Poldasu Diminta Usut Dugaan Penyerobotan Hutan Mangrove di Tanjungberingin Sergai

By March 03, 2019 31
Sergai (POLMAS) - Wakil Sekretaris sekaligus pendiri LSM Economic Sosial Control (Ecosoc) Indonesia, Budi Wijaya meminta pihak kepolisian, khususnya Poldasu, mengusut dugaan penyerobotan hutan lindung yang diduga dilakukan PT AL atau SW dan PT DMK di Tanjungberingin Serdangbedagai (Sergai).
 
"Menagih janji Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH yang akan menindak tegas setiap oknum penyerobot kawasan hutan lindung, kami mohon kiranya perusahaan "nakal" yang diduga menjadikan hutan mangrove sebagai lahan bisnis seperti PT AL atau SW dan PT DMK di Tanjungberingin juga diusut. Saat ini ekonomi para nelayan kecil pencari udang dan kepiting tengah terancam akibat adanya aktivitas pengalihfungsian hutan mangrove menjadi peerkebunan sawit di Desa Bagankuala dan Tebingtinggi Kecamatan Tanjungberingin yang diduga dilakukan kedua perusahaan sawit itu" ujarnya, Kamis (28/2) di Seirampah.
 
Menurut tokoh pemuda yang kerap disapa Bung Budi itu, saat ini pengusutan berbagai perusahaan yang diduga bermasalah akibat menyerobot hutan lindung, tengah menjadi atensi serius Kapoldasu. 
 
Budi menilai, Poldasu di bawah kepemimpinan Irjen Pol Agus Andrianto, mampu mengikis habis para mafia hutan lindung di Sumut.
 
"Kami meyakini, Bapak Kapoldasu mampu mengusut tuntas persoalan ini. Dari perizinan saja, kedua perusahaan tersebut tidak mengantongi izin dari Pemkab Sergai. Jelas ini sudah menyalahi dan perlu diusut tuntas siapa dalang di balik semua ini supaya kesejahteraan ekonomi masyarakat pinggiran pantai semakin meningkat," tegas Bung Budi.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan hektare kawasan hutan mangrove di dua desa yakni Bagankuala dan Tebingtinggi diduga diserobot oleh perkebunan sawit di antaranya PT AL atau SW dan PT DMK. 
 
Hal itu terungkap berdasarkan penuturan Ketua Himpunan Masyarakat Pelestari Pantai (HAMPPI), Ghazali Rangkuti yang juga merupakan nelayan setempat pencari udang dan kepiting.
 
Berdasarkan data yang dimiliki Ghazali, ada sekitar lebih kurang 700 hektare hutan lindung dikelola PT AL atau SW dan lebih kurang 500 hektare dikelola PT DMK. 
 
Dua instansi di Pemkab Sergai yakni, Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPSP) mengaku tidak pernah mengeluarkan surat izin perkebunan ataupun surat izin usaha kepada kedua perusahaan tersebut.
 
Saat dikonfirmasi Perwakilan PT AL atau SW dan PT DMK, Acuy membantah bahwa pihaknya telah menyerobot hutan mangrove. Namun, pihaknya juga tidak berani memastikan apakah kedua perusahaan itu tidak berada di kawasan hutan lindung. 
 
Berdasarkan data yang diketahui Acuy, PT AL atau SW hanya mengelola lebih kurang 200 hektare perkebunan sawit. Sedangkan PT DMK hanya mengelola perkebunan sawit lebih kurang sekitar 300 hektare. 
 
Terkait masalah perizinan usaha maupun perkebunan, dirinya mengaku kurang tahu pasti dan tidak dapat berkomentar banyak. (Rel)
© 2019 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved