Kasus Suap Bupati Remigo, Kadis PUPR Pakpak Bharat dan Rekanan Diseret ke Pengadilan

By April 12, 2019 5
Medan (POLMAS) - Menjalani sidang perdana dalam dugaan suap Bupati Non-Aktif Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) David Anderson Karosekali enggan berkomentar saat ditemui wartawan seusai persidangan. 
 
Sikap diamnya tersebut pun diikuti oleh seorang terdakwa lainnya Hendriko Sembiring (pihak swasta) yang turut disidang bergantian.
 
Sidang perdana yang dilaksanakan, Senin (8/4/2019) bak balap estapet. Lantaran tiga terdakwa, mulai Bupati Remigo Yolanda Berutu, David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring digelar bersambungan.
 
"Nanti ya, Nanti ya, itu (wawancara). Sama penasihat hukum saja," ujar David maupun Hendriko yang digiring ke Sel sementara Pengadilan Negeri Medan.
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ikhsan Fernandi mengatakan perbuatan David Anderson (49) dan Hendriko Sembiring (42) bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi J.o Pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 
"David Anderson bersama-sama dengan Remigo selaku Bupati mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1,6 Miliar dari Rijal Efendi Padang (berkas terpisah), Anwar Fuseng Padang Dilon Bacing, Gugung Banurea, serta Nusler Banurea dimaksudkan agar Remigo memberikan pekerjaan pada Dinas PUPR kepada para rekanan tersebut," ujar JPU pada sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan.
 
Dihadapan Hakim Ketua Abdul Aziz, JPU menerangkan bahwa pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban Remigo Yolanda Berutu selaku penyelenggara negara.
 
JPU menguraikan bahwa Bupati Remigo diduga menerima uang total sebesar Rp 1,6 Miliar dalam kurun waktu Maret - November 2018 di tempat berbeda yakni di Pakpak Bharat dan di Kota Medan.
 
"Dari Dilon, Gugung Banurea, Nusler Banurea sebesar Rp 720 juta, dari Rijal Efendi Padang Rp 580 juta dan dari Anwar Fuseng Padang Rp 300 juta dari deretan proyek pengaspalan di Kabupaten Phakphak Barat," tukas JPU.
 
Hal tersebut dimulai ketika Bupati Remigo bertemu dengan salah seorang anggota DPRD Phakphak Barat bernama Said Darwis Boangmanalu pada Februari 2018. Saat itu, Remigo menanyakan apakah pihak rekanan yang disebutkan Said Darwis berkenan memberikan uang.
 
Para rekanan tersebut pun menyanggupi permintaan Remigo Yolanda Berutu yang mana, mereka harus menyerahkan uang muka sebesar Rp 10 persen dari nilai kontrak pengaspalan. 
 
Mengetahui hal tersebut, Bupati Remigo pun menyuruh Kadis David Anderson Karosekali agar secepatnya menyerahkan proyek kepada para rekanan.
 
Proyek pengaspalan pun dikerjakan oleh para rekanan dengan ketentuan PemKab Phakphak Barat akan membayarkan kontrak sesuai progres pengerjaan. 
 
Namun saat proyek dikerjakan pihak kontraktor dengan progres 50 persen, Bupati Remigo meminta uang kembali dengan sebutan uang "KW".
 
Nahas saat menarik uang dari kedua rekanan Rijal Efendi Padang dan Hendriko Sembiring pada Sabtu (17/11/2018) lalu, Bupati Remigo beserta Kadis David Anderson Karosekali ditangkap tangan oleh KPK di salahsatu rumah mewahnya di Kota Medan.
 
Kepada wartawan seusai sidang, JPU Ikhsan Fernandi mengatakan akan menanti keterangan seluruh terdakwa di persidangan lantaran hingga saat ini beberapa pihak rekanan belum ditetapkan sebagai tersangka. 
 
"Ini memang sudah budaya katanya di sana. Namun, untuk nama-nama yang lain kita lihat dulu. Kita masih mengajukan yang ini dulu," katanya.
 
Ikhsan juga menerangkan bahwa dalam kasus ini pihak KPK belum menerima uang kerugian negara. Namun, menurutnya KPK akan menunggu dan mengkaji hal itu sesuai fakta persidangan. (Red)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved