Pelaksanaan Pembangunan Melalui DD  2019. Oleh Penyelenggara PJS  Desa Sumber Rejo, 100% Drastis Berubah Menjadi Terang Menderang.

By August 10, 2019 134

Limapuluh (Polmas Poldasu) - Penyelenggaraan gelar pembangunan fisik Desa melalui Dana Desa ( DD) 2019 sonta menuai kontroversi serta dapat membuka mata masyarakat dari kegelapan system Penyelenggaraan Gelar Pembangunan pada tahun tahun sebelumnya. Jelas terlihat bagi masyarakat, Pembangunan fisik Desa Unit Draenase yang telah dibangun untuk masing masing Dusun di Desa Sumber Rejo pada tahun sebelumnya, hamparan perbedaan yang sangat tidak sesuai dengan yang di bangun terakhir oleh pihak penyelenggara PJS Desa Widya Astuti S Pd. 

Sebagai contoh pembangunan fisik Desa unit draenase di dusun Sidodadi (VII dan VIII) dinilai oleh Tim pelaksana kegiatan (TPK) dinyatakan kurang dan tidak sempurna pasalnya, volume ketinggian yang menurutnya tidak sesuai dengan standart RAB 40cm/50cm/60cm padahal kekurangan tersebut karena sedikit bergelombang dan tidak semua dinyatakan kurang volume ketinggiannya. hanya sebagian kecil dan sedikit namun sebagai pertanggung jawaban pihak penyelenggara dan masyarakat yang bekerja memperbaiki kekurangan volume yang disebutkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut.
 
Bagaimana bila masyarakat meminta pertanggung jawaban atas protes TPK tentang pembangunan draenase pada tahun sebelumnya yang jelas sangat banyak kekurangan serta tidak sesuai dengan volume srandart RAB. Yang menjadi pertanyaan kenapa pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diam tanpa suara, ada apa sebenarnya didalam pengerjaan tersebut ?yang diminta masyarakat pengerjaan Pemerintahan Desa harus berpedoman pada peraturan bukan karena azas kekuasaan.
 
Ada beberapa contoh pengerjaan pembangunan fisik Desa yang tidak dipedomani peraturan atau volume standart RAB malah berpedoman pada azas kekuasaan.  Contoh gelar pelaksanaan pembangunan draenase tahun 2017 didusun III yang saat ini telah hancur berkeping-keping dikarenakan volume kedalaman dan ketinggian tidak sesuai dangan standart RAB. Belum lagi penekanan terhadap masyarakat yang bekerja membangun draenase hanya menerima upah Rp 40.000/meter, Namun melihat semua system yang di gelar pada tahun sebelumnya perlu dikoreksi kembali, kenapa yang namanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak bersuara sedikitpun. 
 
Dinilai masyarakat berbedanya peraturan pemerintahan Desa yang di gelar PJS Desa Widya Astuti. S Pd. merupakan suatu mukjijat dari Allah dikarenkan tidak terdapat bentuk penekanan di dalamnya, murni pengabdian bukan Azas Manfaat untuk mencari keuntungan pribadi. Sesungguhnya memegang tampuk pemerintahan Desa bukan suatu lapangan pekerjaan melainkan bentuk pengabdian . Mengingat didalamnya sudah tersedia honor yang diberikan Pemerintah. 
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo