Anggota DPRD Sumut Gusmiyadi : Kanalisasi PTPN IV Unit Kebun Marihat Yang Buruk Sebabkan Banjir Di Kecamatan Tanah Jawa

By November 04, 2019 61

Simalungun (Polmas Poldasu) - Bencana banjir yang kerap melanda Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun khususnya Blok X Nagori Totap Majawa, Bah Jambi I, II, III dan Baja Dolok, membuat anggota DPRD Dapil Sumut X Siantar - Simalungun dari Partai Gerindra Gusmiyadi memberikan Komentar Pedas dan pertanyakan hasil penelitian Tim Gubsu.

Saat dikonfirmasi awak media terkait 5 Nagori di Kecamatan Tanah Jawa yaitu Nagori Totap Majawa Bah Jambi I, II, III dan Baja Dolok yang terkena dampak banjir akibat jebolnya bendungan di areal perkebunan PTPN IV Unit Kebun Marihat, Gusmiyadi, SE memberikan Jawaban melalui ulasan di sosial media.

"Saya tidak ingin menghindar dari problem rakyat ini. Setiap hari saya dapat merasakan kesulitan rakyat menghadapi banjir yang terjadi. Sejak 18 Oktober lalu saya telah menunjukan sikap saya atas apa yang terjadi dikawasan “bencana” Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,"ujarnya.

"Bagi saya, apa yang terjadi disana bukanlah persoalan jembatan semata. Ambruknya jembatan tersebut merupakan dampak dari buruknya kanalisasi air dari kawasan atas perkebunan. Tingginya volume air, ditambah dengan labilnya struktur lahan membuat konstruksi dasar dari jembatan yang akan dibangun menjadi selalu rawan, meski dibangun."tambahnya menjelaskan.

"Buruknya kanalisasi air ini berdampak pada setidaknya tiga nagori diwilayah bawah. Diantaranya Blok X Totap Majawa dan Bah Jambi 1 dan 2. Setiap hujan, masyarakat disana selalu dalam ancaman banjir. Tentu ini sangat merisaukan," jelasnya lagi

"Saya mendengar dari Tuan Sharmatyoartha Sitanggang pihak pemborong jembatan jalan lintas Tanah Jawa mengambil langkah permohonan adendum atas kontrak pengerjaan jembatan tersebut. Ini dipahami sebagai respon atas permasalahan hulu yang masih belum terpecahkan, sehingga kalaupun proyek tetap dilakukan, maka ancaman kerusakan akan terus terjadi,"ungkapnya

Lebih lanjut Gusmiyadi juga sudah menagih hasil kajian Gubernur terkait tim yang dibentuk untuk memecahkan persoalan ini. Kerja tim tersebut layak dijadikan referensi penyelesaian persoalan. 

Bahkan menurutnya pemecahan persoalan ini memang tidak sederhana. wewenang penggunaan anggaran pada setiap level persoalan memiliki konsekwensi tersendiri.

"Tapi pasti ada jalan keluar yang bersifat segera untuk kepentingan rakyat banyak."jelasnya

"Saya berpikir bahwa permasalahan ini mesti dipecahkan oleh setidaknya 3 institusi terkait, yakni; PT. Perkebunan Nusantara, Pemkab dan Pemprov. Ketiganya mesti berkorban demi rakyat banyak,"tambahnya lagi.

Sementara sebelumnya Juharsa Siagian, anggota DPRD Simalungun pada saat rapat dengar pendapat di DPRD Simalungun menyampaikan bahwa, mesti dibangun kanal baru guna memecah konsentrasi air dari atas hingga kesungai andrasi atau kesungai kasindir. Ini langkah yang dianggap paling memungkinkan dan dalam hitungan secara ekonomi masih relatif efisien.

"Selanjutnya, setiap pihak terkait dari institusi-institusi tadi mesti berbagi peran dalam anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang terancam delik masalah dalam pemeriksaan BPK."tegas Juarsa

Saya ingin pastikan ini wajib segera diatasi, saya khawatir rakyat mengambil langkah-langkah lain untuk mendorong terjadinya perubahan." ujarnya menutup pembicaraan.

(Bambang)

© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo