Wagubsu Akan Percepat Pemecatan ASN Korup di Sumut

By March 09, 2019 38
Medan (POLMAS) - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah akan mempercepat pemberhentian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) korup. 
 
Pasalnya, saat ini ASN terlibat korupsi di Sumut mencapai 401 orang. Data tersebut dikemukakannya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Provinsi Sumatera Utara.
 
Musa Rajekshah mengatakan, kemarin sudah keluar kepitusan dari pusat, dan bagi ASN yang terlibat korupsi untuk agar tidak menjadi beban bagi pemerintah Sumut.
 
"Kemarin sudah keluar keputusan dari pusat, supaya jangan jadi beban provinsi juga nanti," kata Musa Rajekshah.
 
Selanjutnya, Musa Rajekshah meminta waktu agar masalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan cepat dilakukan. Kemudian, ia juga akan menanyakan kepada Sekertaris Daerah sudah sampai sejauh mana masalah ini Terselesaikan.
 
"Mohon waktu nanti, kita akan evaluasi nanti ke dalam, saya akan tanya sekda," katanya.
 
Saat ini tidak banyak yang dilakukan, akan tetapi menurutnya, Pemrov Sumut masih terus berkoordinasi dengan pihak pusat. Bagaimana proses pemberhentian ASN Korup ini akan cepat selesai.
 
"Sesuai dengan keputusan dari pusat itu yang akan kita jalankan, semoga akan cepat terlaksana," ujarnya.
 
Selama ini, Pemprov Sumut, kata Musa Rajekshah telah lama menjalin kerjasama dengan pihak aparat antirasuah, atau lembaga yang mengawasi langsung masalah keuangan negara. 
 
Tetapi, selanjutnya Pemprov Sumut masih akan terus berkoordinasi mengenai percepatan pemberhentian ini.
 
"Kalau kerja sama dari dulu kan sudah kita lakukan, dengan KPK, BPK pastinya sudah rutin pemeriksaan. sekarang ini bagaimana kita atasi tidak terjadi korupsi lagi," katanya.
 
Pada tahun ini, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memiliki program kerja dengan cara digital, yaitu E-goverment. 
 
Program ini, kata Musa Rajekshah, akan berkerja secara langsung mengawasi seluruh kinerja, baik itu dari prilaku ASN, masalah keuangan yang secara digital.
 
"Makanya dari awal duduk bersama dengan pak Edy Rahmayadi E-goverment ini bagaiman terlaksana, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai," ujarnya.
 
Selanjutnya, menurut dia, pemerintah akan lebih mudah untuk mengawasi seluruh kinerja yang telah dilakukan Pemprov Sumut.
 
"Agar pemerintah Sumut bisa via elektronik semua segala urusannya, lebih mudah mendeteksi dan mengawasi semua aparatur semuanya," kata dia.
 
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI, Provinsi Sumatera Utara, English Nainggolan menyebutkan, berdasarkan data yang dipegang sebanyak 401 Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ketahuan melakukan korupsi, Kamis (7/3/2019).
 
Para ASN ini nantinya akan dipercepat untuk segera diberhentikan dari jabatan masing-masing. Namun, saat kendalanya berada di pengadilan, yaitu surat inkrah (berkekuatan hukum tetap) sulit untuk didapatkan pemerintah.
 
English Nainggolan mengatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKN Pusat dan instansi masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut, sebanyak 401 ASN terlibat dalam kasus korupsi.
 
"Menurut data yang ada sama kami itu ada 401 ASN yang terkena masalah korupsi atau penyelewangan jabatan.
 
Dari BKN pusat dan instansi sendiri yang menyampaikan kepada kami untuk datanya," ucap English Nainggolan.
 
Kemudian, ia tidak bisa langsung menyalahkan, bahwa data dari pusat salah atau benar yang disampaikan, Pasalnya, 298 ASN di Sumut terlibat korupsi, akan tetapi data ini menurun menjadi 291 orang. 
 
Penurunan data tersebut, dikarenakan saat didata ulang, ada beberapa nama ASN ganda atau double.
 
"Data yang dari pusat itu terus tambah. kemarin itu dari Jakarta 298 namun saat dicek ulang sebanyak 291 ASN," ucapnya. (Red)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved