Bakal Merusak Habitat dan Ekosistem, WALHI Sumut Minta Bank Of Cina Hentikan Pendanaan Pembangunan PLTA Batang Toru

By March 03, 2019 23
Medan (POLMAS) - Menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan (PTUN Medan) mengenai gugatan WALHI terhadap izin lingkungan PLTA Batang Toru, yang akan keluar pada hari Senin 04 Maret 2019, belasan orang anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara melakukan aksi kampanye di depan Konsulat Jenderal Cina Kota Medan, di Jalan Wali Kota Medan, Jumat (1/3/2019).
 
Ekosistem Hutan Batang Toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas sekitar 1.400 km persegi dan lebih dari 100.000 jiwa menggantungkan hidup dari hutan ini.
 
Pada hulu sungai Batang Toru, terdapat sekitar 1.200 hektar lahan pertanian produktif milik masyarakat dan masyarakat adat. Hutan ini menjadi habitat asli orangutan Tapanuli, langgong, enggang badak dan hewan lain yang dilindungi.
 
Karena jumlahnya sudah sangat langka, kehadiran PLTA Batang Toru dipastikan bakal merusak habitat dan ekosistem Batang Toru yang berimplikasi pada kepunahan hewan atau tumbuhan yang menjadi identitas Tapanuli Selatan (Tapsel).
 
Hadirnya pembangunan PLTA Batang Toru yang berlokasi di Tapanuli Selatan meliputi Kecamatan Marancar, Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Batang Toru menjadi ancaman baru terhadap rusaknya ekosistem sungai Batang Toru dan Hutan Batang Toru terhadap Kehidupan masyarakat khususnya di hilir sungai Batang Toru.
 
Pembangunan PLTA Batang Toru berada dibentang alam hutan Batang Toru, Hutan ini menjadi habitat asli orangutan Tapanuli, ranggong, enggang badak dan hewan lain yang dilindungi, karena jumlahnya sudah sangat langka.
 
Kehadiran PLTA Batang Toru juga dipastikan bakal ancaman terhadap habitat. Jelas akan merusak habitat dan ekosistem Batang Toru yang berimplikasi pada kepunahan hewan atau tumbuhan yang menjadi identitas Tapanuli Selatan (Tapsel).
 
Namun miris melihat kondisi saat ini pemerintah daerah Tapsel tak peduli terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati Hutan Batang Toru yang merupakan rimba terakhir di Sumatera.
 
Hutan ini sendiri, sejak dulu masih mumi atau belum tersentuh perambatan oleh manusia Kekayaan biodeversity yang dimiliki provinsi Sumatera Utara.
 
Investasi PLTA Batang Toru, PT.NSHE merupakan pendanaan oleh Bank Of Cina. Awalnya mega proyek ini di danai oleh Bank Dunia namun terhenti di pertengahan dikarenakan berdampak pada Lingkungan Hidup dan Sosial sehingga Bank dunia mundur dan menolak.
 
Kemudian proses berjalan waktu akhirnya mega proyek PLTA Batang Toru, PT.NSHE didanai Oleh Bank Of China total pendanaan kurang lebih 27 Triliun.
 
"Kami tidak anti pembangunan hanya saja perlu kita meyelaraskan pembangunan dengan meminimalis kerusakan lingkungan hidup dan mengurangi dampak terhadap kehidupan masyarakat," kata Direktur WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan didepan Konsulat Jenderal Cina Kota Medan.
 
"Jika pembangunan hanya akan menyumbang kehancuran lingkungan hidup dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat harus dihentikan," sambungnya.
 
Walhi Sumut meyampaikan hingga saat ini, Bank of China, sebagai pendana dari proyek PLTA Batang Toru (kapasitas 510 MW) tetap diam dan tidak memberikan respon yang berarti mengenai protes yang terus disampaikan dan memilih untuk mengabaikan dampak lingkungan yang terjadi.
 
Pada Mei 2018, WALHI Nasional pernah melakukan aksi penolakan pembangunan PLTA Batang Toru di depan kedutaan besar China di Jakarta Awal Februari 2019, WALHI Sumatera Utara juga melakukan aksi serupa di depan Bank of China Limited Branch di Medan.
 
Namun, masih belum ada tanggapan dari Bank of China. Walhi-Sumut melakukan aksi didepan kedutaan Konjen Cina menyampaikan surat terbuka dan aksi kampanye.
 
"Lokasi pembangunan Mega proyek PLTA Batang Toru di Zona Merah Gempa (Sesar Toru) Zona Patahan, dengan kapasitas air yang dibendung sekitar 30 Juta Meter Kubik dengan tinggi bendungan kurang lebih 85 meter, menjadi ancaman baru terhadap masyarakat yang dihilir yang bermukim di sepanjang aliran sungai Batang Toru Memiliki Resiko bencana yang sangat tinggi," ungkap Dana.
 
Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan di zona merah gempa. Begitu juga dengan pemukiman masyarakat, apalagi bendungan besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air.
 
"Demi Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam untuk keberlangsungan kehidupan yang akan mendatang, kita Walhi Sumut melakukan berbagai upaya Advokasi penyelamatan lingkungan hidup khususnya di Sumatera Utara salah satunya Hutan Batang Toru," pungkas Dana. (Rel)
 
 
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved