Kepsek Dan Komite Smp Negeri 1 Bosar Maligas Akui Adanya Pengutipan Uang Beli Komputer Dan Tahan Raport Kenaikkan Kelas Murid.

By July 19, 2019 829
Bosar Maligas- Simalungun (Tb.Polmas Poldasu) - Dengan berdalih sumbangan suwadaya. Dra. Lesteria Hasibuan, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bosar Maligas dan komite sekolah, yang beralamat di Jalan Kapten Kahar Sinaga No.1, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, paksa wali/orang tua murid membayar uang sebesar Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) per murid untuk pembelian komputer SMP Negeri 1 Bosar Maligas, yang dipergunakan untuk siswa-siswi kelas III yang akan mengikuti ujian UNBK.(13/07/2019).
 
Informasi yang diterima awak media dari orang tua murid Z (45) thn mengatakan " Tahun ajaran 2017/2018 yang lalu yang dikenakan uang sebesar Rp.250.000 -, untuk menyewa komputer,  hanya murid kelas III aja. Ya wajarlah karenakan mereka yang mau ikut ujian UNBK nya.
 
Nah ini sekarang tahun ajaran 2018-2019, semua murid dari kelas I sampai dengan kelas III dipaksakan harus bayar Rp.504.000. Katanya aja mereka bilang sumbangan tapi nyatanya paksaan bang, hal itu terbukti pada saat penerimaan raport kenaikkan kelas kemarin, murid-murid yang belum melunasi uang Rp.504.000,-  tersebut tidak diberikan raport kenaikkan kelasnya, jadi orangtuanya pada ketakutan, ucapnya.
 
Selanjutnya awak media menemui wali murid UD (40) thn mengatakan " sebagai orang tua murid, saya sangat keberatan dengan aturan yang dibuat oleh kepala sekolah SMP NEGERI 1 Bosar Maligas, yang sifatnya sumbangan itukan seharusnya seikhlas hati. Tidak dipaksakan kayak gitu. Tapi ini kok harus melunasi uang sebesar  Rp.504.000 -,  itu baru bisa anak saya menerima raport kenaikkan kelasnya. Udah itu kami gak ada bilang dan tandatangan untuk menyetujui hasil rapat tersebut, ungkapnya.
 
Dari penuturan wali murid tersebut. Awak media langsung konfirmasi kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Bosar Maligas. Dra.Lesteria Hasibuan, tanggal (16/07/19),sekira pukul 09.00 wib, ianya mengatakan bahwa" benar kabar pengutipan uang itu pak. Untuk setiap murid dikenakan uang Rp.504.000,- dan dibolehkan mencicil Rp.42.000,-/bulan, selama 12 bulan.
 
Dan ini sudah disepakati antara wali murid dan komite pak, kalau gak bapak langsung telepon aja komite ya. Dan tahun ajaran 2017/2018 kemarin juga dikenakan biaya sebesar Rp.250.000,-  untuk menyewa komputer yang dipergunakan murid-murid kelas III.
 
Tapi karena terlalu mahal biaya sewanya, jadi rencananya tahun ini mau dibeli aja. Dan saya sudah pinjam uang untuk beli komputernya. Uang yang saya pinjam berbunga pak. Jadi itulah yang memaksa saya untuk harus mengutipnya pak. Jawabnya.
 
Kru juga menanyakan kepada kepala sekolah ibu Dra.Lesteria Hasibuan tentang tidak diberikannya hasil Raport kenaikkan kelas kepada beberapa murid yang belum melunasi uang tersebut.
 
Kepala Sekolah Dra.Lesteria Hasibuan mengatakan" benar pak. Raport kenaikkan kelas Itu kami tahan, karena murid tersebut belum membayar uang komputernya. Dan semua ini saya lakukan atas perintah Dinas Pendidikan sebagai atasan saya dan saya sudah kordinasi sebelumnya dengan kabid Dinas. Ya kalau bapak mau bawa persoalan ini ke ranah hukum ya saya "PASRAH" karena memang saya yang salah dan gak ada jalan lain. akunya
 
Selanjutnya Dra. Lesteria Hasibuan manambahkan" Tapi benar pak, saya tidak ada niatan yang lain, saya selaku Putri daerah Bosar Maligas hanya ingin memajukan dunia pendidikan khususnya di Bosar Maligas ini tak hanya itu pak semenjak saya jadi kepala sekolah sudah terbangun 2 kelas yang baru.tambahnya.
 
Awak media coba menghubungi ketua komite Gunawan Pasaribu, hari kamis, tanggal 18/7/19, sekira pukul 14.00 wib. Gunawan mengatakan " Kami hanya memfasilitasi pertemuan dengan wali/orangtua murid, mengenai uangnya dikutip dan dikelola oleh pihak sekolah untuk pembelian komputer tersebut, per satu orang murid dikenakan dana sebesar Rp.504.000 -dan dicicil selama 12 bulan. jadi kami tidak ada menerima seperakpun dari uang tersebut, namun saya sangat menyayangkan kepada pihak sekolah kenapa mereka tidak memberikan raport pada saat kenaikkan kelas kepada murid yang belum bayar uang komputernya,tuturnya.
 
Sementara disisi lain pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam permendikbud Nomor. 75 tahun 2016, sudah menegaskan bahwa komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau wali murid/orang tua. 
 
Oleh karenanya Kepala Sekolah dan komite sekolah SMP Negeri 1, Bosar Maligas sudah menangkangi permendikbud No.75. Tahun 2016 dan juga sudah membuat orang tua dan wali murid merasa resah melihat kebijakan pihak sekolah.
 
Dalam hal ini wali murid mengharapkan kepada Bapak Bupati Simalungun agar lebih memperhatikan oknum guru, kepala sekolah dan pejabat lainnya yang melakukan pungutan kepada murid di ruang lingkup Kab.Simalungun pada umumnya dan khususnya di Kec. Bosar Maligas untuk memberikan sanksi atau bila perlu langsung di Non Jobkan. harapnya (Redaksi/Team).
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo