KontraS Sebut Pembubaran Pengurus Suara USU Bentuk Pengekangan Terhadap Mahasiswa

By April 01, 2019 15
Medan (POLMAS) - Pembubaran Pengurus Pers Mahasiswa Suara USU mendapat sorotan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara.
 
Menurut lembaga yang didirikan Munir Said Thalib itu, pembubaran adalah bentuk pengekangan terhadap mahasiswa.
 
Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam menyayangkan soal pembubaran kepengurusan Yael Stefani Sinaga dan jajaran. Menurut alumni Departemen Antropologi FISIP USU itu, pembubaran Pengurus Suara USU Bentuk Kemunduran Demokrasi.
 
"Praktek-praktek demikian seharusnya jauh dari kehidupan akademis yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," kata Amin, Sabtu (30/3/2019).
 
Amin menambahkan polemik Suara USU berada pada tataran teknis terkait cerpen. Kebebasan berekspresi, berorganisasi dan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) maupun ICCPR pasal 19 yang diratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005.
 
"Intervensi berlebihan yang dilakukan oleh pihak rektorat adalah persoalan fundamental," ujarnya.
 
Amin menjelaskan Suara USU sebagai wadah pers mahasiswa yang dibentuk oleh kampus seharusnya terbiasa ditempah dengan nalar kritis dan didorong untuk terus bersifat independen.
 
Ancaman pembubaran terhadap SUARA USU bukanlah persoalan baru. Mulai dari pemberitaan yang dinilai memojokkan USU, tidak sesuai visi misi, hingga berbagai soal termasuk diduga bermuatan pornografi dan mengkampanyekan LGBT.
 
"Problem tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan diskusi akademik. Jikalau ada pola pikir yang dianggap tidak tepat," ucapnya.
 
"Kampus harusnya lebih giat mendorong forum diskusi dalam rangka membangun nalar dengan melibatkan para narasumber. Bukan harus mendikte, otoriter dan bertindak sepihak," sambungnya.
 
Cara-cara seperti itu dianggap KontraS adalah upaya membunuh daya nalar, mengekang sikap kritis dan mematikan kreatifitas mahasiswa.
 
Apa yang dialami oleh pengurus Suara USU harusnya dipahami sebagai alarm bahaya bagi seluruh organisasi mahasiswa, khususnya yang berada dalam lingkup kampus.
 
Jangan sampai terjebak dan terpolarisasi oleh wacana, bahwa yang menolak SK rektor dan mendukung SUARA USU merupakan pro LGBT. Begitu juga sebaliknya, mendukung kebijakan rektor dan menolak SUARA USU artinya Anti LGBT.
 
"Jika demikan, potensi yang lahir justru mengarah pada konflik horizontal yang pastinya merugikan mahasiswa di kemudian hari," terang Amin.
 
KontraS menitikberatkan persoalan ini pada arogansi dan kesewenang-wenangan rektorat dalam melakukan pembatasan berorganisasi, berekspresi dan menyampaikan pendapat.
 
Bahwa semakin sulitnya berorganisasi dan menyampaikan pikiran kritis dalam lingkup kampus merupakan problem serius.
 
"Ini menjadi satu bukti bahwa demokrasi kita sedang berjalan mundur. Dan sialnya, salah satu indikator kemunduran tersebut justru disumbang oleh institusi pendidikan seperti kampus. Wadah tempat tumbuhnya akal pikiran dan kebebasan," pungkasnya.
 
Pembubaran kepengurusan Suara USU memang menuai polemik dan reaksi publik. Pro dan kontra terjadi akibat pembubaran itu.
 
Karena cerpen berjudul "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya", laman suarausu.co sempat disuspensi penyedia server yang merupakan alumni mereka. Namun belakangan Yael dan pengurus berpindah server sehingga laman suara USU kembali bisa diakses. (Rel)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved