Remigo Berutu Didakwa Terima Suap Rp 1,6 Miliar dari Fee Proyek di Pakpak Bharat

By April 12, 2019 4
Medan (POLMAS) - Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/4/2019).
 
Remigo tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam dengan corak bunga dengan stylean celana keper dengan sepatu pantofel hitam.
 
Sebelum dimulainya persidangan, tampak Remigo berbincang dengan pengacaranya di bangku paling depan Cakra Utama, tampak pria 49 tahun ini tertawa terbahak hingga kepalanya menganga ke atas.
 
Sedangkan, David yang yang ditemani istri dan anaknya duduk di bangku paling belakang dan juga tampak berbincang dengan pengacaranya. Yang lainnya Hendriko banyak diam bersama keluarganya.
 
Tampak ketiganya hadir sekitar pukul 10.43, saat pembacaan dakwaan ia beberapa kali memegang bibirnya sambil memperhatikan Jaksa yang membacakan.
 
Remigo didakwa menerima suap sebesar Rp 1.600.000.000 melalui Kadis PUPR David Anderson dari beberapa rekanan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Abdul Azis.
 
Dalam rincian dakwaanya, Jaksa KPK Mohamad Nur Azis menyebutkan bahwa Remigo mendapatkan seluruh uang tersebut di 7 tempat dalam kurun waktu Maret 2018 sampai dengan 17 November 2018.
 
"Terdakwa menerima uang tersebut di beberapa tempat di Desa Salak I, Salak, Pakpak Bharat, lalu di Kantor BNI Cabang Pembantu Sidikalang, juga di Rumah Dinas Bupati Pakpak Bharat. Keempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya di Bank Sumut Cabang Pembantu Salak, juga di Ulos Cafe Hotel Santika Medan dan terakhir di rumah terdakwa Jalan Pasar Baru No 11 Medan," ungkapnya.
 
Perbuatan Remigo merupakan kejahatan dengan menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang melalui Davis Anderson seluruhnya Rp 1.600.000.000.
 
"Ia menerima uang ini dari beberapa rekanan dengan rincian dari Dilon Bacin, Gugung Banurea dan Nusler Banurea sebesar Rp 720 juta. Lalu dari Rijal Efendi Padang sebesar Rp 580 juta dan dari Anwar Fuseng Padang sebesar Rp 300 juga. Dimana hadiah tersebut diberikan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya," terangnya.
 
Jaksa KPK Menyebutkan terdakwa Remigo diancam dengan dakwaan primer Pasal 12 huruf A UU Nomo 31 tahun 1999 dan dakwaan subsider Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
 
"Sebagaimana diatur dan perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," jelasnya.
 
Dimana para terdakwa dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda Rp 1 miliar.
 
"Untuk terdakwa paling singkat dihukum 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000," pungkasnya. (Red)
Remigo Berutu Didakwa Terima Suap Rp 1,6 Miliar dari Fee Proyek di Pakpak Bharat
 
Medan (POLMAS) - Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/4/2019).
 
Remigo tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam dengan corak bunga dengan stylean celana keper dengan sepatu pantofel hitam.
 
Sebelum dimulainya persidangan, tampak Remigo berbincang dengan pengacaranya di bangku paling depan Cakra Utama, tampak pria 49 tahun ini tertawa terbahak hingga kepalanya menganga ke atas.
 
Sedangkan, David yang yang ditemani istri dan anaknya duduk di bangku paling belakang dan juga tampak berbincang dengan pengacaranya. Yang lainnya Hendriko banyak diam bersama keluarganya.
 
Tampak ketiganya hadir sekitar pukul 10.43, saat pembacaan dakwaan ia beberapa kali memegang bibirnya sambil memperhatikan Jaksa yang membacakan.
 
Remigo didakwa menerima suap sebesar Rp 1.600.000.000 melalui Kadis PUPR David Anderson dari beberapa rekanan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Abdul Azis.
 
Dalam rincian dakwaanya, Jaksa KPK Mohamad Nur Azis menyebutkan bahwa Remigo mendapatkan seluruh uang tersebut di 7 tempat dalam kurun waktu Maret 2018 sampai dengan 17 November 2018.
 
"Terdakwa menerima uang tersebut di beberapa tempat di Desa Salak I, Salak, Pakpak Bharat, lalu di Kantor BNI Cabang Pembantu Sidikalang, juga di Rumah Dinas Bupati Pakpak Bharat. Keempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya di Bank Sumut Cabang Pembantu Salak, juga di Ulos Cafe Hotel Santika Medan dan terakhir di rumah terdakwa Jalan Pasar Baru No 11 Medan," ungkapnya.
 
Perbuatan Remigo merupakan kejahatan dengan menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang melalui Davis Anderson seluruhnya Rp 1.600.000.000.
 
"Ia menerima uang ini dari beberapa rekanan dengan rincian dari Dilon Bacin, Gugung Banurea dan Nusler Banurea sebesar Rp 720 juta. Lalu dari Rijal Efendi Padang sebesar Rp 580 juta dan dari Anwar Fuseng Padang sebesar Rp 300 juga. Dimana hadiah tersebut diberikan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya," terangnya.
 
Jaksa KPK Menyebutkan terdakwa Remigo diancam dengan dakwaan primer Pasal 12 huruf A UU Nomo 31 tahun 1999 dan dakwaan subsider Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
 
"Sebagaimana diatur dan perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," jelasnya.
 
Dimana para terdakwa dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda Rp 1 miliar.
 
"Untuk terdakwa paling singkat dihukum 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000," pungkasnya. (Red)
 
 
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved