Simalungun (Tabloidpolmaspoldasu) - Ketua Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Maju Jaya di Nagori Silakkidir,kecamatan Huta Bayu Raja,kabupaten Simalungun berinisial M. Siagian terkesan arogan dan kebal hukum ketika dipertanyakan anggota perkumpulan dan puluhan warga mengenai kejelasan 
 
Warga yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang bahkan membuat petisi keberatan dan membubuhkan tanda tangan karena fisik bangunan yang dikerjakan kualitasnya amburadul serta material yang digunakan dimanipulasi untuk meraup keuntungan sehingga warga menuntut agar secepatnya pihak Kejaksaan dan Polres Simalungun turun mengaudit.
 
Ironisnya baru sebulan selesai dikerjakan,bangunan parit tersebut sudah hancur dan pecah-pecah hampir di sepanjang bangunan dan dipastikan tidak akan bertahan lama sehingga warga menyayangkan anggaran yang dihamburkan begitu saja tetapi tidak digunakan semestinya demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.
 
Beberapa anggota P3A Maju Jaya bahkan mengaku beberapa waktu lalu ketua mereka M. Siagian sempat membagi-bagikan amplop putih berisi uang yang diduga untuk menyuap anggota supaya tidak mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran dengan dalih yang menurut M.Siagian merupakan keuntungan dari proyek pembangunan parit tersier tersebut.
 
Masih menurut keterangan warga,ketua P3A Maju Jaya,M. Siagian bahkan menyuruh sekretarisnya untuk menyampaikan ke awak-awak media dan sosial kontrol lainnya bahwa dia tidak takut dilaporkan ke aparat penegak hukum manapun karena dilindungi keluarga besarnya dan saudaranya seorang aparat yang menjabat Kapolres tanpa memperinci wilayah tempatnya bertugas.
 
Salah seorang anggota P3A yang enggan disebutkan namanya mengatakan,Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dimanipulasi dan di mark-up oleh ketua dan pengurus yang nota bene orang-orang dekat ketua. Material yang digunakan banyak material bekas dan alat-alat yang digunakan merupakan milik para tukang bangunan,namun di dalam LPJ dilaporkan beli baru.
 
Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Perjuangan Huta Bayu Raja ,Feri Toba Sianturi meminta supaya pihak Kepolisian dan Kejaksaan kabupaten Simalungun segera mengusut dan mengaudit penggunaan anggaran yang dikelola oleh P3A Maju Jaya tersebut.
 
Hal senada juga dikatakan oleh ketua Karang Taruna Huta Bayu Raja ,Jepri Gultom  SH. Dia meminta ketegasan dan kesigapan para aparat penegak hukum untuk menanggapi keluhan dan aduan masyarakat serta langsung menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran seperti yang dikemukakan warga.
 
Untuk konfirmasi langsung,M. Siagian sangat sulit ditemui dikediamannya. Ketika dihubungi via nomor selulernya,dia juga tidak bersedia menjawab meskipun terdengar nada aktif hingga berita ini diterbitkan.
 
(Tim/red)
 
Limapuluh (Polmas Poldasu) - Aksi Elemen Masyarakat Batu Bara  Mengatasnamakan ( Jawa -Melayu - Batak ( Jambak ) Yang di sertai Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batu Bara Belum lama Aksi tersebut digelar tepatnya di pelataran Kantor Bupati Batu Bara, Segenap Elemen Masyarakat Batu Bara meminta Ketua Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Syaiful Syafri "Hengkang" dari Batubara dan terus menggelinding bagai bola salju.
 
Pengamatan Media dalam maupun luar Daerah Pro Kontra dengan keberadaan Syaful Safri dan TBUPP-nya, Harus bermunculan juga tayang di media massa termasuk media online  dan media sosial. 
 
Agar kelompok yang keburu 'membenci' Syaiful Safri spontan menolak TBUPP dan meminta Ketua TBUPP Saiful Safri 'Hengkang' dari Bumi Bertuah Batu Bara.
 
Keadaan ini diduga membuat "Panik' Bupati Batu Bara Ir H Zahir, M AP, dan  akhirnya buka suara. Pada kesempatan buka puasa bersama yang digelar keluarga besar MABMI, PB AMMI, PB Gemkara, GM Pujakesema, dan KBPP Polri di Hotel Madani Medan, Sabtu malam (01/06/2019), Ir,H Zahir. M AP. Meminta agar masyarakat membawa kepadanya calon pengganti Syaiful Safri. Begitu juga dengan semua  Persyaratan ditentukan oleh Bupati Batu Bara, Ir.H.Zahir, M AP. Satu diantaranya harus mirip atau setara dengan ( Kemampuan ) Ir. H.Zahir. M AP.
 
Pernyataan tersebut Sonta menjadi Pembicaraan di berbagai kalangan di Kabupaten Batu Bara. Bahkan Ada yang merespon pernyataan tersebut secara positif.
 
Kelompok ini beranggapan Syaiful Safri dengan TBUPP-nya dibutuhkan memberi sumbang saran kepada Bupati Batu Bara. Pemkab Batu Bara di yakini akan dapat lebih cepat membangun Kabupaten Batu Bara bila didampingi Tim Ahli yang berwujud TBUPP.
 
Namun ada pula yang menilai kukuhnya Zahir mempertahankan TBUPP bahkan terutama sosok Syaiful Safri yang pernah menjadi Pj. Bupati Batubara dan pejabat eselon II Pemprovsu dipandang sebagai ketidak mampuan Ir.H. Zahir, M AP menjalankan pemerintahan dan Memanage jajaran birokrasinya. 
 
Juga ditengarai  karena Ir.H Zahir,M AP, hanya percaya kepada Syaiful Safri yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan  Zahir - Oky pada Pilkada Batubara 2018 lalu.
 
Ir,H, Zahir M AP. ditengarai tidak mempercayai SekDaKab dan Pimpinan OPD karena mereka itu merupakan pejabat yang diangkat oleh 'Rezim' lama. 
 
Sementara Pemerhati Sosial dan Pembangunan H. Elfi Haris,SH.M. Hum, Senin (03/06) malam melalui pesan whatsapp menyatakan Apabila Bupati serius hendak mengganti Ketua TBUPP Syaiful Safri, hendaknya Bupati membuat syarat yang ilmiah dong...
 
"Yang ilmiahlah, jangan syaratnya “carikan mirip Syaiful Syafri”. (Pernah Bupati, Pernah eselon-2, Paham birokrasi" Ucap, H.Elfi Haris, SH M Hum. 
 
Seyogianya menurut hemat H.Elfi Haris,SH.M Hum, Sebelum ditetapkan dibuat dulu syaratnya lalu dipublish. Apabila sudah ada kandidat lakukan uji publik, share Namanya ke Masyarakat untuk  melihat Rekam jejak yang bersangkutan.
Ini memilih tim yang menentukan arah Pembangunan Batubara Kedepan,  Bukan kaleng-kaleng. Ini sekedar saran . Karena  Penerimaan Honorer pun ada persyaratannya", Lugasnya 
 
(R. Hutagaol)
Jakarta (POLMAS) 0 Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap 5 anggota DPRD Sumatera Utara.
 
Kelimanya dinilai menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap.
 
Masing-masing yakni, Rijal Sirait, Fadly Nurzal dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Kemudian, Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.
 
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).
 
Menurut hakim, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik perlu untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali para terdakwa sebagai anggota DPR atau pejabat publik.
 
Menurut hakim, anggota Dewan merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi.
 
Untuk itu, sudah selayaknya jabatan itu tidak diisi oleh orang yang berperilaku koruptif.
 
Kelima anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta. Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta.
 
Kemudian, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta. Sementara, Tiaisah terbukti menerima suap Rp 480 juta.
 
Uang tersebut diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.
 
Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.
 
Selain itu, agar Rinawati Sianturi dan Tiaisah menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014. Kelimanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. (*)
 
 
Medan (POLMAS) - Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah memasuki agenda puncak di Pengadilan Negeri Medan. 
 
Ketiga terdakwa yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Harmi Parasian Marpaung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bistok Maruli Tua Simbolon dan Budi Hadibroto selaku Direktur PT Cipta Nusantara terlihat kalut pada sidang yang berlangsung, Kamis (14/2/2019) sore.
 
Bistok Maruli yang merasa butuh membacakan pembelaan sendiri tampak menangis tersedu-sedu. Ia mengaku tidak ada niatan untuk melakukan korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riachad Sihombing.
 
"Hal seperti ini diluar dugaan saya. Saya sudah terpisah dari anak istri saya dan saudara saudara saya. Saya tidak pernah berniat korupsi saat diangkat menjadi PNS," ujarnya dihadapan Majelis hakim yang dipimpin Abdul Aziz.
 
Ia mengaku pada awal perencanaan proyek, tak satupun PNS di lingkungan dinas PU Kabupaten Tapanulitengah yang mau ditunjuk sebagai PPK. Hal itulah mengapa dirinya dengan berat hati menjadi PPK.
 
Budi Hadibroto enggan banyak berbicara kepada hakim. Ia hanya meyakini jika majelis hakim akan memberikan sebuah putusan yang adil baginya.
 
Sementara itu, Harmi Parasian yang didampingi penasihat hukumnya Japansen Sinaga SH mengaku proyek pembangunan Kantor Bappeda sudah tuntas. Kantor Bappeda sudah diperbaiki dan berfungsi dengan baik.
 
"Bahwa nilai kerugian yang disebutkan ahli audit oleh Hernold Wakawimbang tidak jelas. Oleh terdakwa Harmi Parasian juga sudah mengeluarkan dana pribadinya untuk memperbaiki bangunan yang rusak," ucap Japansen.
 
JPU dalam tuntutannya menyatakan perbuatan ketiga terdakwa secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 
Terhadap Harmi Parasian dan Bistok Maruli, JPU menuntutnya masing-masing dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan, Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. 
 
Adapun, Budi Hadibroto, JPU menuntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.
 
"Menetapkan Uang Pengganti kerugian sebesar Rp 2,9 Miliar kepada terdakwa Budi Hadibroto dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya dirampas untuk negara dan jika tidak memenuhi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun," cetus JPU.
 
Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng tersebut menelan anggaran sebesar Rp 4.232.027.398 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015 yang mana tender proyek tersebut diserahkan Dinas PU kepasa PT Cipta Nusantara selaku pemenang tender.
 
"Pengerjaannya dimulai sejak akhir tahun 2015 dan selesai pada tahun 2016 dengan masa pengerjaan selama 87 hari serta perpanjangan waktu selama 50 hari," ujar terang JPU.
 
Namun setelah selesai dikerjakan, bangunan Kantor Bappeda tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terjadinya pergeseran struktur bangunan. Kejari Tapanulitengah mengendus ada kecurangan yang terjadi pada proses pembangunan, melihat kualitas bangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang tertera pada kontrak kerja.
 
Dalam pembangunan Kantor Bappeda tersebut, ditemukan indikasi aroma tindak pidana korupsi lantaran berdasarkan keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Konstruksi Bangunan USU telah ditemukan perbuatan melawan hukum dan kegagalan struktur bangunan. 
 
Ditaksir atas perbuatan ketiganya negara mengalami kerugian sebesar Rp 3,7 Miliar. 
Jakarta (POLMAS) - Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 Tiaisah Ritonga divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Tiaisah juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.
 
"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Hastopo saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).
 
Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Tiaisah dengan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
 
Pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
 
Kemudian, Tiaisah juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 297,5 juta.
 
Sebelumnya, Tiaisah sudah menyerahkan uang Rp 182,5 juta. Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan Tiaisah tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.
 
Namun, dia belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan sudah mengembalikan sebagian uang suap yang diterima.
 
Tiaisah terbukti menerima suap Rp 480 juta dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho.
 
Uang tersebut diberikan agar Tiaisah memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.
 
Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014.
 
Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015. Selain itu, agar Tiaisah menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.
 
Tiaisah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Selain Tiaisah, tiga rekannya yaitu Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 juga divonis hari ini.
 
Tiaisah Ritonga anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Demokrat terlebih dahulu mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim.
 
Diketahui keempat terdakwa ini adalah bagian dari 38 mantan anggota DPRD Sumut yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.
 
Dalam kasus ini terdakwa Rijal Sirait menerima Rp 477,5 juta, Rooslynda Marpaung menerima Rp 885 juta, Rinawati Sianturi Rp 505 juta, dan terdakwa Tiaisah Ritonga menerima Rp 480 juta. (red)
 
 
Page 1 of 3
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo