Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Batu Bara 14 November 2019 merupakan Pesta Demokrasi tingkat Desa.
 
Harapan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hendaknya dilaksanakan sebersih mungkin. Namun Berbeda dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Suko Rejo yang dinilai masyarakat sarat dengan bentuk kecurangan yang di lakukan oleh pihak Panitia penyelenggara.
 
Terjadinya bentuk kecurangan sangat jelas terlihat di Desa Suko Rejo Kecamatan.Sei Balai Kabupaten Batu Bara Antara lain : 
 
Warga yang tidak pulang merantau pada saat PilKades ada tercatat dalam daftar hadir pencoblosan diantaranya : Firman - Suhardi dan Misno, masing - masing warga dusun III / IV Desa Suko Rejo Bila di koreksi tentunya ketiga warga tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya namun ada tercatat dlm daftar hadir pencoblosan. Hal tersebut tidak dapat di benarkan walau ketiga warga yang merantau tersebut memberikan hak pilihnya diwakili malaikat atau mahluk halus yang ada di Desa tersebut.
 
Tidak sedikit masyarakat mencibir kecurangan yang terjadi karena kekuasaan Panitia panyeleggara Hardi Gunawan, warga dusun IV Desa Suko Rejo. Kecamatan Sei Balai. Kabupaten Batu Bara yang jelas berpihak kepada salah satu kandidat Kepala Desa yang dijagokannya, yakni Kepala Desa Incumbend yang hanya unggul tiga suara.
 
Yang lebih ironisnya, saat kotak suara di buka dan di tuang serta langsung di bacakan tanpa di perlihatkan kepada saksi - saksi PilKades. Pada saat itu para saksi tercengang dan bingung apakah peraturan Pilkades sudah di ubah menjadi kekuasaan penuh panitia penyelenggara ? sehingga bisa berbuat seenak perutnya sendiri dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Kandidat yang di dijagokannya. Dimana sebenarnya letak keterbukaan serta kejujuran pihak panitia ? sesungguhnya pinitia tidak dibenarkan untuk melakukan pemihakan kepada kandidat calon Kepala Desa. 
 
Alasan masyarakat meminta kepada Bupati Batu Bara untuk membatalkan Pilkades di Desa Suko Rejo karena memiliki alasan kuat ada bentuk kecurangan di dalam nya, hal tersebut di ketahui oleh para saksi PilKades.
 
Bagaimana masyarakat bisa terima melihat perlakuan Panitia penyelenggara saat melakukan penghitungan kertas suara. Saat itu para saksi Abdilah Hadi Aritonang - Sukardi - M.Juliadi.Hsb - Suwardi dan Kusman, masing-masing dari dusun IV - I - V - V dan V Desa Suko Rejo Kecamatan. Sei Balai Kabupaten.Batu Bara  melihat ke anehan yang terjadi bahwasanya kertas suara di coblos menggunakan jarum peniti, sementara di kotak pencoblosan sudah ada di persiapkan alat yang syah untuk mencoblos. Diketahui juga oleh para saksi atas dasar itulah panitia menyembunyikan dan tidak berani memperlihatkan kertas suara kepada saksi dan masyarakat.
 
Seketika masyarakat melakukan protes dan diketahui oleh salah satu Dinas di Kabupaten Batu Bara yang memiliki kewenangan dalam penanganan PilKades. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari Dinas tersebut atau keputusan dari Bupati Kabupaten Batu Bara. Bila tindakan kecurangan tersebut tidak ditindak lanjuti sesuai dengan harapan masyarakat, hendaknya pihak pemerintah Kabupaten dan pihak Pemerintah Desa jangan pernah menyalahkan masyarakat bila nantinya Masyarakat  melakukan pembangkangan terhadap peraturan Desa yang di pimpin oleh Kepala Desa yang menang diatas kecurangan. (Tandas Mayarakat tegas)
 
(R. Hutagaol)

Pematangsiantar, (POLMAS POLDASU) Warga Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kotamadya Pematangsiantar resah dengan maraknya judi gelper di Pematangsiantar yang seolah-olah kebal hukum dan tak tersentuh tangan Aparat Penegak Hukum (APH)

Seperti judi gelper yang praktek perjudiannya ada di pergudangan PJKA walaupun secara terang-terangan membuka praktek perjudian terasa adem ayem tanpa takut  ditangkap pihak kepolisian.

Pemerintah secara tegas telah melarang Tindak pidana perjudian  yang telah di atur dalam Kitab Undang Undang hukum Pidana pasal 303 KUHP Dan UU No 11 tahun 2008 pasal 27 UU ITE.

Saat tim Tab. Polmas Poldasu akan melakukan konfirmasi kepada Kasatreskrim Polres Pematangsiantar Iptu. Nur Istiono, SIK, Kasatreskrim yang baru dilantik kurang lebih tiga bulan tersebut enggan menemui tim awak media, padahal telah berjanji dihari sebelumnya untuk berjumpa di kantornya, malah mengarahkan ke KBO yang pada saat itu menghadiri undangan maulid Nabi Muhammad SAW di Lapas Kls IIa Pematangsiantar Jl. Asahan Km. 6

Menurut keterangan dari bagian Humas Polres Simalungun Aipda N. Surbakti, Kasatreskrim sedang berada di Medan.

"sepengetahuan saya, Kasatreskrim sedang di Medan, bang,"jelas Surbakti

AR (41) warga sekitar menyampaikan harapannya kepada awak media,"jika Polres Pematangsiantar tutup mata dengan adanya judi gelper ini, ya kami berharap Kapolda untuk menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan kami bnag, "ujar AR

Tim/red.

Simalungun (Polmas Poldasu) - Sungguh sangat memilukan penderitaan yang dialami oleh seorang nenek tua yang tinggal di Nagori silakkidir tepatnya Huta 1  rihninggol kecamatan Huta Bayu raja,kabupaten Simalungun.
 
Kamis 13/11/2019 sekira PKL 9wib tiaman Sitorus umur 68 THN pekerjaan petani warga Nagori silakkidir kecamatan Huta Bayu raja sudah 30 tahun ditinggal mati oleh suaminya bermarga Sijabat.
 
Pada reporter media ini ,tiaman Sitorus menceritakan kisah sedih yang sangat memilukan sejak ditinggal mati oleh suaminya bahkan dirinya meminta pemerintah pusat atau pun Pemkab Simalungun untuk memberi perhatian kepada dirinya karena saat ini hidupnya sangat menderita.
 
Adapun permintaan janda tua umur 68 THN , berupa bantuan bantuan melalui program pemerintah pusat seperti kartu kis,kks, dan bedah rumah.
 
Atas nama tiaman Sitorus, saya memohon  pada pemerintah supaya kiranya membuka hati untuk kami yang sangat miskin ini, karena saya sendiri seorang janda tua  sangat bingung dengan pemerintah ini, itu bisa dilihat ,saya dan cucu saya yang di tinggal pergi  oleh ibunya,terpaksa tinggal di sebuah gubuk yang reot,sementara cucu saya ini sudah sekolah di salah satu SMP negri dihuta Bayu raja .
 
Ditambahkanya ,bantuan yang dulu pernah saya terima dari pemerintah seperti beras raskin,sekarang sudah tidak pernah dapat.sementara saya mempunyai tanggungan 1  cucu yang masih sekolah.sementara saya tidak mempunyai lahan sawah ataupun ladang untuk di kelolah, jadi untuk bertahan hidup dengan sisa tenaga seorang janda tua terpaksa mencari nafkah dengan tertatih tatih kata  nenek ini dengan raut wajah yang menyedihkan.
 
Dengan warga  yang sama Lambok  Ambarita umur 33 tahun pekerjaan bertani juga berharap supaya pemerintah Sudi kiranya untuk berbuka hati,kepada keluarganya karena rumah hunianya dapat di bantu ,melalui  program pemerintah yaitu bedah rumah.
 
Ia Lae,coba lihatlah situasi rumahku ini sudah tidak layak huni lagi,sementara aku dan istri dan juga dua anak kami terpaksa harus tinggal di rumah yang sudah bocor bocor ini .sementara kami tidak mempunyai sawah dan ladang ,sementara bantuan dari pemerintah pusat juga saya tidak pernah dapat.
 
Masih menurutnya.memang sekira 4 hari yang lalu ,gamot kami sudah datang meminta kartu keluarga kami supaya kami bisa dapat bedah rumah program pemerintah,tapi menurut aku itu tidak cocok ,karena dana yang diberikan oleh perintah sebanyak tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah dan untuk kekurangannya kita yang harus menanggungnya, jadi saya sangat bingung atas program ini. 
 
Jangankan untuk menanggung kekurangan dananya untuk menafkahi anak istri saya juga,saya dan istri sudah menjual tuak 5 teko sampai 6 teko dalam satu malam sementara bantuan program pemerintah yang sekarang saya tidak pernah menerima.ujarnya dengan nada kecewa
 
(T.Soaloon Sianturi)
Simalungun (Polmas Poldasu) - Huta Bayu raja .  Dengan adanya satu unit bangunan semi permanen yang ada di kelurahan Huta Bayu ,kecamatan Huta Bayu raja, tepatnya di lokasi kantor kecamatan Huta Bayu raja kabupaten Simalungun. Adapun bangunan dimaksud adalah bangunan EXS Puskesmas hutabayu raja ,kini mendapat tuaian dari beberapa orang warga sekitar. 
 
Kami warga kelurahan hutabayu meminta Pemkab Simalungun agar segera memungsikan EXS Puskesmas yang sudah tidak di fungsikan lagi oleh dinas kesehatan Huta Bayu raja.karena saat ini kami melihat bangunan ini sudah mubazir  ujar warga pada reporter media ini Rabu 13/11/2019 sekira pukul 1 wib.
 
Menanggapi hal EXS Puskesmas Huta Bayu raja tidak di fungsikan lagi saat ini alias mubajir,ketua barisan relawan Jokowi presiden (bara JP) Rudianto Panjaitan warga kelurahan Huta Bayu ,juga ikut angkat bicara.
 
Saya Rudianto Panjaitan ketua bara JP kecamatan Huta Bayu raja meminta pemkap Simalungun segera memungsikan eks Puskesmas Huta Bayu raja yang tidak berfungsi lagi saat ini .kan sayang itu bangunan yang memakan biaya pemerintah yang begitu besar ,sementara tidak saat ini tidak berfungsi.
 
Ditambahkanya ,bahkan dirinya sudah sempat mempertanyakan ini pada dokter Huta Bayu  Erik Sidabutar supaya EXS puskesmas yang tidak dipakai lagi agar dikasih di pakai oleh UPT  pertanian Huta Bayu raja. Melihat kantor UPT pertanian saat ini sangat kecil dan tidak layak.namun dokter Erik Sidabutar tidak dapat memberikan jawapan.tutup Rudianto.
 
Rabu 13/11/2019 sekira PKL 12 .50 wib reporter media ini mencoba untuk konfirmasi kepuskesmas yang baru siap di bangun dan sudah digunakan sekarang ,namun hasilnya tidak ada,alias nihil.
 
Salah seorang petugas medis mengatakan dokter Erik lagi sibuk pak jadi untuk sementara ini tidak dapat ditemui,tp kalau bapak sabar mungkin bapak bisa konfirmasi .bapa itu sibuk betul menyusun akreditasi jawab petugas medis pada reporter media ini.
 
Pantauan reporter di lokasi EXS puskesmas yang tidak di fungsikan. bangunan yang semi permanen dan mempunyai ruangan lebih kurang dari 7 ruangan ini tampak sudah tidak terurus.bahkan areal  bangunan sudah di tumbuhi semak belukar.
 
(T. Soalon Sianturi)

Pematangsiantar, (Polmas Poldasu) - Permainan judi tembak ikan (gelper) makin merajalela dan terbuka secara terang-terangan di wilayah hukum Polres Pematangsiantar.

Hal inilah yang membuat warga semakin resah, pasalnya dengan adanya judi ini mereka khawatir akan merusak moral dan pendidikan anak-anak mereka.

Warga mendesak Kapolresta Pematangsiantar untuk menutup praktek perjudian yang berada gudang PJKA dan mempertanyakan Kepala Kantor PJKA Pematangsiantar yang memberikan izin tempat permainan judi gelper.

HF (45) warga Jl. Cokro kepada awak media menyayangkan pihak PJKA yang telah memberikan tempat untuk permainan judi gelper

"janganlah fasilitas pemerintah digunakan untuk tempat berjudi,"ujarnya

Informasi yang didapat awak media dari Humas Polres Pematangsiantar  Aipda Napena saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WA terkait judi gelper diwilayah hukum polresta Pematangsiantar menjawab permasalahannya memang agak rumit.

"gimana ya, permasalahan gelper itu memang agak sulit, senin ajalah kita jumpa ya,"ujar Napena

Sementara Kepala Stasiun PJKA Pematangsiantar saat dikonfirmasi awak media membuang badan karena hal tersebut bukan kewenangannya.

"Kalau masalah kontrak tempat itu semua dari medan bang, kami disini tidak tahu menahu,"ujarnya.

TIM/red

Page 1 of 7
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo