Jakarta (POLMAS) - Hermawan terdakwa kasus makar yang mengancam akan memenggal Presiden Joko Widodo divonis bersalah, namun langsung dibebaskan dari tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

"Mengadili menyatakan bahwa terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berusaha menggerakan orang lain atau turut serta melakukan kejahatan mufakat. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 10 bulan 5 hari,menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan seluruhnya dikurangkan dari tindak pidana yang dijatuhkan," kata Ketua Majelis Hakim Makmur dalam pembacaan vonis.

Hermawan langsung bebas usai persidangan putusan vonis itu selesai karena masa penahanan yang telah dijalaninya dinilai Majelis Hakim sudah cukup memberikan efek jera sebagai pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Permana yang menjerat Hermawan dengan tuntutan lima tahun penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Permana menuntut Hermawan dengan pasal alternatif kedua dari dakwaannya yaitu pasal 104 jo 110 ayat (2) ke-1 KUHP mengenai makar terhadap Presiden dengan hukuman sebanyak lima tahun kurungan penjara.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengharapkan orang lain, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kejahatan atau memberi bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP Juncto Pasal 110 KUHP Ayat 2," kata Permana membacakan tuntutan untuk Wawan, Senin (17/2).

Pada pekan selanjutnya, Penasehat Hukum Wawan, Abdullah Alkatiri mengajukan pembelaan dan memasuki sidang pledoi dengan inti menginginkan Majelis membebaskan Wawan karena dinilai tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. (Red/Net)

 

Kisaran (POLMAS) - PT Citra Sawit Indah Lestari (CSIL) menyatakan tidak memberikan  pembelaan hukum kepada 3 centeng pelaku pembunuhan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kuasa Hukum PT CSIL, Tri Purno Widodo, didampingi Humas, Dodi Saylendra bahwa apa yang dilakukan 3 karyawannya tidak perintah perusahan.

"Karena bukan perintah perusahaan maka persoalan tersebut menjadi tanggungjawab mereka," ucap Dodo kepada sejumlah media, Jumat (13/3/2020) di kantor PT CSIL Kisaran.

Dodo mengungkapkan bahwa perusahaan menyesalkan perbuatan 3 petugas keamanan (Centeng) mereka yang diduga melakukan pembunuhan terhadap siswi SMP dan kini menjadi tersangka pelaku pembunuhan.
 
"Kami tak pernah membayangkan apa yang dilakukan para pelaku. Kejadian itu di luar nalar kami. Pasalnya perusahaan tidak pernah memberikan arahan untuk bertindak kekerasan dalam persoalan keamanan," kata Dodo.
 
Bila terjadi tindak pidana pencurian, sebagaimana sesuai dengan SOP, pihak perusahaan selalu membawa persoalan tersebut ke pihak kepolisian.
 
Terkait proses hukum kepada para pelaku, Dodo menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut seluas-seluasnya.

"Proses hukum kita serahkan kepada pihak kepolisian dan kita jugae tetap memberlakukan UU ketenagakerjaan," ujarnya.

Terkait dengan keluarga korban,Dodo menyatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi. Dan  rencananya perusahaan akan memberikan bantuan.

"Manajemen perusahaan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya siswi SMP yang menjadi korban pembunuhan," sebut Dodo.

Sebelumnya, 3 centeng CSIL djadikan tersangka pembunuhan atas nama Ita warga Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.
 
Adapun ketiga tersangka, yakni, berinisial RS (44), warga Dusun III Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang; DAD (38), warga Dusun II Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat; dan SH (54), warga Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang. (Rel)

Datuk tanah Datar (Polmas Poldasu) - Pengaduan dugaan penguasaan tanah yang dilakukan oleh pemerin tahan desa mekar baru atasnama  nurlela  kepolres batu bara  men dapat tanggapan dari kades dan perangkat desa dan warga.Kades Suwono melalui sekretaris desa Nur Azijah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan terse but tidaklah benar menanggapi pertanyaan wartawan Polmas seputar masalah pengaduan Nurlela kepolisi,karena lahan itu bukan dikuasai melainkan untuk peruntukan jalan umum bagi warga apalagi dikaitkan untuk pribadi kepala desa dan oknum perangkat desa .

Jalan itu sudah  puluhan tahun digunakan masyarakat ,semasa almarhum pak Azis pun tidak ada larangan apalagi pengaduan kepolisi  baik oleh almarhum pak Azis maupun keluarganya bahkan mendapatkan persetujuan untuk usulan pembangunan jalan permanen dalam bentuk pengerasan oleh salah satu pihak keluarga anak kandung pak. Alm Azis yaitu bangsafaruddin juga selaku pengurus BPD desa yang ikut menandatangani kegiatan pembangunan jalan itu bersama  warga yang sangat mendukung program pemerintah melalui kegiatan  PNPM Mandiri.

Nur menyayangkan pengaduan oleh ahli waris pak Azisibuk Nurlela,dulu pak Aziz (alm) itu yang dikenal warga suka membantu dan suka bergotong royong semasa hidupnyapun memberi persetujuan tanah itu dipakai untuk jalan warga dan masyarakat digunakan warga sebagai jalan umum yang membentang dari tengkolan Masjid sampai keperlintasan rel kereta apididusun 6 desa petatal yang sekarang berada menjadidusun 3 desa mekar baru .

Jadi jalan itu memang sudah menjadi perlintasan warga dan almarhum bapak Abdul Aziz pun tidak  keberatanbahkan memberikan lahan tersebut untuk digunakan sebagai jalanbanyak warga menggunakan  untuk kegiatan sehari hari sebagai perlintasan umum sehingga pada tahun 2007 warga bersama pemerintah desa mengusulkan agar jalan itu dibuatkan pengerasan melalaui dana PNPM Mandiri ditahun 2007 itu sepanjang2.98 metertermasuk dititik jalan  yang belakangan diributkan kembali oleh anak Almarhum Nurlela yang selama ini setahunya tinggal di medan  bukanpenduduk desa Mekar Baru terang Nur selaku sekretaris desa.

Sementaragara itu kepala desa mekar. Baru Suwono menjelaskan bahwa  kegiatan pembangunan jalan melalui programDana Desa yaitu peningkatan kapasitas jalan berbentuk rabat beton berdasarkan usulan musyawarah desa menyepakati dilokasi lahan jalan yang sudah ada yaitu sudah dibangun pengerasan tersebut dibangun lagi jalan rabat beton dengan alokasi Dana Desa .sementara itu untuk menelusuri asal usul tanah yang disetujui untuk pembuatan jalan menurut keterangan  tambahan dari warga lainnyasoal tanah alm Aziz digunakan buat jalan keterangan didapat dari kek Kijan sebagai orang yang mengurus tanah pak almarhum Abdul Aziz yang juga telah meninggal dunia.(IN)

 

 

Datuk Tanah Datar (Polmas) - Pemberitaan beberapa media online tentang penyerobotan tanah warga di desa Mekar Baru kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten BatuBara Oleh Oknum Kepala Desa mendapat protes dari kepala desa bersangkutan bersama warga karena judul dan isl pemberitaan tersebut sangat merugikan nama baiknya apalagi tanpa ada kutipan keterangan dan bukti yang akurat dan kuat dari kutipan atas tuduhan pemberitaan penyerobatan kepada kepala desa dari beberapa media onlinetersebut untuk itu ia akan lakukan konsultasi pada pengacaranya ,mengambil langkah yang diperlukan apakah somasi pada media tersebut atau langkah hukum hal itu akan dilakukan beberapa hari ini tuturnya kepada Polmas.

Ia sangat sayangkan pemberitaan itu sangat tendesiusdan menimbulkan keresahan warga didesanya apalagi keluarganya merasa dipermalukan dengan judul pemberitaan itu tanpa konfirmasi yang berimbang sebagaimana kerja profesional seorang jurnalis yang mengutamakan kebenaran fakta bukan membangun opini dan menghakimi lewat pemberitaan yang membunuh karakter seseorang tegasnya.ia tegaskan lagi posisinya sebagai kepala desa bekerja berdasarkan musyawarah dalam setiap pembangunan di desa semua lewat musyawarah hal itu tercatat dalam notulen rapat sebagai bentuk pertanggung jawaban  kegiatan pembangunan didesanya .

Pemberitaan  beberapa media online yang terkesan memojokkan tersebut mestinya tidak berlebihan yang dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru antara ia dan kawan media online tersebut mestinya dapat merasakan tugas dan tanggung jawab masingmasing tanpa saling menghakimi yaitu kebebasan yang bertanggung jawabtegasnya lagi kepada Polmas.saat ditanya media apa saja yang akan di somasi tersebut ia akan kumpulkan bukti dari pemberitaan yang tersebarkemana mana dahulu dan berkordinasi lewat pengacaranya nanti akan terang pada saatnya tegasnya.(I.N)

Lima Puluh (POLMAS) - Sedikitnya sembilan kepala desa di Kabupaten Batubara bakal terancam masuk penjara setelah proses audit dana desa tahap III Tahun anggaran 2019 belum juga menyerahkan laporan pertanggung jawabannya kepada pihak Inspektorat setempat.

Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara Attaruddin mengaku telah melimpahkan hasil audit instansinya ke aparat penegak hukum terkait pengggunaan Dana Desa tahap tiga di Kabupaten Batubara.

Pelimpahan hasil audit Dana Desa Tahap tiga tahun anggaran 2019 ke Kejaksaan Negeri Batubara itu terkait surat pertanggungjawaban (SPJ) para kepala desa hingga kini belum diserahkan kepada tim auditornya.

“Ya, hasil auditnya ada sembilan kepala desa yang hingga kini belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban terkait pengggunaan Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2019,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara Attaruddin melalui via telpon seluler, Kamis (5/3/2020).

Lebih lanjut, mantan Asisten I Pemkab Batubara itu menyebutkan proses audit Dana Desa tahun anggaran 2019 di pemkab Batubara hingga kini masih terus berjalan. Pihak Inspektorat, katanya, terus keliling sembari melakukan audit di sejumlah desa di Kabupaten Batubara.

“Prosesnya masih berjalan, jumlah temuan desa yang belum menyerahkan SPJ- nya terus di update dari 22 desa hingga kini tinggal sembilan desa,” terangnya.

Selanjutnya, Attaruddin membeberkan dari sembilan desa yang belum menyerahkan SPJ itu terdapat di empat kecamatan yakni, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Talawi, Kecamatan Nibung Hangus dan Kecamatan Sei Balai.

Sayangnya, Attaruddin tidak mau menyebutkan desa mana- mana saja yang belum menyerahkan SPJ- nya.

“Dari sembilan kepala desa itu, hingga kini masih berproses di kejaksaan Batubara, mereka terus memenuhi panggilan APH dan kemungkinan akan dilakukan pembinaan lebih lanjut,” terangnya. (Tim)

 
 
Page 1 of 2
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo