Puluhan Orang Tua Siswa/Siswi Sekolah Dasar Negeri 091540 Huta Bayu Raja Tolak Isi Surat Edaran Bupati Simalungun.

By July 26, 2019 293

Hutabayu Raja (Tb. Polmas Poldasu) - Pemberhentian  1.695 orang guru non sarjana, sekabupaten Simalungun yang dilakukan Bupati Simalungun JR. Saragih kini menjadi polemik ditengah tengah wali/orang tua murid terutama dalam jajaran dinas pendidikan kabupaten Simalungun.

Hal tersebut dapat dilihat di salah satu sekolah Dasar Negeri 091540 kecamatan Huta Bayu raja, yang mana pihak kepala sekolah mengadakan rapat dengan para wali/orang tua muridnya. 
 
Dalam rapat tersebut hadir memenuhi undangan wali/orang tua murid, para guru dan komite sekolah serta pangulu Bosar  Bayu kecamatan Huta Bayu raja. Acara rapat tersebut membahas adanya surat edaran yang datang  dari Pemerintahan Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan Nomor : 420/2155/4.4.3/Disdik -2019, yang mana menuangkan bahwa satuan pendidikan agar merencanakan /melaksanakan kegiatan rapat dengan orang tua siswa, dalam rangka pemaparan program kerja satuan pendidikan tahun pelajaran 2019/2020 sekaligus meminta dukungan orang tua /masyarakat dalam bentuk suka rela untuk memberikan bantuan membayar gaji guru.

Dalam pembahasan tersebut puluhan wali/orang tua murid yang hadir sangat menolak kebijakan Pemerintahan Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan kabupaten Simalungun. Karena menurut mereka kebijakan yang di keluarkan tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Saat dikonfirmasi awak media sekira pukul 14.00 wib,  Natar Saragih selaku Kepala Sekolah SD Negeri 091540 menvatakan bahwa" benar ada turun kepada kami surat edaran dari Pemerintahan Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan dan saat ini sedang kami bahas bersama wali/orang tua murid, guru,komite dan pangulu. Ucapnya
 
Tambahnya lagi bahwa sebelumnya Sekolah Dasar Negri yang saya pimpin mempunyai 7 orang guru ( 6 orang guru pengajar dan 1 orang guru agama). Dari penonaktifan 1.695 orang guru non sarjana yang dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan sangat berdampak besar untuk sekolah kami. Dimana proses belajar mengajar jadi sangat terganggu karena kurangnya guru pendidik disekolah. Yang sebelumnya 7 orang guru kini menjadi 4 orang guru. tambahnya.

Adapun beberapa guru yang tidak memenuhi persyaratan /non sarjana adalah 1. Lenta  Damanik(guru klas lll ) 2. Leminar Sinaga (guru kls v) dan untuk guru kls IV sudah memasuki masa pensiun.

Lenta Damanik menuturkan kepada awak media " saya sangat kecewa atas kebijakan yang dikeluarkan Bupati Simalungun JR. Saragih. Bayangkanlah pak sejak saya di pindah dari salah satu sekolah di Sidamanik, dan saya sudah 10 tahun mengajar di sekolah ini dan lebih kurang sekitaran 3 tahun lagi saya sudah pensiun dari guru. tapi karena kebijakan ini harus mempunyai gelar setara 1 sehingga aku harus diberhentikan sebagai pengajar.
 
Sesuatu hal yang tidak masuk akal, kenapa tidak dari mulai jadi Bupati dulu  kebijakan ini dibuat oleh JR Saragih, kesalnya (AHS)
 
 
Last modified on Friday, 26 July 2019 12:17
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo