Terkait Viral di Media Dinkes Pakpak Bharat di duga Bagikan Hand Sanitizer  Kedaluwarsa, DPP LSM SIMPARAS,Minta Penegak Hukum menangkap pelaku dan oknum pejabat yang terlibat.

By April 29, 2020 2043

PAKPAK BHARAT (Polmas poldasu) Tindakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tidak perlu untuk ditiru. Sebagai dinas yang mengerti kesehatan harusnya berhati-hati termasuk memberikan alat kesehatan yang layak dipakai masyarakat.

Informasi diterima tab Polmas Poldasu,melalui WA, Senin  (26/4/2020), baru-baru ini Dinas Kesehatan Pakpak Bharat diduga membagikan Hand sanitizer kedaluwarsa kepada masyarakat di Kecamatan Pagindar Pakpak bharat Sumut.

Diketahui, 4 desa yang telah disalurkan sanitizer itu diantaranya Desa Napatalun Perlambuken, Desa Sibagindar, Desa Pagindar dan Desa Lae Mbetar.

Menurut pengakuan seorang warga, Frengky Berutu Puskesmas Pagindar membagikan hand kedaluwarsa. Disebutkan hand sanitizer kadaluwarsa itu telah dibagikan di 4 desa di Kecamatan Pagindar.

“Baru-baru ini warga Pagindar mendapat hand sanitizer kedaluwarsa dari Puskesmas Pagindar. Awalnya warga sudah merasa senang mendapat bantuan dari dinas kesehatan. Tapi setelah dicek hand sanitizer telah kadaluwarsa. Pada kotak hand sanitizer masa berlakunya hanya sampai tahun 2019,” ucapnya.

Melihat bantuan kedaluwarsa, Frengky dan masyarakat langsung protes kepada pihak Puskemas karena telah membagikan hand sanitizer kedaluwarsa. “Warga langsung protes kepasa pihak Puskesmas kenapa membagikan hand sanitizer kesaluwarsa,” ucapnya.

Karena diprotes warga kata Frangky, piham Puskesmas buru-buru menarik hand sanitizer dari rumah-rumah warga.

Meski demikian, pihak Puskesmas pun tampaknya buang badan dan menyebutkan pembagian itu atas perintah Dinas Kesehatan kabupaten. “Atas perintah kabupaten,” ucap Frenky menirukan ucapan pihak Puskesmas Pagindar.

Atas persoalan tersebut, Frengky berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti dan diproses anggota DPRD Pakpak Bharat. Dewan juga diminta untuk memanggil Kepala Dinas Kesehatan Pakpak Bharat dr Thomas ataa keteledoran anak buahnya.

“Saya berharap Kepala Dinas Kesehatan Tomas harus dipanggil dewan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kepala dinas harus menjelaskan kepada publik soal pembagian sanitezer yang telah kadaluwarsa,” tukasnya.

Sementara itu DPP LSM SIMPARAS(Suara Inpormasi Masyarakat),angkat bicara,akibat kegiatan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Dinkes Pakpak bharat membagikan produk kadaluwarsa kepada masyarakat.menurutnya, perbuatan itu adalah merupakan salah satu bukti ketidaseriusan Pemkab melalui Dinkes membasmi memutus rantai virus covid 19 yang sangat ditakuti masyarakat dunia saat ini.

"Hal itu tidak mencerminkan kepatuhan atau kedisplinan bekerja apalagi salah satu lembaga resmi yaitu ASN yang terlatih punya ilmu atau SDM yang handal,tentunya mengetahui apa resiko dari menggunakan produk yang kadaluwarsa."sebut kadirun Padang SP,menjelaskan.

Penggunaaan suatu produk yang sudah kadaluwarsa adalah merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dijabarkan dalam UU perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999."sebut Padang."menambahkan.
Bahwa di dalam UU perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 4.disebutkan "Bahwa barang adalah setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak,berwujud maupun tidak berwujud,dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan yang dapat untuk tidak diperdagangkan,dipakai,dipergunakan,dimanfaatkan oleh konsumen.

Dan selanjutnya di dalam Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlidungan Konsumen itu,ada ancaman pidana bagi pelaku atau pelaku usaha yang melanggarnya yaitu."Pidana Penjara atau kurungan badan paling lama 5 tahun dan denda Rp.5 Milyar.

Selanjutnya selain sanksi pidana dilakukan bagi pelaku pelanggaran UU perlindungan Konsumen,bisa dilakukan hukuman tambahan berupa,Perampasan barang atau penarikan barang dari peredara,ganti rugi,penghentian kegiatan,serta pencabutan izin usaha.

Oleh karena begitu tegasnya isi aturan dan sanksi di dalam UU Pelindungan Konsumen,maka kami dari DPP LSM SIMPARAS  dan DPP LPPPSU,meminta pihak berwajib atau penegak hukum,memproses,menangkap  pengusaha,pelaku  atau orang yang membuat kebijakan membagikan  Sanitizer yang diduga kadaluwarsa,tersebut karena sudah jelas melanggar UU dan kebijakan maupun agenda Negara saat ini untuk membasmi maupun memutus rantai penyebaran covid 19 yang sangat mersahkan masyarakat.

Untuk itu kami sebagai elemen masyarakat menegaskan dan minta kepada Polri/Kejaksaan sebagai penegak hukum ,agar memproses pelaku,atau pejabat dan pimpinan yang terlibat menyebarkan produk diduga kadaluwarsa di pakpak bharat itu,sebagai pelajaran dan  demi penegakkan hukum di NKRI  dan marwah UU."sebut Kadirun Padang ketua DPP LSM SIMPARAS ini berharap.(KP)

© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo