Menyikap Tabir Praduga Tak Bersalah Yang Terjadi di SMA. Negeri. I Bandar.

By September 24, 2019 385

Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Tekanan yang terjadi  di SMA Negeri 1 Bandar dalam pemberitaan yang di terbitkan oleh salah satu Media Pemberitaan Online yang menyatakan bahwasanya, Pihak Penyelenggara Pendidikan di Sekolah tersebut Kerap melawan Hukum. Namun bila di koreksi isi dari pemberitaan yang terbit di Media Online tersebut melibatkan seluruh penyelenggara pendidikan di Kabupaten. Simalungun terkhusunya, SMA Negeri I Bandar, yang lebih mirisnya kalimat indikasi Korupsi demi kepentingan pribadi suatu kelompok atau golongan. 

Sementara penulisan dalam pemberitaan telah diatur oleh UU Pers dan Kode Etik Jurnalis.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Dan tetap menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.                             

Pasal. 1.Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak ber etikad buruk.                                   

  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.     
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.   
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.             

Pasal. 2. Wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik,  Yang dimaksud menempuh Cara profesional adalah:     

  1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.                                                           
  2. Menghormati hak privasi.                             
  3. Tidak menyuap.                                       
  4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
  5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;                         
  6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar. foto / suara; 
  7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.                                         
  8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.                      

Pasal. 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.                                           

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. 
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.                                 
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.     
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.     

Pasal 4.Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.   

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.                                                                   
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.                         

Pasal. 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.   

  1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.         
  2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.             

Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak dibenarkan menyalahgunakan profesi dan tidak menerima keterangan tanpa melihat fakta.

Seperti halnya yang terjadi di SMA Negeri 1 Bandar. Kabupaten Simalungun, terdapat dugaan bahwa, Kepala sekolah Mariani Samosir, S.Pd yang bekerjasama dengan Komite Sekolah melakukan Pungutan Liar (Pungli), dan menyelewangkan dana pungutan tersebut, juga Dana Bos pada tahun pelajaran 2017/2018 yang lalu yang mencapai ratusan juta rupiah.

Namun saat dilakukan koonfirmasi oleh wartawan ke Sekolah SMA N 1 Bandar dan langsung bertemu Mariani Samosir. S Pd. yang merupakan Kepala Sekolah, Dengan lugas mengatakan. Saya sendiri tidak tau ada pemberitaan seperti itu. kenapa pula bisa mengatakan demikian sementara saya sendiri tidak pernah ditemui wartawan yang menulis berita tersebut baru bapak berdua lah yang temui saya serta berkoonfirmasi sama saya, menyebutkan kedua orang  wartawan yang saat itu lagi berhadapan melakukan koonfirmasi.

Sementara saya sendiri pusing mengatur yang terbaik untuk kemajuan siswa / siswi di sekolah ini agar memiliki kemajuan serta memiliki ilmu yang bermutu. Dana Komite yang dituliskan oleh media yang sudah terbit tersebut merupakan berita yang tidak pernah menerima penjelasan dari pihak sekolah. Rp. 85.000 (delapa puluh lima ribu rupiah ) merupakan Dana Komite juga uang Les. Kalau siswa siswi kami Les di luar bisa menelan biaya exstra besar.

Heran saya dengan terbitnya berita online tersebut, apa wartawan nya tidak terlahir dari seorang ibu? hal ini yang membuat saya sedih karena saya seorang ibu. Saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan selalu memberikan dan melindungi kami serta memberikan keselamatan dan kesehatan juga rezeki yang berlimpah kepada wartawan yang telah menerbitkan berita sekolah ini. Tentunya kami akan lebih teliti dan menjalankan tugas serta menjaga amanah dengan baik. (Paparnya lirih)

(R. Hutagaol)

Last modified on Tuesday, 24 September 2019 10:26
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo