Kadis DLH Sumut : PT Aquafram Nusantara Melakukan Pelanggaran

By February 06, 2019 4
Medan (POLMAS) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara telah selesai melakukan investigasi terhadap PT Aquafram Nusantara yang terbukti bersalah atas pembinaan limbah dan melakukan pelanggaran.
 
Salah satu pelanggaran itu yakni lebihnya kapasitas produksi ikan dari perusahaan penanaman modal asing tersebut. Kelebihan kapasitas ini juga yang membuat pihak perusahaan terpaksa membuang bangkai-bangkai ikan matinya ke dasar Danau Toba, pada beberapa waktu lalu.
 
Dari hasil investigasi dinas tersebut, dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Aquafarm Nusantara disebutkan bahwa kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 26.464.500 ekor atau setara 26.464 ton ikan/pertahun.
 
"Sedangkan kenyataannya kapasitas produksinya telah melebihi yang diijinkan. Produksi mereka dari laporan semester 1 2018 yang kita terima 27.454.400 ekor atau setara 27.454 ton. Artinya ada kelebihan muatan per tahunnya," ujar Kepala DLH, Binsar Situmorang, Minggu (3/2/2019) Malam.
 
Apalagi kata Binsar, sesuai dengan diktum keempat keputusan Gubernur Sumut Nomor 660/4223/Tahun 2009 juga dinyatakan, apabila ternyata daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba tidak dapat lagi menerima dampak kegiatan KJA maka dokumen lingkungan PT Aquafarm harus ditinjau.
 
"Pada diktum ketiga Keputusan Gubernur Sumut Nomor:188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung Perairan Danau Toba terhadap Kegiatan KJA menyatakan bahwa daya dukung maksimum Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan/tahun. Artinya sudah melampuai banyak kapasitas. Sampai saat ini Aquafarm belum merevisi dokumennya. Sementara diktum itu sudah sering disosialisasikan," katanya.
 
Pelanggaran lainnya ialah pada unit kegiatan pembenihan ikan, pengelolaan ikan, pabrik pakan ikan di Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan hasil pengawasan bersama antara UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan serta Kehutanan KLHK dan DLH ditemukan Aquafarm juga tidak mengelola limbah cairnya di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 
"Mereka langsung menyalurkannya ke badan air sehingga dapat diperkirakan limbah cair yang dibuang ke badan air belum memenuhi baku mutu lingkungan. Dan ini bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tepatnha Pasal 20 Ayat 3," ucapnya.
 
Atas dasar pelanggaran tersebut, sebenarnya dikatakan Binsar bahwa Aquafarm sudah layak mendapatkan sanksi adminstratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 dan 2 UU 32/2009 tersebut. 
 
"Sanksinya itu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuaan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.
 
"Atas dasar itu berdasarkan amanat Pak Gubsu maka Pemprovsu memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara sejak kita tetapkan Jumat, 1 Februari 2019 lalu," katanya.
 
Dalam teguran tertulis itu, Aquafarm diminta merevisi dan melaksanakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk masing-masing unit kegiatan di Serdang Bedagai dan kawasan Danau Toba.
 
"Kita minta mereka menyesuaikannya dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak diterimanya surat teguran," ucapnya.
 
Selanjutnya mereka juga diminta mengolah air limbah pada semua unit kegiatan di IPAL sampai memenuhi baku mutu yang dipersyarakatkan selambat-lambatnya 18 hari setelah teguran tersebut. 
 
"Dan terakhir mereka harus tetap melaksanakan seluruh komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," katanya.(Red)
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo