Perdagangan-Simalungun (PolmasPoldasu) - Tambang batu padas atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan "Tangkahan Batu", milik Abdul Sani Sinaga di Nagori Timbaan,kecamatan Bandar,provinsi Sumatra Utara tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan berlokasi di bantaran sungai Bah Bolon. Hal itu diketahui langsung dari pemiliknya saat ditemui kru Polmaspoldasu di lokasi tambang,Sabtu (18/5/19). Sekira pukul 10.00 wib.

Dari pengakuan Abdul Sani Sinaga. tangkahan batu miliknya tidak mengantongi ijin sama sekali serta tidak memiliki badan hukum. Kepada Reporter ia menyebutkan kegiatan pertambangan yang dikelolanya baru berjalan 2 (dua) minggu karena sempat terhenti beberapa waktu akibat dijebol banjir.

Namun dari keterangan pekerja dan masyarakat sekitar,kegiatan di lokasi sudah berjalan selama hampir 2 (dua) bulan pasca dibuka kembali dan memproduksi puluhan kubik batu padas setiap harinya.

Ketika Reporter menyebutkan bahwa kegiatan menambang disekitar bantaran sungai tidak dibenarkan karena rawan bencana dan merusak lingkungan,Abdul Sani Sinaga beralasan bahwa lokasi tambang adalah tanah miliknya sendiri.

Pantauan kru polmas langsung di lokasi,jarak lokasi tambang dengan aliran sungai Bah Bolon hanya berjarak beberapa meter dan hanya dibatasi oleh tanggul buatan yang sangat rawan mengancam keselamatan pekerja jika debit air naik dan menjebol tanggul. Dari dalamnya lokasi tambang ke permukaan,
dikhawatirkan pekerja tidak akan sempat menyelamatkan diri jika tanggul jebol.

Dari pengakuan masyarakat sekitar, Abdul Sani tidak takut membuka tangkahan selama bertahun-tahun tanpa dilengkapi ijin karena selalu menyogok Wartawan,LSM dan petugas yang datang menanyakan ijin tangkahan tersebut. Bahkan hal itu terucap dan mereka dengar dari pengakuan pemiliknya langsung.

Karena tidak mengantongi ijin dari Dinas Pertambangan Dan Energi provinsi Sumatera Utara,Abdul Sani dapat dijerat dengan Pasal 158 UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) miliar.

Terpisah,  kru Tabloidpolmadpoldasu langsung konfirmasi  kepada Pangulu NagoribTimbaan Yusman Damanik terkait dengan permasalahan Tangkahan Batu Tersebut melalui via wa mengatakan " bagaimana sebaliknya aja". Sementara dari pengakuan  pemilik tangkahan, pangulu nagori timbaan mengetahui bahwa tangkahan dibuka memang tidak memiliki izin.

Salah satu warga berinisal BDD (50). Saat dikonfirmasi kru polmaspoldasu meminta kepada Kapolres Simalungun untuk turun langsung kelokasi Tangkahan Batu milik Abdul Sani Sinaga yang berlokasi di Nagori Timbaan. Pintanya.

Kapolsek Perdagangan AKP Supendi saat dikonfirmasi Reporter melalui selulernya mengatakan akan mengecek ke lokasi dan apabila ditemukan pelanggaran akan ditindak langsung oleh pihak Polres.

"Terima kasih informasinya bg, nanti akan kami cek, apabila ditemukan pelanggaran hukum proses lanjut akan ditangani Polres" Sebutnya.

(AHS).

Simalungun, (Polmas Poldasu) - Perumnas Batu Anam,  Guna mengarahkan generasi kearah yang positif serta menghindarkan dari hal - hal yang dapat merugikan masa depan generasi khususnya di tingkat anak - anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Serikat Kaum Muslimin  bekerja sama dengan Pengurus Mushollah Nurul Hikmah Serikat Kaum Muslimin (SKM) Perumnas Batu Anam, dimulai 17 Mei 2019 pukul 07,30 WIB mengadakan atau menggelar Pesantren Kilat di Mushollah Nurul Hikmah Jalan Rambutan Raya No.1 Perumnas Batu Anam.

Acara yang digelar di Mushollah Nurul Hikmah Jalan Rambutan Raya Perumnas Batu Anam Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebahagian besar diikuti oleh siswa siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Serikat Kaum Muslimin (MIS SKM) Perumnas Batu Anam dan selebihnya anak Anak Muslim anggota SKM Perumnas Batu Anam.

Pesantren kilat yang diadakan MIS SKM dan Pengurus Mushollah Nurul Hikmah Perumnas Batu Anam ini di asuh langsung oleh Ustad yang sekaligus Kepala Sekolah MIS SKM Perumnas Batu Anam, M. Yasir, SPdI, dibantu oleh Staf pengajar serta pengurus Mushollah Nurul Hikmah Perumnas Batu Anam, Amriuddin.

Kepada awak media M. Yasir, SPdI mengatakan tujuan digelarnya pesantren ini adalah semata mata untuk lebih fokus mendidik anak - anak asuhnya khususnya kelas  III dan V dalam pelajaran Agama Islam agar lebih mengerti dan memahami ajaran ajaran Rasulullah.

Senada Amriuddin salah seorang Pengurus Mushollah Nurul Hikmah Perumnas Batu Anam kepada awak media mengatakan juga, tujuan diadakannya Pesantren Kilat yang diadakan setiap Jumat dan Sabtu selama Bulan Ramadhan agar para siswa MIS SKM Perumnas Batu Anam dapat lebih memahami ajaran - ajaran Islam yang dibawa Baginda Rasulullah.

"untuk tahun ini hanya diikuti kelas III dan V inshaallah untuk tahun depan akan diikuti seluruh siswa siswi MIS SKM Perumnas Batu Anam, mudah - mudahan dengan diadakannya kegiatan ini anak anak lebih fokus dalam belajar dan terhindar dari kegiatan - kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri," jelas amriuddin

Begitu juga dengan apa yang disampaikan H. Dharsono tokoh masyarakat yang juga ketua Mushollah Nurul Hikmah saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa kegiatan ini sangatlah bagus dan membawa aura yang positif terhadap pendidikan di MIS SKM Perumnas Batu Anam ini.

"kami mendukung sepenuhnya atas terselenggaranya kegiatan Pesantren Kilat yang diadakan MIS SKM Perumnas Batu Anam yang bekerja sama dengan Pengurus Mushollah Nurul Hikmah Perumnas Batu Anam ini," ujar Dharsono.

"semoga dengan adanya kegiatan ini, para orang tua yang mempunyai anak usia sekolah dasar tidak canggung dan ragu ragu lagi untuk memasukkan anaknya kesekolah ini," lanjut Dharsono menutup pembicaraan.

(Bambang)

MEDAN (Polmas Poldasu) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berbuka puasa bersama 300 abang becak di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (16/5). Para abang becak itu berasal dari Kota Medan dan sekitarnya.

Ini merupakan buka puasa bersama abang becak pertama di Rumah Dinas Gubernur Sumut. Ratusan becak bermotor maupun becak dayung terlihat terparkir memenuhi halaman rumah dinas.

Gubernur mengatakan, Rumah Dinas Gubernur adalah rumah rakyat. Siapa saja yang kepengin boleh  memasukinya. Untuk itulah diadakan buka puasa bersama para abang becak. “Karena belum pernah makanya dibikin pernah, inikan rumah rakyat, semua rakyat boleh masuk, untuk dia masuk maka kita undang dia buka puasa bersama,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur juga telah mengundang anak yatim dan para dai ke rumah dinas untuk berbuka puasa bersamanya. Selanjutnya gubernur akan mengundang masyarakat dari lintas profesi dan golongan. “Kita undang biar orang tahu semua di sini Rumah Dinas Gubernur,” kata Edy Rahmayadi  didampingi istri yang juga Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Edy Rahmayadi tidak menyangka abang becak yang hadir ternyata melebihi jumlah undangan. Sebelum berbuka, terlihat masih ada abang becak yang masih menunggu di luar lantaran tidak memiliki undangan. Melihat itu, Edy langsung mengajak abang becak yang masih di luar untuk segera masuk, karena waktu berbuka hampir tiba.

"Saya minta maaf, saya tidak menyangka yang hadir lebih dari 300 orang, selanjutnya saya mau buka bersama kalian lagi, tapi dengan lebih banyak abang becak," kata Edy kepada abang becak pada saat memberi sambutan menjelang berbuka.

Pada kesempatan itu, Gubernur berpesan kepada abang becak agar tidak pernah berkecil hati. Menurutnya asal halal, abang becak jangan berputus asa dalam mencari kemuliaan. "Mulialah kalian, yang penting kalian mencari nafkah yang halal," ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga berpesan agar abang becak selalu optimis dan mencintai kehidupan. “Cintailah kehidupan dengan apapun yang kita terima, karena hidup ini sementara,” pesannya.

Para abang becak tampak gembira dan bersemangat menyantap hidangan yang tersedia saat berbuka puasa. Usai salat Maghrib, Gubernur memberikan bingkisan kepada para abang becak yang hadir.(KP)

Perdagangan Simalungun (Polmas Poldasu) - Siadolf Hia,kepala sekolah SD Negri 091619 di Perdagangan,kecamatan Bandar,kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan dipindahkan ke SD Negri lainnya sebagai guru biasa diduga karena tidak bersedia membayar puluhan juta rupiah untuk perpanjangan Surat Keputusan (SK).

Pemberhentian Kepsek tersebut tertuang dalam " Petikan Keputusan Bupati Simalungun nomor 188.45/3357/25.3/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Penugasan Guru Sebagai Kepala SD Dan SMP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun " yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian,Pendidikan Dan Pelatihan Daerah yang ditandatangani oleh Jamesrin Saragih,S.Pd,M.Si.

Siadolf Hia ketika ditemui kru Tabloidpolmaspoldasu. Jumat (10/5/19) sekitar pukul 10:30 Wib untuk mengkonfirmasi hal tersebut tidak menampik dan tidak juga membenarkan dimintai sejumlah uang terkait perpanjangan SK. Namun dia mengakui dicopot dari jabatannya sebagai kepsek dan dipindahkan ke SD 091631 Pematang Kerasaan sebagai guru biasa meskipun telah menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2015 dan akan pensiun 2 tahun lagi.

Dari keterangannya menyebutkan,SK-nya sebagai Kepsek tidak diperpanjang oleh pihak Dinas Pendidikan yang disampaikan langsung oleh Kabid Pendidikan Lingga Damanik,Korwil kecamatan Bandar Lasmida Sirait dan Satro Tamba (Sekcam) pihak kecamatan dihadapan guru-guru yang protes atas pencopotan kepsek dan pergantian kepsek baru yang nota bene merupakan kerabat dekat Korwil,Rabu (24/4/) lalu.

Dari pengakuan guru-guru dan rekaman pembicaraan dalam pertemuan tersebut yang diterima oleh tabloidpolmaspoldasu,Lingga Damanik selaku Kabid, Lasmida Sirait selaku Korwil,Sastro Tamba selaku sekretaris Camat menyebutkan,pencopotan kepsek mengacu pada Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan no 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang mana disebutkan pada pasal 2 "Bakal calon kepala sekolah harus memiliki ijajah S1 atau minimal D4.

Dalam rekaman pembicaraan,Lingga Damanik terkesan mengintimidasi guru-guru agar tidak mengadu kemana-mana dan meminta guru-guru yang keberatan atas pencopotan kepsek agar membuat surat permohonan pindah ke sekolahan lain.

Yang menjadi dasar keberatan Adolf Hia,dia bukan calon kepala sekolah melainkan sudah menjabat kepala sekolah sejak tahun 2015 lalu dan tidak pernah mendapat teguran indisipliner dan melakukan tugasnya dengan baik. Di sekolahan lain juga banyak kepsek yang menjabat tanpa memiliki ijajah akademik S1 atau D4 dan hanya mengantongi ijajah Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Jika dikaji dari Bab XI Ketentuan Peralihan pada pasal 21 poin (a)disebutkan " Kepala sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak dinas pendidikan sehingga terindikasi ada unsur pemaksaan atas pencopotan jabatan kepsek.

Guru di sekolahan tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) orang juga sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Keberatan no 421.2/87/SD.19/2019 atas digantinya kepala sekolah dengan alasan kinerja kepsek sangat memuaskan dan sangat baik yang dilayangkan ke ketua DPRD komisi IV kabupaten Simalungun,Histoni Sijabat.

Wali murid dan orang tua siswa juga melakukan hal yang sama membuat Surat Pernyataan Keberatan ke ketua DPRD komisi IV selaku mitra kerja dinas pendidikan atas digantinya kepala sekolah dan membubuhkan tanda tangan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang.

Kabid Pendidikan Simalungun,Lingga Damanik saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya,Jumat (10/5) sekitar pukul 16:15 Wib menyebutkan,SK kepsek sudah berakhir dan sesuai Permendikbud no 6 tahun 2018 harus diganti dan tidak ada kewajiban untuk memperpanjang SK.

Ketika disinggung tentang kerancuan pasal 2 yang digunakan tanpa mengindahkan Bab XI Ketentuan Peralihan pasal 21 dan pernyataan protes guru-guru dan orang tua siswa,Kabid malah berkilah pencopotan,mengganti dan tidak memperpanjang SK merupakan hak pimpinan. Kabid juga beralasan tidak mengetahui ada permohonan perpanjangan SK.

"SK nya sudah berakhir dan tidak ada kewajiban memperpanjang. Jangankan yang sudah berakhir,yang belum berakhir saja pimpinan berhak mencabut dan mengganti. Ini bukan tentang indisipliner tapi SK sudah berakhir. Datang saja ke kantor untuk penjelasan cuma sekarang saya lagi sibuk" Sebutnya dari seberang telepon.

Sastro Tamba (sekcam) yang juga turut memberikan pernyataan dalam pertemuan tersebut meskipun bukan ranah kerjanya untuk menyampaikan Permendikbud terkait pencopotan dan pergantian kepsek ketika dikonfirmasi lewat telepon mengatakan hal tersebut diutarakannya sesuai penjelasan pihak dinas pendidikan sebelumnya melalui Kabid Lingga Damanik.

Korwil kecamatan Bandar Lasmida Sirait ketika dikonfirmasi tidak bersedia mengangkat panggilan telepon reporter. Pesan yang dikirimkan melalui SMS juga tidak kunjung berbalas.

Tidak berbeda dengan Korwil,Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) kabupaten Simalungun,Resman Saragih juga tidak bersedia menjawab pangilan telepon dan membalas pesan SMS konfirmasi hingga berita ini sampai di meja redaksi. (Time/redaksi)

MEDAN -(Polmas)Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri kegiatan Safari Ramadan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian, Selasa (14/5) di Hanggar Apron Charlie Lanud Soewondo, Medan. Gubernur berharap kedamaian Pemilu 2019 di Sumut dapat terus terjaga.
 
Edy Rahmyadi menyambut rombongan Panglima TNI dan Kapolri di Apron Charlie bersama dengan Ketua DPRD Wagirin Arman, Pangdam I/BB MS Fadhilah, Kapolda Sumut Agus Andrianto, Danlanud Soewondo Dirk Poltje Lengkey, Walikota Medan Dzulmi Eldin dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat termasuk mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin.
 
"Saya ucapkan terimakasih kepada Panglima TNI dan Kapolri yang sudah mau meringankan langkahnya untuk silaturahmi ke Medan, dalam rangka Safari Ramadan," kata Edy Rahmayadi, usai salat tarawih berjamaah di Hanggar Apron Charlie Lanud Soewondo.
 
Medan merupakan kota ke empat yang disinggahi Panglima TNI dan Kapolri untuk Safari Ramadan tahun ini setelah Surabaya, Bandung dan Makassar. Selain untuk silaturahmi, pada Safari Ramadan kali ini Panglima TNI juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumut, TNI dan Polri karena sukses menjalankan Pemilu dengan damai.
 
"Pemilu sukses dan damai. Kita perlu menjaga ini terus menerus, Sumut harus menjadi contoh Pemilu damai dan keberanekaragaman budaya yang tentram di Indonesia,"ujar Edy.
 
Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan, Sumut merupakan barometer kestabilan di Indonesia Bagian Barat, sehingga TNI dan Polri perlu bijak melihat perubahan di Sumut. "Saya ingin berterimakasih kepada masyarakat Sumatera Utara, TNI dan Polri yang telah menjaga Pemilu berjalan dengan damai. Tentunya, tanpa kerja keras kita ini tidak akan terwujud,” kata Panglima TNI saat memberikan kata sambutan usai salat Magrib berjamaah.
 
Panglima TNI juga mengatakan agar kedamaian Pemilu di Sumut bisa tetap terjaga sampai adanya pengumuman resmi dari KPU. “Saya harap keamanan dan kedamaian ini masih terjaga hingga pengumuman resmi penghitungan suara KPU 22 Mei nanti,” terangnya.
 
Menurut laporan Pangdam I/BB MS Fadhilah, Safari Ramadan Panglima TNI dan Polri kali ini dihadiri sekitar 2000 orang yang terdiri dari Forkopimda, anggota TNI dan Polri, tokoh masyarakat dan undangan. Dia juga berharap kestabilan di Sumut bisa menjadi kesejukan untuk masa depan bangsa.(KP)
 
 
 
Page 1 of 5
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo