Kelompok Perempuan Sumut Desak RUU PKS Disahkan dan Tolak RUU Ketahanan Keluarga

By March 09, 2020 37

Medan (POLMAS) - Kelompok Perempuan Sumut yang terdiri dari berbagai lembaga lintas organisasi dan kelompok akar rumput menyatakan penolakannya terhadap RUU Ketahanan Keluarga dan mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Pernyataan sikap ini menjadi salah satu isu perjuangan yang dibawakan Perempuan Sumut di perayaan International Women’s Day 2020 atau Hari Perempuan Internasional yang jatuh tanggal 8 Maret 2020.

Koordinator Pelaksana Perayaan IWD 2020, Dina Lumbantobing, Minggu (8/3/2020) mengatakan, Perempuan Sumut  yang berjumla 180an perempuan dan 10an laki-laki pendukung telah berkumpul bersama untuk melakukan pendalaman pengetahuan dan menguatkan kesadaran kami atas Hak-hak Azasi Manusia dan Perempuan.

Dikatakan Dina, pihaknya menyadari hak-hak mereka sebagai perempuan untuk memutuskan untuk menikah atau tidak, mempunyai anak atau tidak, berkeluarga atau tidak, dan memutuskan bentuk keluarga kami. Semua itu adalah hak-hak pribadi yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

“Kami berhak untuk bekerja, berkiprah di luar rumah tangga, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kami. Kami berhak untuk menikmati privasi kami, menikmati hidup kami, dan kami bertanggung jawab penuh atas diri kami. Kami adalah perempuan yang merupakan mahluk utuh, yang berhak memutuskan apa yang baik bagi diri kami. Tubuh, pikiran dan jiwa kami adalah kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dipilah-pilah dan dikontrol oleh siapapun,” katanya.

Menurut Dina, Perempuan Sumut juga perlu mengingatkan negara bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual terus meningkat sebagaimana telah berulang kali ditunjukkan dalam data-data setiap tahunnya.

Bahwa hak-hak perempuan petani, perempuan pekerja khususnya pekerja rumahan masih sering dilanggar bahkan diabaikan secara sistematis.

Berangkat dari kenyataan ini, kata Dina, Perempuan Sumut mendesak negara agar menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi sebagai mana tercantum dalam UU HAM No.39/1999,  UU Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan No.7 tahun 1984, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23/2004.

Selain itu melindungi anak-anak perempuan sesuai UU No.35/2014. Termasuk mensosialisasikan Revisi UU Perkawinan No.16/2019, mengenai usia minimum untuk kawin dan mengawasi implementasinya di dalam masyarakat.

“Kami mengingatkan negara untuk menjalankan amanah CEDAW yang telah diundangkan di UU No.7/1984 pasal 2 yang pada dasarnya mengharuskan negara membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, keblasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan,” katanya.(Red)

 
 
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo