Jakarta Pomas poldasu (15/1/2020) - Pengurus Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Benny Mamoto berpandangan mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri, sesungguhnya tidak terlalu sulit sepanjang pihak yang menangani memiliki integritas.

“Pengalaman saya saat menyidik kasus BLBI yang sempat berhenti atas perintah kekuasaan Orde baru (orba). Perlu komitmen yang kuat, kejujuran dan keterbukaan. Intervensi saat kolusi investasi diharapkan tidak terjadi intervensi kepentingan saat penyidikan.” disampaikan oleh Benny Mamoto kepada media pada hari rabu (15/1) di Jakarta.

Benny memaparkan sejumlah strategi, pertama ungkap profile perusahaan yang sahamnya dibeli, apakah ada pihak terafiliasi dengan kekuasaan saat itu di perusahaan. Bersamaan dengan itu, PPATK dapat membantu melacak aliran uang atau transaksi yang mencurigakan.

Langkah kedua, Audit versi perusahaan dibandingkan dengan audit independen dari permintaan penyidik. Bagaimana proses penentuan harga saham, apakah sesuai dengan nilai aset perusahaan atau akal-akalan.

“Artinya harga saham sengaja dinaikkan tinggi karena mau dibeli oleh Jiwasraya atau Asabri, dengan imbalan komisi buat Direksi atau pemegang saham terafiliasi.” ulas Benny.

Benny menambahkan, Rekam jejak harga saham di bursa efek perlu jadi bahan penilaian kelayakan investasi di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu perlu saksi ahli dr Pakar Pasar Modal. Perlu juga pemeriksaan pajak,karena sering bisa diungkap melalui proses ini kalau ada rekayasanya.

Diharapkan penyidik sudah menyadap semua pihak terkait sehingga dapat diketahui pihak mana saja yg bermain dan usaha penyelamatan dirinya. Sedangkan audit investigasi Jiwasraya dan Asabri dilakukan oleh BPK. Ini juga akan mengungkap hal2 yg disampaikan diatas jelasnya.

Argumentasi resiko naik turunnya harga saham karena kondisi perekonomian nasional dan global, bisa dipatahkan dengan mengungkap niatnya sejak awal, seperti penentuan harga saham dan alasan mengapa memilih perusahaan itu.

Bila ada konflik kepentingan maka dengan mudah utk membuktikannya pungkas Benny mengakhiri.

Jumpa R Sianturi Polmas Poldasu Taput/Humbahas

 
Langkat (Polmas Poldasu) – Kejaksaan Negeri Langkat menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana olah raga TA 2017-2018 di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumut.
 
Dimana proyek  itu diduga merugikan negara sebesar Rp 108 juta. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing mantan Kades Bubun F mantan Sekdes Bubun, Z dan TSS tim pelaksana kegiatan proyek.
 
“Status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 Wib hingga pukul 13.00 WIB,” kata Kasi Intel Kejari Langkat, Ibrahim Ali SH MH, membenarkan penetapan tersangka ketiganya, Selasa (14/1/2020).
 
Ibrahim mengatakan, Z ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan No. Print-03/L.2.25.4/Fd.1/01/2020; TSS berdasarkan surat No. Print-01/L.2.25.4/Fd.1/01/2020 dan F berdasarkan surat No. Print-02/L.2.25.4/Fd.1/01/2020.
 
Ketiga tersangka dikenakan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sekitar pukul 17.00 WIB ketiganya langsung dibawa oleh Penyidik ke Rutan Tanjungpura untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” pungkasnya. Berita Langkat, ( Syahrial)

Banten,20-Des-2019 (Polmas Poldasu) - Polres Cilegon menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang pengusaha bernama Novalina Manurung. Pengusaha yang tidak diketahui keberadaannya ini dijadikan tersangka dalam kasus penipuan senilai Rp2 miliar.

Disampaikan Kanit PPA Polres Cilegon Ipda Juanda yang pada saat itu sebagai penyidik yang menangani dalam kasus penipuan yang merugikan Endro mengatakan, pelaku sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Nomor DPO yang dirilis Polri adalah nomor: DPO/52/IV/2012/Reskrim, tertanggal 10 April 2012.

“Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan dengan saksi-saksi dan petunjuk/alat bukti yang ada untuk mencari keberadaan Novalina,” ujar Ipda Juanda saat dihubungi awak media, Kamis (19/12/2019).

Sementara itu Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana saat dihubungi awak media terkait kasus dugaan penipuan yang dialami R. Endro Maryoko pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Segera ditindak lanjuti ke Penyidik Reskrim sudah sampai mana perkembangannya,” ujarnya singkat.

Novalina Manurung dilaporkan ke Polres Cilegon, Banten dengan nomor : STBL/161/IV/2012/Banten/Res Cilegon tertanggal 5 April 2012.

Dia dituding melakukan tindak pidana penipuan seperti diatur dalam pasal 378 KUH Pidana terkait usaha jasa angkut besi dari Krakatau Steel ke Riau dan pada akhirnya dalam kerjasama itu Endro tertipu 2 miliar.

Frish H Silaban.

Simalungun (Polmas Poldasu) - PT. BPR Syariah Al-Yaqin (Bank Al-Yaqin) Yang beralamat di Jalan Sudirman. Kel. Pedagangan III. Kec. Bandar. Kab. Simalungun mangkir saat Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun (17/11/2019)

Dalam pemberitaan sebelumnya PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah memberhentikan secara  sepihak 7 orang pegawainya. Namun dalam pemberhentian tersebut PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah melakukan banyak pelanggaran dan ti dak sesuai dengan prosedur dan tidak memberi pesangon kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenaga Kerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 khususnya pasal 156 ayat (1)-(4). 
 
Buntut dari pemberhentian tersebut. pegawai merasa dirugikan dan  mengadukan permasalahan ini pada tanggal 23 Oktober 2019 kepada  Komisi IV DPRD Kab. Simalungun dan Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun. Dan langsung  mendapat respon positif dari Komisi IV DPRD Kab. Simalungun.
 
Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019 Komisi IV DPRD Kab. Simalungun melakukan pemanggilan kepada PT. BPR Syariah Al-Yaqin dan juga Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat tentang permasalahan tersebut.
 
Rabu pada tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Rapat Dengar Pendapat di gelar di ruang Pokja IV DPRD Kab. Simalungun.  Rapat Dengar Pendapat dihadiri oleh Ketua. anggota DPRD Kab. Simalungun. Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Simalungun. Dan tak satupun pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin menghadiri pemanggilan tersebut.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Pokja Komisi IV DPRD Kab. Simalungun meminta pihak Dinas Ketenaga Kerjaan menyelesaikan permasalahan pemberhentian sepihak yang dilakukan PT. BPR Syariah Al-Yaqin serta memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. 
 
Hendra Sukmana Sinaga. S.Kom menyampaikan kekecewaannya kepada pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin karena tidak hadir dalam Rapot Dengar Pendapat tersebut. 
 
Ke depan kita juga berharap kepada disnaker agar pengawasan dan sosial control lebih intenslah agar perusahaan ini tertib dan tidak ada yg dirugikan,  baik perusahaan maupun pekerja. Pembinaan maupun audit2 dilakukan , masyarakat juga butuh kerja. dimana juga kita tau perekonomian global juga memang sedang menurun kalaupun ada pengurangan pekerja terkadang kita maklum dgn kondisi perekonomian global ini yg menurun, tapi itupun perusahaan juga harus adalah toleransinya atas hak hak pekerja yg sudah di atur dalam undang2. tambahnya.
 
Disisi lain pada tanggal 12 Nopember 2019 melalui Surat No.092/BPRS YQ/XI/2019  PT. BPR Syariah Al-Yaqin melakukan pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Sepihaknya dan memanggil kembali ke 7 orang pegawai yang diberhentikan tersebut. Dan selanjutnya memberikan surat permohonan maaf  kepada Komisi IV DPRD Kab. Simalungun atas ketidak hadiran mereka.
 
 
Dalam hal ini Pengurus LSM DPD Lira Kab. Simalungun Mhd. Aliaman H.Sinaga angkat bicara" Seharusnya pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu lebih hati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Sebelumnya ada juga pegawai yang diberhentikan hanya diberikan beberapa bulan pesangon saja dan merasa dirugikan ia melapor sampai sekarang masih proses kasasi. Nah seharusnya kejadian ini sudah menjadi pembelajaran.  Untuk itu jangan seenaknya memberhentikan pegawai tanpa ada pesangon lalu sekarang ini karena sudah terpojok/kejepit memanggil kembali ke 7 pegawainya yang sudah diberhentikan sepihak itu. hal ini ibarat kata pepatah sudah meludah dijilat kembali.ucapnya.
 
lebih lanjut Mhd. Aliaman H. Sinaga menambahkan" pemanggilan kembali bekerja  ini diduga nantinya akan menjadi bahan PT. BPR Syariah Al-Yaqin untuk mencari kesalahan pegawai tersebut. Hal ini biasa dilakukan perusahaan yang menganggapnya sebagai scorsing kepada pegawai karena pegawai mangkir dan apabila mangkir dianggap mengundurkan diri. 
 
PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu adalah Perusahaan yang berbasis syariah ataupun identik dengan keagamaan namun "oknum" didalamnya tidak mencerminkan hal tersebut. lalu saya menilai management yang mengelolapun sangat amburadul dan sangat tidak menghargai  DPRD Kabupaten Simalungun  yang sudah memanggilnya. tutupnya.
 
(Redaksi/Tim)
Lima Puluh (Polmas Poldasu) - Masyarakat Desa Padang Genting, Kecamatan.Talawi Kabupaten.Batu Bara Usir PJS Desa Jaini.S.Pd - 31 Oktober 2019 pukul 10 :05 wib dari Kantor Balai Desa. Selama ini masyarakat diam melihat perlakuan PJS Desa tersebut, pada akhirnya kemarahan masyarakat meledak melihat perlakuan Jaini.S.Pd dalam melaksanakan Fungsinya sebagai PJS Desa semakin merajalela. 
 
Masyarakat sangat menyesalkan kenapa Jaini.S.Pd yang harus menjabat sebagai PJS Desa menggantikan posisi ibu Hj. Halimah, apa karena ada rongrongan dari oknum masyarakat (NZ) yang merasa berkuasa dan mampu untuk mengatur segala hal yang menyangkut dalam tugas pemerintahan Desa. Seperti  kalimatnya yang selalu dilontarkan kepada masyarakat bahwasanya, oknum masyarakat tersebut memiliki kekuasaan penuh sehingga dengan mudahnya dapat mengganti posisi Ibu Hj. Halimah sebagai PJS Desa Padang Genting dengan PJS Desa yang baru Jaini.S.Pd. Atas kekuasaan yang dimiliki oknum masyarakat tersebut dan terbukti bahwasanya ibu Hj Halimah tersingkir sebagai PJS Desa Padang Genting.
 
Karena kekuasaan oknum masyarakat tersebut dapat di buktikan dan dihadirkan kehadapan masyarakat, sehingga oknum masyarakat tersebut dijuluki Bupati ke 2 Kabupaten Batu Bara.
 
Seketika awak media melakukan penelusuran dan koonfirmasi tentang penyelenggaraan (DD) di Desa Padang Genting melalui perangkat Desa ( Nama disembunyikan ) menjelaskan : Saya harus bagaimana dari hari pertama masuk saja Jaini.S.Pd terus saja mencari - cari kesalahan ibu Hj.Halimah. Mau dicari sampai ke lubang semut pun tidak akan ketemu karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh ibu Hj.Halimah, karena jujurnya masyarakat pun sangat merasa nyaman dan sayang kepada Ibu Hj.Halimah sebab, penyelenggaran pembangunan semua di gelar melalui masyawarah. Sekarang kami resah dan sangat bosan kali melihat (NZ) macam dia pula penguasa di kantor Desa ini, semua mau di aturnya, termasuk penempatan Jaini SPd, menjadi PJS di Desa Padang Genting ini. Sekarang siapa sebenarnya Jaini.S.Pd, yang menjalin kerjasama dengan (NZ) oknum masyarakat penguasa tersebut sudah mulai terjawab. Salah satunya Dana Desa senilai hampir 350 juta di ditarik habis dari Bendahara oleh PJS Desa tersebut.
 
Yang lebih ironisnya seketika Bendahara meminta untuk menanda tangani surat pernyataan pertanggung jawaban bahwa, Dana sudah di ambil semua, dengan nada marah Jaini.S.Pd mengatakan : Berarti kamu tidak percaya sama atasan mu, agar kamu tau saya sudah 25 tahun kerja di pemerintahan, kamu itu bawahan saya, bagaimana kalau uang sama kamu tiba - tiba tengah malam rumah  kamu di bongkar orang (Maling) bisa kamu bertanggung jawab ? kalau uang ini sama saya kan aman.(Alasan Jaini.S Pd)
 
Karena bendahara Desa merasa haknya dikangkangi oleh PJS Desa Jaini.SPd akhirnya bendahara mencari solusi untuk mengambil bukti dengan foto Dana Desa yang ada sama Jaini.S.Pd berikut catatan fisik yang akan di kerjakan. Yang lebih anehnya RAB dapat diubah ubah dan tidak sesuai lagi dengan RAB yang pertama di ajukan. Saya juga tidak tau ada atau tidaknya keterlibatan TA untuk merubah RAB tersebut. Saya hanya minta tolong kepada pihak kepolisian Polres Batu Bara agar dapat memanggil dan memeriksa Kinerja PJS Desa Jaini.S.Pd. Saya dan rekan - rekan perangkat Desa Padang Genting.  Kecamatan Talawi. Kabupaten.Batu Bara, menyatakan bahwasanya sudah tidak ada alasan bila pembangunan fisik Desa terbengkalai. Sementara Dana untuk pembangunan fisik Desa tersebut sudah di tarik habis oleh PJS Desa Jaini.S Pd. Nyatanya dapat dilihat pembangunan terbengkalai, antara lain :
 
Turap di Dusun Pondok Enam Volume. 200 meter. Dana anggaran Rp. 126.815.000.- Turap di Dusun Pujakesuma. Volume 70 meter Dana anggaran Rp. 49.490.000.- Turap di Dusun Samnong. Volume 220 meter. Dana anggaran Rp.45.850.000.-  ketiga fisik tersebut sudah termasuk timbunan, namun yang sudah total selesai hanya 1 titik. Yang lebih ironisnya pembangunan Rabat beton di Dusun Kampung panjang. Volume 100 x 3 meter Dana anggaran Rp. 68.500.000.- yang di kerjakan hanya 20 meter.
Kalau alasan Dana belum dicairkan itu sudah tidak masuk di logika lagi alias bohong.(Papar Perangkat Desa) 
 
Hal tersebut merupakan bentuk pembodohan kepada perangkat Desa pasalnya, melalui Camat Talawi, saya di minta persiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pembangunan yang belum selesai. Apa saya bodoh mau persiapkan  Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sementara pembangunan fisik Desa tersebut belum selesai alias terbengkalai.
 
Kalau Surat Pertanggung Jawaban berupa pengakuan dari PJS Desa Jaini.SPd yang telah menarik semua Dana Desa berikut alasan kenapa pembangunan fisik Desa terbengkalai saya mau saja, jangan pula seenak perutnya mau melibatkan saya dan rekan - rekan perangkat Desa lainya. Saya juga dipaksa untuk ajukan permohonan percepatan pencairan DD tahap III jelas saya tidak mau, selesaikan dulu pembangunan yang terbengkalai baru berani saya ajukan permohon pencairan DD tahap III nya.
 
Saya dan rekan - rekan perangkat Desa lainya tidak akan pernah mau kalau sampai terseret pula ke hukum nantinya. Masalahnya saya dan rekan - rekan perangkat Desa Padang Genting ini benar - benar di bodohi oleh PJS Desa Jaini.S Pd. (Uangkap perangkat geram) 
 
Saya dan rekan - rekan perangkat Desa Padang Genting. Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sangat berharap kepada Pihak Kepolisian Polres Batu Bara agar dapat memanggil dan periksa semua Kinerja Pjs Desa Jaini.S.Pd. Berikut alasan terbengkalai nya pembangunan fisik Desa dan apa tujuan merubah RAB pembangunan. Sementara Dana Desa sudah di tarik habis. (Mohon Perangkat lagi)
 
(R. Hutagaol)
Page 1 of 3
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo