Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 109 Desa Nopember 2019 se Kabupaten Batu Bara, merupakan Momen besar yang dinanti masyarakat Sesungguhnya kemajuan dan masa depan Desa tergantung pada pilihan masyarakat agar bijak memilih sesosok pemimpin yang memiliki Talenta - Dasar kelayakan hidup - berpendidikan - bermoral, Arip - Jujur - Bijaksana dan Amanah.
 
System Pemerintah Desa di tahun terdahulu, tentunya  dapat dijadikan sebagai cermin sekaligus cambuk bagi masyarakat, ( Desa Sumber Rejo. Kecamatan, Datuk Lima Puluh. Kabupaten. Batu bara ) Khususnya.  Agar dapat memilih pemimpin  yang punya rasa malu. 
 
Hadirnya kebijakan masyarakat didasari pengalaman yang selama ini tertepis haknya.  Masyarakat wajib menolak bentuk intimidasi untuk menghindari kepentingan pribadi didalamnya.
 
Hindari budaya jual beli suara, yang dapat merugikan masyarakat bila nantinya Pemimpin Desa tidak berdiri diatas Peraturan dan Undang - Undangan melainkan berdiri diatas kekuasaan.
 
Kemerdekaan Indonesia pada  Hakikatnya merupakan Kemerdekaan bagi Seluruh Masyarakat, Terkhusus Kepada Pengeploitasi Desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sesungguhnya para penjajah tidak akan pernah lama menjajah Indonesia jika hasil Bumi di setiap Desa tidak Menggiurkan.
 
Bagi Para Penjajah dan perampok hak masyarakat terutama bagi Penyelenggara Dana Desa (DD) di Desa Se Kabupaten  Batu Bara Tercinta.
Dengarkan celotehan dan jeritan masyarakat. Cukup Uang Negara yang menjadi Santapan. Tapi jangan persulit masyarakat dengan segala urusan harus menggunakan uang.
 
Namun Program Pemerintah yang mengucurkan Dana Desa (DD), merupakan kebijakan untuk kemajuan Desa di Indonesia semata untuk pemerataan dibidang pembangunan. Alangkah mirisnya Program Pemerintah mengucurkan Dana Desa (DD)  berhimbas buruk bagi penyelenggara Dana Desa tersebut. Sehingga para penguasa Desa lupa akan kodrat  dasar hidupnya. 
 
Sudah Selayaknya Desa Harus Merdeka Atas penindasan dan Pengeploitasian terhadap Para Penjahat-penjahat Pemerintahan Desa yang viral tanpa ada koreksi detail sehingga peluang bagi penjahat penjahat Pemerintahan Desa terbentang luas.
 
Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, maka Desa-Desa di Indonesia sudah memasuki implementasi babak konstruksi penggabungan fungsi self-governing community dengan local-self government dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah bergulir hampir dua dekade.
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya (alam, manusia, dan ekonomi) yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa.
 
Mengingat seberapa pentingnya Desa dan Sangat Urgent nya Bagaimana Pemerintahan Desa berjalan dengan baik .......
 
Disini sangat diperlukan Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Kabupaten Batubara Sumatera Utara. 

Mengingat Pilkades Serentak Akan Dilaksanakan, Maka Bupati Harus Mengambil Suatu Kebijakan Yang Urgent, Selain Untuk membantu Mewujudkan Visi Misi Bupati, Juga Mengurus Desa Dengan Baik sehingga Dapat Mendongkrak Nama Baik Desa-desa Di Kabupaten Batubara. (R. Hutagaol)
 

Doloksanggul, 21 Agustus 2019 (Polmas Poldasu) - Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE membuka kegiatan Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata Tingkat SD dan SMP Se – Kabupaten Humbang Hasundutan T.A 2019 di Aula Hutamas Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul, Rabu (21/8).

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan untuk menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung, seperti visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, kebijakan penigkatan SDM, kebijakan dalam upaya penghematan SDA, kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dan kebijakan mengalokasikan dan penggunaan dana untuk kegiatan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.

Kadis Lingkungan Hidup Ir. Minrod Sigalingging dalam laporannya mengatakan, tujuan diselengarakannya kegiatan ini adalah untuk membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, mewujudkan  warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan menjadikan sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dalam penyelamatan lingkungan hidup untuk sekolah.

Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Linda Juliana, SH. Kepala sekolah, guru dan siswa dari 20 sekolah tingkat SD dan SMP serta 6 sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Humbang Hasundutan di hadirkan sebagai peserta dalam acara pembinaan ini.

Berita dirilis dari
(Diskominfo)
Kab:Humbang Hasundutan
Oleh Polmas poldasu

Doloksanggul, 21 Agustus 2019 (Polmas Poldasu) - Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE melakukan kunjungan kerja ke Desa Dolokmargu, Kecamatan Lintongnihuta, Selasa (20/8).

Kedatangan Bupati ini untuk bertemu dengan masyarakat serta mendiskusikan hasil perkembangan dan kondisi pertanian dan peternakan di Desa Dolokmargu yang telah di data oleh TP4H (Tim Percepatan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Humbang Hasundutan atau Tim 12)  selama satu setengah bulan bersama masyarakat, guna mewujudkan Visi Sinur Na Pinahan Gabe Na Niula.

Disini Bupati  mendengar langsung keluhan dan hambatan yang terjadi di Desa Dolokmargu. Hadir juga dalam kunker ini, Kadis Pertanian Ir. Junter Marbun, MM, Kadis Peternakan dan Perikanan Luhut Marbun, SP, Camat Lintongnihuta Jara Trisepto Lumbantoruan, S.Pd, Kepala Desa Dolokmargu Tahan Silaban, TP4H (Tim Percepatan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Humbang Hasundutan atau Tim 12)
dan masyarakat sekitar.

Berita dirilis dari Diskominfo kabupaten Humbang Hasundutan.
Oleh HL Polmas poldasu.

Huta Bayu ,(Tb. Polmas Poldasu) - Terkait pemberitaan sebelumnya dimana terdapat di salah satu  Nagori dikecamatan Huta Bayu raja ,kabupaten Simalungun pengerjaan proyek P3A Maju Jaya dimana diduga asal jadi dan rawan korupsi. Oleh karenanya puluhan orang warga Nagori silakkidir telah membuat petisi keberatan atas pengerjaan proyek tersebut, lengkap dengan nama dan tangan secara tertulis.
 
Adapun surat keberatan beberapa orang warga huta VI panambean 1 meminta supaya pihak kepolisian dan kejaksaan segera mengusut dan audit dana yang di kelola oleh kelompok  perkumpulan petani pemakai air(p3A) maju jaya.(22/08/19)
 
Dari Informasi yang diterima awak media  dari warga sekitar Huta VI bahwa sekitar 2 bulan yang lalu  kampung mereka pernah  menerima kucuran dana dari pemerintah pusat untuk pembuatan saluran tersier sepanjang     260 m tinggi 60 dan lebar 50 cm, dengan pagu seratus sembilan puluh lima juta Rp(195.000.000) sumber dana APBN  2019 , melalui Dinas pekerjaan  umum perumahan rakyat.(PUPR)
 
Adanya puluhan warga yang merasa keberatan dan bahkan telah membuat petisi karena menurut mereka pekerjaan tersebut di duga tidak sesuai dengan speks yang telah dibuat oleh pemerintah.
 
Kami para warga meminta pada pihak kepolisian dan kejaksaan ,segera periksa dan audit aliran dana p3A yang di kelola oleh ketua M siagian.dan itu bisa dilihat karena fisik pekerjaan telah banyak yang pecah pecah , padahal baru selesai dikerjakan sekitar 2 bulan lalu ujar warga sekitar.
 
TS Sianturi (40) THN warga Huta VI Nagori silakkidir saat dikonfirmasi awak media pada hari Kamis 22 /8/2019, sekira pukul 10.00 wib membenarkan proyek saluran tersier yang ada di Huta VI adalah proyek yang di kelola oleh kelompok p3A maju jaya.
 
" Benar itu bang, proyek itu  adalah di kerjakan oleh kelompok  p3A maju jaya, dan aku sendiri termasuk salah seorang anggota kepengurusan kelompok di maksud.
 
Mengenai keberatan warga juga kita salah seorang anggota pengurus sangat mendukung ,karena ada beberapa orang anggota pengurus lainya juga tidak terima  pekerjaan tersebut karena terkesan asal jadi.
 
Lebih lanjut  TS Sianturi (40) menambahkan  " masalah dugaan pekerjan p3A maju jaya tidak sesuai RAB sudah sering di beritakan oleh media online dan bahkan media cetak, namun tampaknya sampai sekarang tidak ada respon pihak terkait.
 
Selaku warga dan sekaligus sebagai kader partai Demokrasi Indonesia perjuangan(PDIP) HUTA BAYU RAJA, akan membuat laporon secara tertulis,dan siap membuat pengaduan kepada instansi terkait apabila keberatan kami para warga tidak di respon oleh pihak terkait. 
 
Benar itu bang ,sebagai warga dan sebagai kader moncong putih kecamatan Huta Bayu raja. saya dan  warga yang keberatan akan membuat laporan tertulis, karena saya juga menduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan bestek. bahkan  saya juga  menduga kuat laporan pertanggung jawabannya  di mark up oleh ketua kelompok maju jaya (M.Siagian).  tutup Sianturi.
 
(Redaksi/team)
Binjai, (POLMAS) - Ketua terpilih DPD IPK  Kota Binjai Ali Susanto (AO) dan Beberapa Massa dari kader DPD (Dewan Pimpinan Daerah) IPK Kota Binjai Audensi di Kodim 0203/ Langkat, Provinsi Sumatra Utara, tepatnya di Jalan Sudirman, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Rabu (21/8/19) pukul 10. 45 Wib.
 
Dalam sambutannya, Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Syamsul Alam berpesan kepada seluruh kader IPK Kota Binjai agar selalu menjaga kedaulatan NKRI, sebab dari OKP sangat banyak massa yang berkecimpung di dunia sosial.
 
Menurutnya lagi, kekondusifan Kota Binjai akan jauh lebih baik apabila satu dengan lainnya berbuat untuk mengedepankan keberagaman berbeda tetapi tetap satu tujuan sama halnya dengan isi kandungan Bhineka Tunggal Ika.
 
" Diharapkan semua Kader dapat melakukan kerjasama yang baik, untuk kedepanya membantu membangun kerjasama dengan semua elemen masyarakat luas, saling menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum maupun apartat TNI-Polri serta meningkatkan kesejahtraan bagi semua pengurus IPK Kota Binjai dan diharapkan jangan bersinggungan dengan organisasi lainnya, " terang mantan Komandan Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-C/Unamid United Nationals Mission In Darfur itu, diruangan kerjanya (21/8).
 
Mendengar masukan dari Dandim 0203/Langkat, Ketua DPD IPK terpilih Ali Susanto (AO) berbicara kepada awak media kalo semua itu akan dilaksanakan semampu dan semaksimal mungkin untuk menjadikan Kota Binjai aman dan kondusif.
 
" Sudah puluhan tahun saya membesarkan nama baik IPK di Kota Binjai, sudah sewajarnya saya mengedepankan tali silaturahmi kepada Kader lama maupun kader yang baru bergabung dengan sama-sama membangun kerukunan antar umat maupun antar suku, ras, agama dan memegang amanah Bhineka Tunggal Ika," terang Ketua terpilih secara aklamasi itu.
 
Beliau menambahkan lagi, dalam be
Berapa pekan lagi DPD IPK akan segera dilantik sesuai arahan dari Ketua Umum (Ketum) IPK dan Ketua DPD Provinsi Sumatra Utara dan arahan dari seluruh kader DPP IPK maupun DPD IPK Provinsi Sumatra Utara.
 
" Semoga IPK semakin disayangi kalangan masyarakat luas dan semaksimal mungkin menjaga amanah dari Dandim 0203/Langkat," imbuhnya. (Sis)
 
Tengah Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Syamsul Alam, samping kanan Dandim Ketua DPD IPK Ali Susanto (AO) dan seluruh kader DPD IPK lama maupun Kader IPK baru, Rabu (21/819).(Polmas/Siswanto Ihsan)
Page 1 of 21
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo