentikan dan diberikan pesangon ataupun namanya uang kasih sayang sebesar 2 (dua) bulan gaji.  Adapun pemberhentian tersebut akan dilakukan secara bertahap. 
 
Merasa keberatan pegawai/karyawan/ti membuat pengaduan  kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun pertanggal 21 Oktober 2019. Dimana langsung mendapatkan repon positif darianggota DPRD yang menerima pengaduan tersebut.
 
" Kita akan segera lakukan pemanggilan kepada pihak management PT. BPR Syariah Al-Yaqin. rencananya minggu depan. Agar semua jelas dan tidak ada yang dirugikan. Kalau dilihat dari alur pemberhentian kepada pegawai/karyawan/ti ini terkesan direkayasa dan cacat hukum. mereka (PT.BPR Syariah Al-Yaqin) lakukan secara sepihak dimana Direktur Utama dan Komisaris menyetujui  surat pernyataan komitmen target. yang mana  komitmen tersebut tidak pernah ada hasil penilaian kinerja pegawai/karyawan/ti tersebut. 
 
Dan  kalaupun perusahaan ini merger atau akuisisi dan apapun itu seharusnya hak-hak pegawai/karyawan/ti diberikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebelumnya saya juga sudah pernah menghubungi. bahkan melayangkan pesan singkat kepada Muhammad Ihsan selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Al-Yaqin terkait hal ini. namun tidak ada respon yang baik dari muhammad ihsan. 
 
informasi yang saya dapat mereka (PT.BPR Syariah Al-Yaqin)  sudah mengajukan merger tapi belom disetujui oleh OJK untuk Persetujuan pemberhentian dan pemberian uang pesangon pegawai/karyawan/ti juga belom dibahas di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .
 
Dalam permasalahan ini saya selaku anggota Komisi IV  DPRD Kab. Simalungun mengasumsikan dan menilai mangament PT. BPR Syariah Al-Yaqin menyimpang dari ketentuan peraturan dan Undang-undang Ketenaga Kerjaan No.13 Tahun 2003. pasal 156 ayat (1) dan (4) .ungkap Hendra Sukmana Sinaga. SH.M.Hum (anggota dewan Komisi IV DPRD Kab. Simalungun) kepada awak media.
 
Lebih lanjut pada Hari Jum'at, tanggal 25/10/19 PT.BPR  Syariah Al-Yaqin memberikan surat no.086/BPRS-YQ/X/2019. Tangan 24 Oktober 2019. Kepada saudara Suminto. Nurhayati. perihal : penyampaian hasil evaluasi atas komitmen.  dimana pihak managament PT.BPR Syariah Al-Yaqin memberhentikan pegawai/karyawan/ti tersebut yang mengacu dalam Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 24 Juli 2019 dan surat keputusan komisaris tanggal 5 Oktober 2019. sementara komitmen tersebut tidak pernah mendapat penilaian dari pihak Direksi dan Komisaris. Dan yang membuat komitmen tersebut adalah pihak management perusahaan sendiri dan perusahaan memberikan kepada pegawai/karyawan/ti untuk di tandatangani.
 
Mirisnya lagi management PT. BPR Syariah Al-Yaqin memberikan pesangon 2 bulan gaji kepada pegawai/karyawan/ti yang diberhentikan.  sementara itu mereka sudah mengabdi selama  kurang lebih 5 tahun. 
 
"Apa yang bisa kami lakukan bang. kami tidak tahu menahu tentang proses hukum pemberhentian ini. kami berharap Komisi IV  DPRD Kab. Simalungun dapat memperjuangkan yang seharusnya menjadi hak-hak kami. keluh mereka kepada awak media.
 
Informasi yang diterima awak media, sebelumnya PT. BPR Syariah Al-Yaqin juga sudah memberhentikan 1 (satu) orang pegawai/karyawan/ti yang bekerja sudah cukup lama. juga mendapatkan perlakuan yang sama. namun pegawai/karawan/ti tersebut menempuh jalur hukum untuk memperoleh hak-haknya yang tidak diberikan oleh PT. BPR Syariah Al-Yaqin. hingga sampai sekarang ini proses masih berjalan  ke jenjang kasasi di Jakarta.
 
Tak hanya itu PT. BPR Syariah Al-Yaqin juga pernah menyetujui pengunduran diri pegawai/karyawan/ti yang sudah bekerja selama kurang lebih 8 tahun. namun pegawai/karyawan/ti tidak diberikan seperakpun uang pesangonnya.
 
Dari permasalahan ini sebelumnya awak media sudah mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan whatsapp kepada salah satu pendiri dan pemegang saham PT. BPR Syariah Al-Yaqin. namun tidak ada tanggapan walaupun pesan sudah terlihat dibaca.
 
Disisi lain pakar hukum sekaligus seorang pengacara Syahrial Sirait. SH mengatakan " Apabila suatu perusahaan perbankan melakukan merger ataupun akuisisi harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lalu melakukan pemberhentian pegawai/karyawan/ti dan apabila melakukan pemberhentian pegawai/karyawan/ti harusnya mengeluarkan pesangon sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.ucapnya.
 
Syahrial Sirait. SH juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan pihak perusahaan PT. BPR Syariah Al-Yaqin merupakan pemberhentian sepihak dan cacat hukum. dan sangat miris sekali hak-hak pegawai/karyawan/ti diberikan tidak sesuai. hal ini menyimpang dari Peraturan dan Undang-undang No.13 Tahun 2003. tentang ketenaga kerjaan. dimintakan kepada dinas ketenaga kerjaan dan pihak lainnya yang terkait dengan permasalahan ini agarkiranya  memberikan bantuan untuk pegawai/karyawan/ti yang di berhentikan ini guna mendapatkan hak-haknya yang belum diberikan PT. BPR Syariah Al-Yaqin. tutup Syahrial Sirait. SH kepada awak media. 
 
(Red/Tim) 
 
 
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo