Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan beberapa pejabat eselon III dan IV do Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat di ruang Pola Kantor Bupati

By December 02, 2019 90
Langkat (Polmas Poldasu) - Dilansir dari halkahalki.com bahwa Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan beberapa pejabat eselon III dan IV do Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat di ruang Pola Kantor Bupati, Jum'at 29 November 2019 yang lalu. Mengundang reaksi anggota DPRD Langkat Cand.DR. Donny Setha, SH.MH.
 
Kepada wartawan Sabtu (30/11/2010) siang, Donny Setha yang juga telah diajukan untuk menjabat Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut menyatakan dirinya sebagai anggota DPRD Langkat dan kader Partai Gerindra siap menjalankan dan menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam hal penyerdehanaan birokrasi di instansi pusat yang meliputi Kementerian Lembaga Non Pemerintah, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Sekretariat Lembaga Negara, dan Lembaga Penyiaran Publik. Serta Instansi Daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
 
"Arahan Presiden RI tersebut ditindak lanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam penyusunan rencana penyederhanaan birokrasi di instansi pusat dan daerah. Dimana ilustrasi susunan organisasi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang akan diberlakukan untuk Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dalam kurun waktu kurang dari setahun,"sebut Donny Setha.
 
Ia juga memaparkan, dari ilustrasi susunan organisasi di Pemerintah Kab/Kota tersebut terpampang nyata di hadapan kita semua, bahwa hanya akan ada top manajerial pada tiap tiap instansi yang meliputi eselon I yaitu Sekda pada instansi Sekretariat Daerah. Serta Eselon II yang meliputi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan yang notabene merupakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada instansinya masing-masing.
 
Sedangkan di level middle managerial atau kita mengenalnya dengan eselon III yang masih dipertimbangkan untuk dipangkas adalah jabatan Sekretaris di tiap tiap dinas dan Badan. Bukan berarti tidak dipangkas, akan tetapi masih dipertimbangkan untuk dipangkas.
 
Mengingat Sekretaris adalah merupakan jabatan yang bertugas sebagai perantara dalam hal pendelegasian wewenang dan tupoksi Kepala Kepala OPD kepada pejabat pejabat fungsion Maka saya menegaskan agar dilakukan moratorium sementara pelantikan pejabat pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat sampai dengan selesainya penyusunan peraturan perundang undangan tentang penyederhanaan birokrasi dalam hal transformasi jabatan eselon V sampai dengan Eselon III ke jabatan fungsional oleh kemenpan-RB yang direncanakan paling lambat selesai pada bulan Juli 2020,"pinta Donny Setha.
 
"Dan saya himbau kepada para ASN Pemkab Langkat yang berniat menduduki jabatan struktural dalam waktu dekat ini agar menunda niatnya tersebut mengingat waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan peraturan penyederhanaan birokrasi oleh KemenPAN-RB kurang dari 9 bulan ke depan yaitu paling lambat Juli 2020. Maka dalam hal ini saya himbau agar para ASN di lingkungan Pemkab Langkat sabar dan tidak terburu buru dalam menduduki jabatan struktural yang akan berubah peraturannya dalam waktu dekat ini,"ujar anggota DPRD Langkat yang diusukan menjadi Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut.
 
Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat Donny meminta,"Dalam hal ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat agar tidak menutup nutupi perubahan perubahan peraturan mengenai jabatan jabatan struktural di lingkungan Pemkab Langkat. Agar tidak terjadi kekisruhan dan kondisi tidak kondusif di lingkungan pemerintah kabupaten Langkat disebabkan penyederhanaan birokrasi sesuai instruksi Presiden RI bapak Ir. Jokowi," ujarnya.
 
Ia juga mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyerderhanakan birokrasi,"dalam hal ini saya menyambut baik dan sangat setuju dengan instruksi presiden dalam hal penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Langkat.
 
Sehingga ke depan tidak terjadi lagi atau meminimalisir jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Langkat. Dimana hal tersebut akan menciptakan kualitas pejabat pejabat yang berkualitas bukan hasil dari jual beli jabatan. Serta target the right place on the right man akan segera tercapai.
 
Sehingga pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akan terlaksana dengan high quality mengingat pejabat pejabat yang menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Langkat memiliki kualitas yang tinggi."
 
"Merupakan hal yang baik sistem yang di bangun juga mengindari jual beli jabatan serta setiap dinas memang harus di isi sesuai dengan bidang kerja masing masing dan sangat di sayangkan kalau masih ada pelantikan di Kabupaten Langkat,"pungkas Donny Setha./refal yang berada di bawah Sekretaris.
 
Maka saya menegaskan agar dilakukan moratorium sementara pelantikan pejabat pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat sampai dengan selesainya penyusunan peraturan perundang undangan tentang penyederhanaan birokrasi dalam hal transformasi jabatan eselon V sampai dengan Eselon III ke jabatan fungsional oleh kemenpan-RB yang direncanakan paling lambat seesai pada bulan Juli 2020,"pinta Donny Setha.
 
"Dan saya himbau kepada para ASN Pemkab Langkat yang berniat menduduki jabatan struktural dalam waktu dekat ini agar menunda niatnya tersebut mengingat waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan peraturan penyederhanaan birokrasi oleh KemenPAN-RB kurang dari 9 bulan ke depan yaitu paling lambat Juli 2020. Maka dalam hal ini saya himbau agar para ASN di lingkungan Pemkab Langkat sabar dan tidak terburu buru dalam menduduki jabatan struktural yang akan berubah peraturannya dalam waktu dekat ini,"ujar anggota DPRD Langkat yang diusukan menjadi Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut.
 
Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat Donny meminta,"Dalam hal ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat agar tidak menutup nutupi perubahan perubahan peraturan mengenai jabatan jabatan struktural di lingkungan Pemkab Langkat. Agar tidak terjadi kekisruhan dan kondisi tidak kondusif di lingkungan pemerintah kabupaten Langkat disebabkan penyederhanaan birokrasi sesuai instruksi Presiden RI bapak Ir. Jokowi," ujarnya.
 
Ia juga mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyerderhanakan birokrasi,"dalam hal ini saya menyambut baik dan sangat setuju dengan instruksi presiden dalam hal penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Langkat. Sehingga ke depan tidak terjadi lagi atau meminimalisir jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Langkat.
 
Dimana hal tersebut akan menciptakan kualitas pejabat pejabat yang berkualitas bukan hasil dari jual beli jabatan. Serta target the right place on the right man akan segera tercapai. Sehingga pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akan terlaksana dengan high quality mengingat pejabat pejabat yang menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Langkat memiliki kualitas yang tinggi."
 
"Merupakan hal yang baik sistem yang di bangun juga mengindari jual beli jabatan serta setiap dinas memang harus di isi sesuai dengan bidang kerja masing masing dan sangat di sayangkan kalau masih ada pelantikan di Kabupaten Langkat,"pungkas Donny Setha . Yal/Tim
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo