Dugaan Penyuapan, Kadis PU Medan Dieksekusi ke Rutan

By March 13, 2020 44

Jakarta (POLMAS) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Eksekusi dilakukan penyidik KPK karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

“Sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2019/ PN. Mdn tanggal 27 Februari 2020 dengan amar putusan pidana penjara selama dua tahun dan denda 200 juta rupiah dengan subsidair empat bulan kurungan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Kamis (12/3).

Isa sebagai pemberi suap kepada Wali Kota Medan 2014- 2015 dan 2016-2021, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) dalam kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019 dan penerimaan grati kasi.

Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya dalam kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019. Kedua orang tersangka tersebut yaitu diduga sebagai penerima Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar dan diduga sebagai pemberi adalah Isa Ansyari.

Dzulmi selaku Wali Kota Medan secara sepihak mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Medan. Setelah Isa dilantik, Dzulmi menerima uang 20 juta rupiah setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019 dan 50 juta rupiah pada bulan September dari Isa.

Perjalanan Dinas

Selain itu, Dzulmi yang melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Namun, dalam perjalanan dinas tersebut, Dzulmi mengajak istri, dua orang anak, beberapa orang lain yang tidak berkepentingan dan menambah waktu tinggal selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibatnya, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD sebanyak 800-900 juta rupiah. Untuk membayar uang di luar anggaran APBD tersebut ke pihak tour travel, Dzulmi memerintahkan Syamsul yang turut pergi ke Jepang mencari dana dan Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas (Kadis) yang akan dimintakan kutipan dana. (*)

© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo