Nelayan Tradisional Gelar Aksi Demo di Mapolres dan DPRD Sergai

By March 12, 2020 14

Sei Rampah (POLMAS) - Dinilai perairan Kab Serdang Bedagai (Sergai) darurat pukat trawl, ratusan nelayan tradisional Kab Sergai yang tergabung dalam wadah Aliansi Nelayan Sumut Bersatu menggelar aksi demo ke Mapolres Sergai dan gedung DPRD Sergai, Kamis (12/3).

Ratusan nelayan tradisional mengawali aksinya di depan Mapolres Sergai, massa aksi diterima oleh Kabag Ops Polres Sergai Kompol Sofyan, kemudian aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Sergai yang diterima Sekretaris DPRD Sergai H Suprin.

Koordinator aksi Sutrisno dan M Yamin yang juga Ketua Umum dan Sekretaris Aliansi Nelayan Sumut Bersatu dan Irwan Syahril dalam orasinya di dua lokasi menyatakan saat ini kapal pukat trawl beroperasi dengan bebas di Sergai, hal ini sebagai bukti lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan aparat Kepolisian Polres Sergai.

”Situasi yang terjadi saat ini sekitar 400 kapal pukat trawl dari Kab.Batubara dan sekotar 200 unit kapal oukat trawl dari Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang menangkap ikan dengan bebas di perairan Kec.Bandar Khalipah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu hingga Kec.Perbaungan dan Pantai Cermin”, beber Sutrisno.

Dampaknya imbuh M.Yamin, dua bulan terakhir nelayan tradisional Sergai merasakan dampak yang luar biasa, bahkan tidak jarang jaring nelayan tradisional ditabrak dan terseret alat tangkap pukat trawl, sehingga dalam dua bulan terakhir kerugaian nelayan mencapai miliaran rupiah”, teriak Yahmin.

"Saat ini nelayan tradisional merasa terancam dengan keberadaan kapal oukat trawl, sebab ketika beroperasi siang maupun malam hari terkesan arogan dam semena-mena terhadap nelayan tradisional, bahkan dengan sengaja seakan ingin menabrak perahu nelayan.tradisional ketika menangkap ikan di laut, tak jarang nyaris terjadi bentrok fisik di laut”, timpal Irwan Syahril.

Mereka juga menyampaikan alat tangkap pukat trawl dan sejenisnya jelas-jelas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri nomor 02 tahun 2015 dan Permen nomor 71 tahun 2017, serta Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dalam pernyataan sikap nelayan tradisional diantaranya meminta DPRD Sergai untuk ikut melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan ekosistim laut dan sumber daya hayati laut, memdorong perhatian DPRD Sergai dan Pemkab Sergai untuk mengalokasikan anggaran pengawasan dalam rangka penegakkan kebijakan penghapusan alat tangkap ikan yang merusak sumber hayati laut.

Ratusan nelayan juga mendesak Kapolres Sergai untuk segera menindak kapal pukat trawl di perairan laut Kab.Sergai dan memberikan informasi penindakan kepada nelayan tradisional secara berkala.

Bahkan dalam pernyataan sikap tersebut jika dalam satu bulan tidak ada upaya tegas untuk memberantas kapal pukat trawl di perairan Sergai, nelayan tradisional Sergai meminta Kapolres Sergai mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataan sikap massa Aliansi Nelayan Sumut Bersatu juga menolak segala bentuk intimidasi dan perampasan ruang hidup masyarakat nelayan dan para pebggiat/pelestari kawasan hutan lindung pantai yang dilakukan PT.Lubuk Nagan dengan menggunakan preman , terhadap Gapoktan Naga Jaya dan Pujakesuma Sergai yang selama ini yang telah memperbaiki fungsi kawasan hutan sesuai peraturan.

Selanjutnya perwakilan aksi nelayan tradisional diterima pihak Polres Sergai untuk mediasi terkait tuntutan nelayan tradisional Sergai, massa nelayan juga sempat kecewa karena tidak ada perwakilan anggota DPRD Sergai yang menerima mereka karena seluruh anggota DPRD Sergai tengah kinjungan kerja keluar daerah.

Aksi damai ratusan nelayan tradisional Sergai mendapat pengaman dari Personil Polres Sergai, massa nelayan membubarkan diri dengan tertib dari gedung.DPRD Sergai sekira pukul 13:00. (Red)

 
 
Last modified on Thursday, 12 March 2020 15:06
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo