Lurah Perintahkan Kepling Sekelurahan Tanjung Leidong Galang Tanda Tangan Warga, Untuk Melepaskan Agen Kayu Mangrove dari Jeratan Hukum.

By March 15, 2021 354

Kualuh Leidong, (POLMAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan diseluruh Indonesia termasuk di Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong.

Selain tujuannya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, kegiatan itu juga untuk memperbaiki kembali fungsi hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka oleh sebab itu kelestarian mangrove harus dijaga demi kelangsungan hidupnya.

Namun, sangat disayangkan program yang sudah dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan ini, ternyata tidak didukung oleh Lurah Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bukan mendukung, faktanya justru sebaliknya Lurah Tanjung Leidong malah memerintahkan para Kepala Lingkungan Se Kelurahan Tanjung Leidong untuk meminta tanda tangan masyarakat agar bisa bebas menggunakan kayu Mangrove di Kelurahan Tanjung Leidong, dalam arti kata bila dikaji berarti bebas melakukan pengambilan kayu mangrove yang dilarang oleh Pemerintah.

Salah seorang Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Leidong, berinisal KT, ketika dikonfirmasi mengatakan "kami masing-masing Kepala Lingkungan se-Kelurahan Tanjung Leidong telah diperintah oleh Lurah untuk meminta tanda tangan masyarakat yang tujuannya agar bisa bebas menggunakan kayu mangrove di Kelurahan Tanjung Leidong".

"Oh itu surat dimohonkan kepada masyarakat agar diizinkan menggunakan kayu dan menyuruh saya adalah orang kelurahan si Gumbri, saya kan disuruh mencari orang, pokoknya surat itu bilang gini supaya kita bisa makek kayu lah, pokoknya dikasi lampiran 1 kepala lingkungan mencari 30 tanda tangan masyarakarat dan itu sudah berjalan 5 hari yang lalu dan isi surat itu memohon kepada petugas aparat penegak hukum dan Bupati labuhanbatu utara supaya kami bisa memakai kayu. Ujar KT kepala lingkungan.

Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan itu jelas sangat dilarang.

Padahal, saat ini Kapolres Labuhanbatu melalui Satpolair Polres Labuhanbatu melakukan pengamanan kayu hasil dugaan pembalakan hutan yang dilakukan sekelompok orang di tepi pantai Kualuh Leidong dan juga melibatkan oknum yang mengatasnamakan wartawan.

Apalagi saat ini proses temuan kayu mangrove itu sudah masuk pada tahap penyidikan yang dilakukan Satpolair Polres Labuhanbatu sehingga membuat Lurah Tanjung Leidong seakan-akan membuat perlawanan berupa mengumpulkan tanda tangan masyarakat di kelurahan tanjung leidong dengan cara mengintruksikan Kepala Lingkungan seKelurahan Tanjung Leidong.

Masyarakat Kelurahan Tanjung Leidong berinisial AS yang pada saat itu juga ikut mendengar pembicaraan terkait penggalangan tanda tangan oleh kepling atas perintah Lurah Tanjung Leidong, mengatakan kepada awak media "soal surat itu tidak saya tanda tangani, karena kalau untuk pribadi masyarakat ya saya bersedia tapi takut aku ujung-ujungnya untuk melepaskan orang si Ahok dari permasalahan hukum atas kasus kayu mangrove yang sedang ditangani Pol Air Polres Labuhan Batu ini.

Lanjutnya, ya si Ahok banyak menggunakan kayu kita kan cuma membuat gelogar rumah, kalau si Ahok kayu cerocok ya untuk dibisniskan, yang saya takutkan begini masyarakat disuruh menandatangani surat ini bebas lah kayu, ya kembalilah mereka bermain orang si ahok untuk bangunan walet yang pastinya bebas kita makek kayu berarti bebas lah si ahok kan itu tujuannya.Ucapnya

Menanggapi hal itu kuasa Hukum Pelapor Safrin Ritonga, SH., MH ketika dikonfirmasi awak media menerangkan "dimana beliau sangat menyesalkan dengan apa yang dilakukan oleh Lurah tersebut, sebab secara tidak langsung Lurah Tanjung Leidong, Gumbri, SE, seakan-akan inging melegalkan kegiatan illegal logging di Tanjung Leidong sembari ingin melepaskan pelaku dari jeratan hukum atau dengan kata lain bermodus tanda tangan yang ujungnya ingin mengkaburkan kasus kejahatan yang saat ini ditangani Kepolisian Perairan Polres Labuhan Batu.

"Ketika saya tanyakan sama Lurah melalui via Hand Phone terkait masyarakat mana yang memohon, beliau tidak dapat menjelaskannya siapa masyarakatnya justru beliau marah, apalagi surat itu Kelurahan yang membuatnya bukan masyarakat, seakan-akan kuat dugaan bahwa Lurah ada kepentingan terkait kegiatan bisnis kayu mangrove illegal itu makanya mati-matian membela pelaku.

Lurah Tanjung Leidong Gumbri, SE ketika dikonfirmasi media Polmas melalui via SMS Minggu 14/3/21 terkait masalah penggalangan tanda tangan oleh Kepala Lingkungan se Kelurahan Tanjung Leidong serta apa kepentingan Lurah terkait masalah kayu mangrove yang sedang ditangani Pol Air Polres Labuhan Batu, meskipun terkirim dan terbaca tidak dijawab dan dibalas sama sekali, hingga berita ino diterbitkan. PR

© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved