Pengangkatan Kepala Dusun Desa Sumber Rejo Terkesan Suka-suka

By March 27, 2019 101
Limapuluh (POLMAS) - Sejak dikucurkanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Yang tidak sedikit jumlahnya. Namun perlu dipertanyakan tentang pengelolaan dana yang dikucurkan tersebut, jelas didalamnya diperlukan kejujuran dari pihak penyelenggara, yang dibantu segenap perangkat desa yang berkompeten, sehingga terbit peraturan tetapkan pendidikan para perangkat Desa. 
 
Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU, RI. No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan, perangkat desa harus berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Yang telah diberlakukan sejak tahun 2017. Namun peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang undangan, terkesan tidak berlaku untuk Desa Sumber Rejo, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara. 
 
Pasalnya, tiga kali pengakatan kepala Dusun di dusun yang sama hanya kepala dusun yang pertama jelas latar belakang pendidikanya, namun pengangkatan Kepala Dusun yang kedua dan ketiga samar dan tidak diketahui oleh masyarakat latar belakang pendidikkanya. 
 
Bagaimana dengan UU RI nomor 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan tahun 2017. Dilihat dari sistem yang berlaku, terkesan Kepala Desa tidak mengetahui dasar UU dan tetapan yang telah diberlakukan tersebut atau berbuat atas didasari kekuasaan.
 
Belum lagi hal Ketua Bumdes yang merangkap dua jabatan saat ini berlaku di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara. Yakni, Kepala Dusun merangkap Ketua Bumdes.
 
Tertuang Dalam PP No 43 Pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan, pelaksana operasional diangkat dan dibentuk oleh Kepala Desa, tetapi dilarang merangkap dua jabatan dalam melaksanakan fungsi Pelaksana Lembaga Pemerintahan Desa. Artinya, Perangkat Desa jelas tidak dibenarkan menjadi pengurus Bumdes. Mengingat tidak menutup kemungkinan bermain kepentingan alias CONFLICT of INTEREST bila perangkat desa berada dalam Kepengurusan Bumdes.  
 
Bahkan transparansi tentang laba Bumdes yang katanya akan diberitahukan kepada mayarakat sampai saat ini, sudah berganti tahun belum juga digelar. Bagaimana masyarakat mengetahui pengelolaan Bumdes tersebut. Berapa biaya oprasional, dan biaya lainnya dan berapa tersisa  untuk PAD yang dapat dijadikan jas desa. 
 
Untuk sistem kinerja Bumdes, dalam hal tersebut fungsi BPD yang jelas memilik peran dan kewenangan tidak mengetahui bagaimana perjalanan Bumdes di Desa Sumber Rejo. Mengingat di dalam pengelolaan ADD/DD termasuk Bumdes, pihak Kepolisian Unit Tipikor memiliki hak untk melakukan pemeriksaan. (Rizal Hutagaol)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved