Simalungun (Polmas Poldasu) - PT. BPR Syariah Al-Yaqin (Bank Al-Yaqin) Yang beralamat di Jalan Sudirman. Kel. Pedagangan III. Kec. Bandar. Kab. Simalungun mangkir saat Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun (17/11/2019)

Dalam pemberitaan sebelumnya PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah memberhentikan secara  sepihak 7 orang pegawainya. Namun dalam pemberhentian tersebut PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah melakukan banyak pelanggaran dan ti dak sesuai dengan prosedur dan tidak memberi pesangon kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenaga Kerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 khususnya pasal 156 ayat (1)-(4). 
 
Buntut dari pemberhentian tersebut. pegawai merasa dirugikan dan  mengadukan permasalahan ini pada tanggal 23 Oktober 2019 kepada  Komisi IV DPRD Kab. Simalungun dan Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun. Dan langsung  mendapat respon positif dari Komisi IV DPRD Kab. Simalungun.
 
Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019 Komisi IV DPRD Kab. Simalungun melakukan pemanggilan kepada PT. BPR Syariah Al-Yaqin dan juga Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat tentang permasalahan tersebut.
 
Rabu pada tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Rapat Dengar Pendapat di gelar di ruang Pokja IV DPRD Kab. Simalungun.  Rapat Dengar Pendapat dihadiri oleh Ketua. anggota DPRD Kab. Simalungun. Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Simalungun. Dan tak satupun pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin menghadiri pemanggilan tersebut.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Pokja Komisi IV DPRD Kab. Simalungun meminta pihak Dinas Ketenaga Kerjaan menyelesaikan permasalahan pemberhentian sepihak yang dilakukan PT. BPR Syariah Al-Yaqin serta memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. 
 
Hendra Sukmana Sinaga. S.Kom menyampaikan kekecewaannya kepada pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin karena tidak hadir dalam Rapot Dengar Pendapat tersebut. 
 
Ke depan kita juga berharap kepada disnaker agar pengawasan dan sosial control lebih intenslah agar perusahaan ini tertib dan tidak ada yg dirugikan,  baik perusahaan maupun pekerja. Pembinaan maupun audit2 dilakukan , masyarakat juga butuh kerja. dimana juga kita tau perekonomian global juga memang sedang menurun kalaupun ada pengurangan pekerja terkadang kita maklum dgn kondisi perekonomian global ini yg menurun, tapi itupun perusahaan juga harus adalah toleransinya atas hak hak pekerja yg sudah di atur dalam undang2. tambahnya.
 
Disisi lain pada tanggal 12 Nopember 2019 melalui Surat No.092/BPRS YQ/XI/2019  PT. BPR Syariah Al-Yaqin melakukan pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Sepihaknya dan memanggil kembali ke 7 orang pegawai yang diberhentikan tersebut. Dan selanjutnya memberikan surat permohonan maaf  kepada Komisi IV DPRD Kab. Simalungun atas ketidak hadiran mereka.
 
 
Dalam hal ini Pengurus LSM DPD Lira Kab. Simalungun Mhd. Aliaman H.Sinaga angkat bicara" Seharusnya pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu lebih hati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Sebelumnya ada juga pegawai yang diberhentikan hanya diberikan beberapa bulan pesangon saja dan merasa dirugikan ia melapor sampai sekarang masih proses kasasi. Nah seharusnya kejadian ini sudah menjadi pembelajaran.  Untuk itu jangan seenaknya memberhentikan pegawai tanpa ada pesangon lalu sekarang ini karena sudah terpojok/kejepit memanggil kembali ke 7 pegawainya yang sudah diberhentikan sepihak itu. hal ini ibarat kata pepatah sudah meludah dijilat kembali.ucapnya.
 
lebih lanjut Mhd. Aliaman H. Sinaga menambahkan" pemanggilan kembali bekerja  ini diduga nantinya akan menjadi bahan PT. BPR Syariah Al-Yaqin untuk mencari kesalahan pegawai tersebut. Hal ini biasa dilakukan perusahaan yang menganggapnya sebagai scorsing kepada pegawai karena pegawai mangkir dan apabila mangkir dianggap mengundurkan diri. 
 
PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu adalah Perusahaan yang berbasis syariah ataupun identik dengan keagamaan namun "oknum" didalamnya tidak mencerminkan hal tersebut. lalu saya menilai management yang mengelolapun sangat amburadul dan sangat tidak menghargai  DPRD Kabupaten Simalungun  yang sudah memanggilnya. tutupnya.
 
(Redaksi/Tim)
Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Masyarakat Desa Padang Genting, Kecamatan.Talawi Kabupaten.Batu Bara Usir PJS Desa Jaini.S.Pd - 31 Oktober 2019 pukul 10 :05 wib dari Kantor Balai Desa. Selama ini masyarakat diam melihat perlakuan PJS Desa tersebut, pada akhirnya kemarahan masyarakat meledak melihat perlakuan Jaini.S.Pd dalam melaksanakan Fungsinya sebagai PJS Desa semakin merajalela. 
 
Masyarakat sangat menyesalkan kenapa Jaini.S.Pd yang harus menjabat sebagai PJS Desa menggantikan posisi ibu Hj. Halimah, apa karena ada rongrongan dari oknum masyarakat (NZ) yang merasa berkuasa dan mampu untuk mengatur segala hal yang menyangkut dalam tugas pemerintahan Desa. Seperti  kalimatnya yang selalu dilontarkan kepada masyarakat bahwasanya, oknum masyarakat tersebut memiliki kekuasaan penuh sehingga dengan mudahnya dapat mengganti posisi Ibu Hj. Halimah sebagai PJS Desa Padang Genting dengan PJS Desa yang baru Jaini.S.Pd. Atas kekuasaan yang dimiliki oknum masyarakat tersebut dan terbukti bahwasanya ibu Hj Halimah tersingkir sebagai PJS Desa Padang Genting.
 
Karena kekuasaan oknum masyarakat tersebut dapat di buktikan dan dihadirkan kehadapan masyarakat, sehingga oknum masyarakat tersebut dijuluki Bupati ke 2 Kabupaten Batu Bara.
 
Seketika awak media melakukan penelusuran dan koonfirmasi tentang penyelenggaraan (DD) di Desa Padang Genting melalui perangkat Desa ( Nama disembunyikan ) menjelaskan : Saya harus bagaimana dari hari pertama masuk saja Jaini.S.Pd terus saja mencari - cari kesalahan ibu Hj.Halimah. Mau dicari sampai ke lubang semut pun tidak akan ketemu karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh ibu Hj.Halimah, karena jujurnya masyarakat pun sangat merasa nyaman dan sayang kepada Ibu Hj.Halimah sebab, penyelenggaran pembangunan semua di gelar melalui masyawarah. Sekarang kami resah dan sangat bosan kali melihat (NZ) macam dia pula penguasa di kantor Desa ini, semua mau di aturnya, termasuk penempatan Jaini SPd, menjadi PJS di Desa Padang Genting ini. Sekarang siapa sebenarnya Jaini.S.Pd, yang menjalin kerjasama dengan (NZ) oknum masyarakat penguasa tersebut sudah mulai terjawab. Salah satunya Dana Desa senilai hampir 350 juta di ditarik habis dari Bendahara oleh PJS Desa tersebut.
 
Yang lebih ironisnya seketika Bendahara meminta untuk menanda tangani surat pernyataan pertanggung jawaban bahwa, Dana sudah di ambil semua, dengan nada marah Jaini.S.Pd mengatakan : Berarti kamu tidak percaya sama atasan mu, agar kamu tau saya sudah 25 tahun kerja di pemerintahan, kamu itu bawahan saya, bagaimana kalau uang sama kamu tiba - tiba tengah malam rumah  kamu di bongkar orang (Maling) bisa kamu bertanggung jawab ? kalau uang ini sama saya kan aman.(Alasan Jaini.S Pd)
 
Karena bendahara Desa merasa haknya dikangkangi oleh PJS Desa Jaini.SPd akhirnya bendahara mencari solusi untuk mengambil bukti dengan foto Dana Desa yang ada sama Jaini.S.Pd berikut catatan fisik yang akan di kerjakan. Yang lebih anehnya RAB dapat diubah ubah dan tidak sesuai lagi dengan RAB yang pertama di ajukan. Saya juga tidak tau ada atau tidaknya keterlibatan TA untuk merubah RAB tersebut. Saya hanya minta tolong kepada pihak kepolisian Polres Batu Bara agar dapat memanggil dan memeriksa Kinerja PJS Desa Jaini.S.Pd. Saya dan rekan - rekan perangkat Desa Padang Genting.  Kecamatan Talawi. Kabupaten.Batu Bara, menyatakan bahwasanya sudah tidak ada alasan bila pembangunan fisik Desa terbengkalai. Sementara Dana untuk pembangunan fisik Desa tersebut sudah di tarik habis oleh PJS Desa Jaini.S Pd. Nyatanya dapat dilihat pembangunan terbengkalai, antara lain :
 
Turap di Dusun Pondok Enam Volume. 200 meter. Dana anggaran Rp. 126.815.000.- Turap di Dusun Pujakesuma. Volume 70 meter Dana anggaran Rp. 49.490.000.- Turap di Dusun Samnong. Volume 220 meter. Dana anggaran Rp.45.850.000.-  ketiga fisik tersebut sudah termasuk timbunan, namun yang sudah total selesai hanya 1 titik. Yang lebih ironisnya pembangunan Rabat beton di Dusun Kampung panjang. Volume 100 x 3 meter Dana anggaran Rp. 68.500.000.- yang di kerjakan hanya 20 meter.
Kalau alasan Dana belum dicairkan itu sudah tidak masuk di logika lagi alias bohong.(Papar Perangkat Desa) 
 
Hal tersebut merupakan bentuk pembodohan kepada perangkat Desa pasalnya, melalui Camat Talawi, saya di minta persiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pembangunan yang belum selesai. Apa saya bodoh mau persiapkan  Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sementara pembangunan fisik Desa tersebut belum selesai alias terbengkalai.
 
Kalau Surat Pertanggung Jawaban berupa pengakuan dari PJS Desa Jaini.SPd yang telah menarik semua Dana Desa berikut alasan kenapa pembangunan fisik Desa terbengkalai saya mau saja, jangan pula seenak perutnya mau melibatkan saya dan rekan - rekan perangkat Desa lainya. Saya juga dipaksa untuk ajukan permohonan percepatan pencairan DD tahap III jelas saya tidak mau, selesaikan dulu pembangunan yang terbengkalai baru berani saya ajukan permohon pencairan DD tahap III nya.
 
Saya dan rekan - rekan perangkat Desa lainya tidak akan pernah mau kalau sampai terseret pula ke hukum nantinya. Masalahnya saya dan rekan - rekan perangkat Desa Padang Genting ini benar - benar di bodohi oleh PJS Desa Jaini.S Pd. (Uangkap perangkat geram) 
 
Saya dan rekan - rekan perangkat Desa Padang Genting. Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sangat berharap kepada Pihak Kepolisian Polres Batu Bara agar dapat memanggil dan periksa semua Kinerja Pjs Desa Jaini.S.Pd. Berikut alasan terbengkalai nya pembangunan fisik Desa dan apa tujuan merubah RAB pembangunan. Sementara Dana Desa sudah di tarik habis. (Mohon Perangkat lagi)
 
(R. Hutagaol)

Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Masyarakat Desa Padang Genting, Kecamatan.Talawi Kabupaten.Batu Bara usir Jaini.S.Pd sang PJS Desa. 31 Oktober 2019 pukul 10 :05 wib dari Kantor Balai Desa. Selama ini masyarakat diam melihat perlakuannya. Pada akhirnya kemarahan masyarakat Desa Padang Genting meledak juga melihat perlakuan Jaini.S.Pd dalam melaksanakan tugasnya sebagai PJS Desa semakin merajalela. 

Masyarakat sangat menyesalkan kenapa Jaini.S.Pd yang harus menjabat sebagai PJS Desa menggantikan posisi ibu Hj. Halimah. Karena ada rongrongan dari oknum masyarakat (NZ) yang merasa bisa mengatur segala hal selama dalam tugas pemerintahan Desa. Seperti  kalimatnya yang dilontarkan kepada masyarakat akan mengganti posisi Ibu Hj. Halimah sebagai PJS Desa Padang Genting akan tersingkir dan digantikan oleh Jaini.S.Pd. Atas kalimat yang selalu dilontarkan, pada akhirnya masyarakat Desa Padang Genting menjulukinya sebagai Bupati Ke 2 di Kabupaten Batu Bara.
 
Seketika awak media melakukan penelusuran dan koonfirmasi tentang penyelenggaraan (DD) di Desa Padang Genting melalui perangkat Desa ( Nama disembunyikan ) menjelaskan :
 
"Saya harus bagaimana dari hari pertama masuk saja Jaini.S.Pd terus saja mencari - cari kesalahan ibu Hj.Halimah. Di cari sampai ke lubang semut pun tidak akan ada kesalahan yang dilakukan ibu Hj.Halimah"
 
"karena jujurnya masyarakat pun sangat sayang kepada Ibu Hj.Halimah sebab penyelenggaran pembangunan semua di gelar melalui masyawarah"
 
"Sekarang kami suntuk kali lihat (NZ) macam dia pula penguasa di kantor ini semua di aturnya, termasuk penempatan Jaini.SPd menjadi PJS di Desa ini".
 
Sekarang siapa sebenarnya Jaini.S.Pd itu yang menjalin kerjasama dengan (NZ) sudah terjawab. Dana Desa senilai hampir 350 juta di ditarik habis dari Bendahara, seketika Bendahara meminta buatkan surat pernyataan pertanggung jawaban bahwa, Dana sudah di ambil semua, dengan nada marah Jaini.S.Pd mengatakan :
 
"Berarti kamu tidak percaya sama atasan mu, kamu itu bawahan saya kalau uang sama kamu sampai rumah kamu di bongkar orang bisa kamu tanggung jawab ? sama saya kan aman". (Alasan Jaini)
 
Karena Bendahara Desa merasa dikangkangi haknya oleh Jaini.SPd akhirnya Bendahara mencari solusi mengambil bukti dengan foto Dana Desa yang ada sama Jaini.S.Pd berikut catatan anggaran fisik yang akan di kerjakan. Saya hanya minta tolong kepada pihak kepolisian agar dapat melakukan Audit Kinerja PJS Desa Jaini.S.Pd. Saya sebagai perangkat Desa menyatakan tidak ada alasan pembangunan terbengkalai sementara Dana untuk pembangunan sudah di tarik habis tetapi pembangunan terbengkalai. antara lain:
 
Turap di Dusun Pondok Enam Volume. 200 meter. Dana anggaran Rp. 126.815.000.- 
Turap di Dusun Pujakesuma. Volume 70 meter Dana anggaran Rp. 49.490.000.-
Turap di Dusun Samnong. Volume 220 meter. Dana anggaran Rp.45.850.000.- 
 
ketiga fisik tersebut sudah termasuk timbunan, namun yang sudah total selesai hanya 1 titik. Yang lebih ironisnya pembangunan Rabat beton di Dusun Kampung panjang. Volume 100 x 3 meter Dana anggaran Rp. 68.500.000.- yang di kerjakan hanya 20 meter. Kalau alasan Dana belum dicairkan itu sudah tidak masuk di logika lagi.(Papar Perangkat Desa) 
 
Ada hal sangat terlihat hendak membodohi perangkat Desa, melalui Camat Talawi saya di minta persiapkan Surat pertanggung jawaban, atas pembangunan yang belum selesai akan di pertanggung jawabkan untuk di selesaikan, saya jelas tidak mau yang membuat Surat pertanggung jawaban itu bukan Desa lagi harus Jaini.SPd.
 
"Kok enak kali sama dia perangkat mau di libatkan, saya juga dipaksa untuk cepat ajukan permohonan pencairan DD tahap III jelas saya tidak mau, selesaikan dulu pembangunan yang terbengkalai baru berani saya ajukan permohon pencairan DD yang ter akhir. Jelas saya tidak mau sudah saya orang tidak punya terseret hukum pula nanti".(Uangkap perangkat geram)
 
"Harapan saya agar Pihak Kepolisian Polres Batu Bara dapat melakukan Audit Kinerja Pjs Desa Jaini.S.Pd. Berikut alasan terbengkalai nya pembangunan. Sementara Dana Desa sudah di tarik Habis".(Mohon Perangkat)
 
(R. Hutagaol)
 
Langkat (Polmàs Poldasu) - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Grub Diskusi Masyarakat dan Mahasiawa Langkat Bersatu mendatangi kantor Dinas Pekerjàan Umum (DPU) Langkat (Jum'at 4/10/2019).
 
Didepan kantor PU Langkat yang sudah ditunggu personil Polres Langkat itu mereka berorasi menuntut dan membeberkan betapa buruknya kenerja PU Langkat dilapangan serta sarat dengan indikasi korupsi yang sangat merugikan masyarakat .
 
Dugaan adanya indikasi korupsi itu dikatakan kordinator lapangan pengunjukrasa Andika Perdana SH.I pada pengerjaan fisik Rehab Jembatan Dusun VIII Kelantan Luar Uk 9m×3m di desa Pasar Rawa ,Kecamatan Gebang Sumberdana APBDP tahun 2018 debgan pagu anggaran sebesar RP.300.000.000,- yang dikerjakan CV.BIRU, dalam pengerjaan kami menduka tidak sesuai RAB dan bestek, karena barusaja dikerjakan bagian tugu jembatan sudah kelihatan retak katanya.
 
Masih bersama Andika dalam Orasinya yang cukup banyak mengait perhatian massa itu membeberkan dengan lantang "Kami sudah melihat kelapangan. PU Langkat belum dapat bekerja dengan baik. Coba lihat pengerjaan Pembuatan Jembatan Rangka sepanjang 100m dengan lebar Jembatan 6m di Desa Sekoci Kec. Besitang yang dimenang tenderkan oleh PT TOMBANG APBD 2018 dengan nilai HPS  13,5M dalam pengadaannya hanya menghasilkan pondasi jembatan tak lebih dari itu dan dilanjutkan dengan pengadaan lanjutan ke II" kata Kordinator lapangan pengunjuk rasa ini.
 
Yang sangat mencurigakan adanya permainan antara Dinas PU dan rekanan yakni PT. ZHAFIRA TETAP JAYA dimana penanda tanganan kontrak dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019 namun faktanya dilapangan  Pada lanjutan pengerjaan jembatan di desa Sekoci Kec. Besitang dengan pagu sebesar 15 M ini baru dikerjakan pada Oleh rekanan pada tanggal 1 Oktober 2019 kami kuat menduga kalau uang tersebut di masukkàn Ke Bank agar dapat dibungakan pungkas Andika Perdana.
 
Selang beberapa lama berorasi pihak Dinas PU Langkat mempersilakan beberapa perwakilan dari pendemo untuk diterima diruangan Kepala Dinas PU Langkat dan langsung bertatap muka dengan SUBIYANTO . SE selaku Kadis PU Langkat juga didampingi Kabag OPS Polres Langkat AKP Yusuf beserta personil Polres Langkat.
 
Setelah mendengarkan tuntutan dan kritik dari pengunjuk rasa dengan nada rendah saja kadis PU Langkat SBY mengatakan kalau dia berterima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan peringatan dan pelajaran bagi kita semua. dan bahwa saya  baru saja menjabat di sini maka untuk itu saya harap agar supaya saudara Louren Ginting selaku Kabid Bina marga dapat menjelaskannya kepada adik-adik kita ini harap SBY.
 
Louren Ginting ST Kabid Bina Marga PU Langkat langsung menjelaskan kepada audien yang ada diruangan itu..sebelumnya pak Lauren bertanya kepada mahasiswa pengunjuk rasa kuliah pada jurusan apa ? mahasiswa menjawab jurusan Hukum..kalau begitu sama-sama belajarlah kita semua ya, kata Lauren santun.
 
"Bahwa pengerjaan jembatan itu memakai proses dan ada acuan presudurnya, bukan asal asalan saja, untuk pengadaan barang pada pengerjaan jembatan yang adik -adik orasikan tadi kepada pihak rekanan kita kasi waktu selama 60 hari baik yang di Besitang maupun di kecamatan Gebang, dianggaran tahun 2018 pembuatan jembatan itu start kerjannya kita menyelesaikan bangunan pada pondasi , ya setelah segala hal pondasi rampung pada anggaran tahun 2019 pada lanjutan pengerjaannya maka kita di TOP yakni bagian atas jembatan, setelah itu barulah erektion atau ereksen jembatan yakni pemasangan rangka baja dan seterusnya hingga finisiaing dari jembatan itu jelas Kabid Bina Marga PU Langkat ini.
 
Kepada wartawan Polmas Poldasu  Rezeki Hariansyah Putra selaku Kordinator Aksi Mahasiswa mengatakan "kami sudah diterima dengan baik oleh PU Langkat bang, bukan berarti melemahkan semangat kami untuk meminta penegak hukum  memanggil dan periksa Kadis PU Langkat dan  Pejabat pembuat Komitmen (PPK)  beserta POKJA Pengadaan dan juga memanggil Rekanan -rekanan yang kami duga kuat adanya indikasi korupsi berjamaah didalam tubuh Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) Langkat itu harapan kami dan masyarakat Langkat bang" harapnya. (Syahrial).
Bosar Maligas (Tb.Polmas Poldasu) - Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun akan segera jadwal pemanggilan Kepala dan Komite Sekolah SMP NEGERI 1 BOSAR MALIGAS terkait adanya dugaan pungli dan penahanan Raport kenaikkan kelas murid (15/08/19)
 
Kita mau minta penjelasan dan keterangan dari kepala sekolah, komite sekolah atas dasar apa mereka melakukan pengutipan terhadap murid padahal kita sama ketahui wajib belajar yg diamanahkan uu adalah 9 tahun, saya sbg ketua fraksi PDIP sekaligus anggota komisi IV sudah meminta penjadwalan  untuk mengundang pihak terkait, 
 
Hal tersebut disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Simalungun kepada awak media pada hari Senin. Tanggal (12/08/19)  sekira pukul 11.00 wib melalui via whatsapp.
 
Diketahui bersama dalam pemberitaan sebelumnya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bosar Maligas Dra. Lesteria Hasibuan melalui Komite sekolah akui adanya pengutipan uang komputer sebesar Rp.504.000.-  untuk permuridnya dan dapat dicicil sebesar Rp.42,000.-/bulan.
 
Dengan harga komputer sebesar Rp.4.000.000/unit dan ditanggung oleh murid kelas I hingga kelas III. Terhitung 325 orang murid x Rp.504.000.-=Rp.163,800.000 sedangkan untuk pengadaan komputer direncanakan sekolah 40 unit dengan total Rp.160.000.000,
 
Pengutipan ini sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah tahun 2018 lalu dan hingga saat ini.
 
Kekecewaan dan penyesalan wali/orangtua murid bertambah pada saat kenaikkan kelas dimana raport murid yang belum membayar /melunaskan uang komputer tidak diberikan . 
 
Dan dalam hal ini wali/orangtua murid tidak pernah menyetujui dan ataupun menyumbangkan komputer bahkan sangat keberatan. Kecewa dan menyelesakan anaknya di masukkan ke sekolah tersebut. Seharusnya kebijakan ini tidak menjadi beban wali/orangtua dimana komite harus menggalang dana dari beberapa perusahaan yang berada di Bosar Maligas ini.
 
Wali/orangtua murid berharap uang mereka dapat dikembalikan dan menghentikan pengutipan ini. Karena sudah sangat merugikan dan meresahkan wali/orangtua murid.
 
Saat di konfirmasi tanggal 26/7/19, sekira pukul 17.00 wib, kepada Korwil Bosar Maligas, Bapak Rauf mengatakan bahwa"  kami pihak korwil belum mendengar kabar pengutipan dana  tersebut dan saya selaku korwil hanya sebagai cadangan saja, biasanya untuk hal ini kepala sekolah SMP Negeri langsung kordinasi kepada DINAS PENDIDIKAN SIMALUNGUN. Kalau sudah mencuat ke media kan kami juga yang kenak imbasnya, ucapnya.
 
Dalam hal ini pemerhati hukum bapak Syahrial Sirait, SH angkat bicara " untuk meningkatkan kualitas sekolah tidak harus memaksakan sesuatu kebijakan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ataupun wali/orangtua siswa-siswi apalagi sampai harus memberi sangsi kepada murid yang tidak membauar dengan tidak memberikan raport kenaikkan kelas. Pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan hal tersebut karena raport adalah hak dari murid dalam proses belajar mengajar dan yang berhak memberikan sangsi adalah pengadilan bukan kepala sekolah ataupun yang lainnya.
 
Lebih lanjut Syharial Sirait, SH menambahkan " Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sebelum memutuskan suatu kebijakan harus terlebih dahulu memahami isi dari Permen No.75, tahun 2016, PP No.40 tahun 2008, dan PP No.17 tahun 2010, pasal 181 huruf a sampai huruf d. Dan Permendikbud.No.44 tahun 2012, undang- undang No.20 tahun 2003. Dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan dapat juga di kategorikan dalam pungli dan dapat dijerat dengan  Undangan-undang  No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu kepada Pemerintahan Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi /memberhentikan ASN Kepala  Sekolah, Guru dan pejabat lainya yang melakukan pengutipan tersebut. tambahnya.
 
(Redaksi/Team)
Page 1 of 2
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo