Kepsek SD Negeri 091619 Dicopot Dari Jabatannya Diduga Karena Tidak Bersedia Membayar Puluhan Juta Rupiah Untuk Perpanjangan SK

By May 17, 2019 647

Perdagangan Simalungun (Polmas Poldasu) - Siadolf Hia,kepala sekolah SD Negri 091619 di Perdagangan,kecamatan Bandar,kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan dipindahkan ke SD Negri lainnya sebagai guru biasa diduga karena tidak bersedia membayar puluhan juta rupiah untuk perpanjangan Surat Keputusan (SK).

Pemberhentian Kepsek tersebut tertuang dalam " Petikan Keputusan Bupati Simalungun nomor 188.45/3357/25.3/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Penugasan Guru Sebagai Kepala SD Dan SMP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun " yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian,Pendidikan Dan Pelatihan Daerah yang ditandatangani oleh Jamesrin Saragih,S.Pd,M.Si.

Siadolf Hia ketika ditemui kru Tabloidpolmaspoldasu. Jumat (10/5/19) sekitar pukul 10:30 Wib untuk mengkonfirmasi hal tersebut tidak menampik dan tidak juga membenarkan dimintai sejumlah uang terkait perpanjangan SK. Namun dia mengakui dicopot dari jabatannya sebagai kepsek dan dipindahkan ke SD 091631 Pematang Kerasaan sebagai guru biasa meskipun telah menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2015 dan akan pensiun 2 tahun lagi.

Dari keterangannya menyebutkan,SK-nya sebagai Kepsek tidak diperpanjang oleh pihak Dinas Pendidikan yang disampaikan langsung oleh Kabid Pendidikan Lingga Damanik,Korwil kecamatan Bandar Lasmida Sirait dan Satro Tamba (Sekcam) pihak kecamatan dihadapan guru-guru yang protes atas pencopotan kepsek dan pergantian kepsek baru yang nota bene merupakan kerabat dekat Korwil,Rabu (24/4/) lalu.

Dari pengakuan guru-guru dan rekaman pembicaraan dalam pertemuan tersebut yang diterima oleh tabloidpolmaspoldasu,Lingga Damanik selaku Kabid, Lasmida Sirait selaku Korwil,Sastro Tamba selaku sekretaris Camat menyebutkan,pencopotan kepsek mengacu pada Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan no 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang mana disebutkan pada pasal 2 "Bakal calon kepala sekolah harus memiliki ijajah S1 atau minimal D4.

Dalam rekaman pembicaraan,Lingga Damanik terkesan mengintimidasi guru-guru agar tidak mengadu kemana-mana dan meminta guru-guru yang keberatan atas pencopotan kepsek agar membuat surat permohonan pindah ke sekolahan lain.

Yang menjadi dasar keberatan Adolf Hia,dia bukan calon kepala sekolah melainkan sudah menjabat kepala sekolah sejak tahun 2015 lalu dan tidak pernah mendapat teguran indisipliner dan melakukan tugasnya dengan baik. Di sekolahan lain juga banyak kepsek yang menjabat tanpa memiliki ijajah akademik S1 atau D4 dan hanya mengantongi ijajah Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Jika dikaji dari Bab XI Ketentuan Peralihan pada pasal 21 poin (a)disebutkan " Kepala sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak dinas pendidikan sehingga terindikasi ada unsur pemaksaan atas pencopotan jabatan kepsek.

Guru di sekolahan tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) orang juga sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Keberatan no 421.2/87/SD.19/2019 atas digantinya kepala sekolah dengan alasan kinerja kepsek sangat memuaskan dan sangat baik yang dilayangkan ke ketua DPRD komisi IV kabupaten Simalungun,Histoni Sijabat.

Wali murid dan orang tua siswa juga melakukan hal yang sama membuat Surat Pernyataan Keberatan ke ketua DPRD komisi IV selaku mitra kerja dinas pendidikan atas digantinya kepala sekolah dan membubuhkan tanda tangan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang.

Kabid Pendidikan Simalungun,Lingga Damanik saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya,Jumat (10/5) sekitar pukul 16:15 Wib menyebutkan,SK kepsek sudah berakhir dan sesuai Permendikbud no 6 tahun 2018 harus diganti dan tidak ada kewajiban untuk memperpanjang SK.

Ketika disinggung tentang kerancuan pasal 2 yang digunakan tanpa mengindahkan Bab XI Ketentuan Peralihan pasal 21 dan pernyataan protes guru-guru dan orang tua siswa,Kabid malah berkilah pencopotan,mengganti dan tidak memperpanjang SK merupakan hak pimpinan. Kabid juga beralasan tidak mengetahui ada permohonan perpanjangan SK.

"SK nya sudah berakhir dan tidak ada kewajiban memperpanjang. Jangankan yang sudah berakhir,yang belum berakhir saja pimpinan berhak mencabut dan mengganti. Ini bukan tentang indisipliner tapi SK sudah berakhir. Datang saja ke kantor untuk penjelasan cuma sekarang saya lagi sibuk" Sebutnya dari seberang telepon.

Sastro Tamba (sekcam) yang juga turut memberikan pernyataan dalam pertemuan tersebut meskipun bukan ranah kerjanya untuk menyampaikan Permendikbud terkait pencopotan dan pergantian kepsek ketika dikonfirmasi lewat telepon mengatakan hal tersebut diutarakannya sesuai penjelasan pihak dinas pendidikan sebelumnya melalui Kabid Lingga Damanik.

Korwil kecamatan Bandar Lasmida Sirait ketika dikonfirmasi tidak bersedia mengangkat panggilan telepon reporter. Pesan yang dikirimkan melalui SMS juga tidak kunjung berbalas.

Tidak berbeda dengan Korwil,Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) kabupaten Simalungun,Resman Saragih juga tidak bersedia menjawab pangilan telepon dan membalas pesan SMS konfirmasi hingga berita ini sampai di meja redaksi. (Time/redaksi)

© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo