UANG PESANGON MANTAN PEKERJA KOKALUM DAN PT. DMK SENILAI 34 MILIAR BELUM DIBAYAR

By SH November 02, 2021 134
Suasana RDP Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara membahas masalah pesangon mantan pekerja Kokalum dan PT. DMK sebesar 34 Milyar yang sampai saat ini belum dibayar, Senin (13/9) Suasana RDP Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara membahas masalah pesangon mantan pekerja Kokalum dan PT. DMK sebesar 34 Milyar yang sampai saat ini belum dibayar, Senin (13/9)

Batu Bara (Polmas)

Uang pesangon mantan Pekerja Koperasi Karyawan Inalum (KOKALUM) dan PT. Dinamika
Mandiri Karya (PT. DMK) senilai 34 Miliar sampai sekarang belum juga dibayarkan. Hal ini
membuat para pekerja yang di PHK merasa kecewa dan minta kepada Pemerintah Kabupaten Batu
Bara serta PT. Inalum (Persero) Kuala Tanjung untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan
ini sebab uang pesangon sangat dibutuhkan guna memenuhi berbagai kebutuhan pekerja.
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Tim Tabloid Polmas Poldasu dari
berbagai pihak diketahui bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar
besaran terhadap pekerja Kokalum dan PT. DMK sebanyak 338 orang sebagai akibat dari
kebijakan Direktur Utama PT. Inalum (Persero) yang tidak membenarkan Kokalum dan PT. DMK
mengikuti tender di PT. Inalum untuk semua jenis atau sektor pekerjaan. Konsekwensi logis
dari kebijakan Dirut PT. Inalum tersebut, Kokalum dan PT. DMK saat ini tidak ada lagi
mengelola pekerjaan di PT. Inalum (Persero) seperti: cleaning service, security,
elektrikal, mekanikal, sipil, dan lainnya sehingga Kokalum dan PT. DMK terpaksa mengakhiri
hubungan kerja dengan para pekerjanya.
Terkait dengan permasalahan pesangon senilai 34 Miliar sebagaimana dimaksud di
atas, pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diadakan pertemuan yang melibatkan PT. Inalum
(Persero), Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara, Pegawai UPT Pengawasan Wilayah IV Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, para pekerja diwakili oleh PUK F.SPLEM-K.SPSI
Kokalum dan PT. DMK, PC. F.SPLEM-K.SPSI Kabupaten Batu Bara, Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Batu Bara, Pimpinan Kokalum dan PT. DMK, serta DPC K.SPSI Kabupaten Batu Bara,
Pertemuan tersebut dilangsungkan di Gedung Guest House di Kompleks Perumahan Karyawan PT.
Inalum (Persero) di Tanjung Gading Kelurahan Perkebunan Sipare pare Kecamatan Sei Suka
Kabupaten Batu Bara.
Pimpinan Kokalum Syukur Dalimunthe dalam pertemuan itu menjelaskan sebab Kokalum
tidak mampu membayar pesangon para pekerjanya yang di PHK sebesar 34 Miliar dikarenakan
saat ini Kokalum sedang berada pada posisi pailit. “Kami saat ini sedang menurunkan tim
audit yang bertugas untuk menghitung asset Kokalum dan PT. DMK yang masih tersisa dan
setelah tim audit nantinya selesai melaksanakan tugasnya, asset Kokalum dan PT. DMK akan
Kami jual untuk membayar pesangon pekerja walaupun masih sangat jauh dari nilai 34 Miliar”,
sebut Syukur sembari ia meminta pihak pekerja dan SPSI agar bersabar menunggu hasil audit.
Syukur berjanji jika hasil audit sudah diketahui ia akan menyampaikannya dalam forum resmi.
Direktur Operasional PT. Inalum (Persero) Renaldi Harahap menanggapi pernyataan
Pimpinan Kokalum menegaskan jika dari hasil audit ditemukan adanya kurang bayar PT. Inalum
(Persero) terhadap Kokalum dan PT. DMK selama ini khususnya yang berkenaan dengan masalah
pesangon pekerja, PT. Inalum (Persero) sebagai perusahaan pemberi pekerjaan siap untuk
membayarnya.
Tunggu punya tunggu hasil pertemuan di Gedung Guest House pada Tanggal 5 Mei 2021
tidak juga ada titik terangnya. Kenyataan ini membuat Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara
berang, pada Tanggal 13 September 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara memanggil pihak
terkait untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan pesangon mantan
pekerja Kokalum dan PT. DMK yang tidak kunjung selesai.
Dalam RDP itu, Pimpinan Kokalum Syukur Dalimunthe menjelaskan hasil audit yang
dilakukan tim independen, yaitu bahwa setelah dihitung asset Kokalum dan PT. DMK berkisar
3,4 Miliar yang berarti masih kurang sebesar 30,6 Miliar untuk membayar pesangon pekerja
yang jumlahnya 34 Miliar. Ketika ditanya oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara
Amat Mukhtas mengenai kekurangan pembayaran pesangon tersebut (kurang 30,6 Miliar), Syukur
Dalimunthe tidak dapat menjawabnya sepertinya ia pasrah dengan kenyataan yang ada.
Sekretaris DPC K.SPSI Kabupaten Batu Bara Suhairi, S.Sos., S.H. dalam RDP di Komisi
III DPRD Kabupaten Batu Bara (13/9) menegaskan bahwa tidak dibayarnya pesangon 338 pekerja
yang di PHK oleh Kokalum dan PT. DMK sebesar 34 Miliar merupakan kejahatan kemanusiaan.
“Apa tidak jahat namanya, belasan tahun para pekerja bekerja mengabdi di Kokalum dan PT.
DMK yang semestinya mereka berhak atas pesangon terpaksa harus kandas karena ulah Pengurus
Kokalum dan PT. DMK yang seenaknya saja menggunakan uang pesangon pekerja tanpa
tanggungjawab sehingga begitu pekerja di PHK tanpa rasa berdosa petinggi Kokalum dan PT.
DMK mengucapkan pesangon tidak dapat dibayar karena kami pailit”, ucap Suhairi kesal.
Atas tidak adanya rasa tanggungjawab dari Pimpinan Kokalum dan PT. DMK untuk
membayar pesangon pekerja senilai 34 Miliar, Suhairi minta negara dan pemerintah harus
hadir dalam perkara ini, bila perlu tangkap para Pimpinan Kokalum dan PT. DMK karena diduga
telah melakukan tindakan pidana berupa tidak membayar pesangon sebagaimana telah diatur
dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Informasi yang diterima dari para mantan pekerja Kokalum dan PT. DMK yang di PHK,
sampai berita ini diterbitkan mereka belum ada menerima pembayaran pesangon dari pihak
Kokalum dan PT. DMK. (SH).

© 2021 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved