Medan (POLMAS) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melimpahkan berkas perkara korupsi Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan pada hari ini Kamis (20/2/2020).

"Informasi dari KPK akan melimpahkan berkas perkara Wali Kota Medan besok (Kamis)," kata Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, Junain Arief, Rabu (19/20/2020).

Ia menyebutkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) selambatnya dua pekan setelah pelimpahan berkas, akan ditetapkan tanggal persidangan.

"Sesuai dengan SOP penetapan tanggal sidang dua minggu setelah menyerahkan berkas," ujar Arief.

Dikatakannya, untuk susunana majelis hakim yang mengadili akan ditetapkan langsung setelah menerima berkas perkara.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021, Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan perjalanan dinas dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019.

Eldin ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar.

Perkara bermula ketika Eldin menerima uang sejumlah total Rp 530 juta dari Isa Ansyari untuk perjalanan dinas dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Eldin turut membawa serta istri, dua anaknya, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Bahkan Eldin memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga Eldin didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

Akibat hal tersebu, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Lantas, Eldin pun memerintahkan Syamsul mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Kadis PUPR Isa Ansyari mengirim Rp250 juta ke Eldin atas permintaan melalui Syamsul untuk keperluan pribadi Wali Kota.

Berikutnya, Syamsul menghubungi ajudan Eldin, Aidiel Putra Pratama dan menyampaikan keperluan dana sekitar Rp 800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Ia kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana. Termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang.

Isa diminta memberikan uang sejumlah Rp250 juta. Namun, ia hanya menyerahkan Rp200 juta saja. Salah satu ajudan Eldin yang lain bernama Andika kemudian menanyakan kepada Isa perihal kekurangan uang tersebut.

Selanjutnya Isa merespons dengan menyampaikan kepada Andika untuk mengambil uang tersebut secara tunai di rumahnya. Andika pun datang ke rumah Isa guna mengambil uang Rp 50 juta yang ditujukan untuk Eldin.

Dalam dakwaan Jaksa KPK Zainal Abidin pada sidang Isa Ansyari, disebutkan bahwa terdakwa Isa Ansyari selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang.

Di antaranya sebesar Rp 20 juta sebanyak empat kali hingga seluruhnya berjumlah Rp80 juta lalu sebesar Rp 200 juta, sebesar Rp 200 juta dan sebesar Rp 50 juta hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 530 juta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. (Red)

 
 

Jakarta Pomas poldasu (15/1/2020) - Pengurus Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Benny Mamoto berpandangan mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri, sesungguhnya tidak terlalu sulit sepanjang pihak yang menangani memiliki integritas.

“Pengalaman saya saat menyidik kasus BLBI yang sempat berhenti atas perintah kekuasaan Orde baru (orba). Perlu komitmen yang kuat, kejujuran dan keterbukaan. Intervensi saat kolusi investasi diharapkan tidak terjadi intervensi kepentingan saat penyidikan.” disampaikan oleh Benny Mamoto kepada media pada hari rabu (15/1) di Jakarta.

Benny memaparkan sejumlah strategi, pertama ungkap profile perusahaan yang sahamnya dibeli, apakah ada pihak terafiliasi dengan kekuasaan saat itu di perusahaan. Bersamaan dengan itu, PPATK dapat membantu melacak aliran uang atau transaksi yang mencurigakan.

Langkah kedua, Audit versi perusahaan dibandingkan dengan audit independen dari permintaan penyidik. Bagaimana proses penentuan harga saham, apakah sesuai dengan nilai aset perusahaan atau akal-akalan.

“Artinya harga saham sengaja dinaikkan tinggi karena mau dibeli oleh Jiwasraya atau Asabri, dengan imbalan komisi buat Direksi atau pemegang saham terafiliasi.” ulas Benny.

Benny menambahkan, Rekam jejak harga saham di bursa efek perlu jadi bahan penilaian kelayakan investasi di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu perlu saksi ahli dr Pakar Pasar Modal. Perlu juga pemeriksaan pajak,karena sering bisa diungkap melalui proses ini kalau ada rekayasanya.

Diharapkan penyidik sudah menyadap semua pihak terkait sehingga dapat diketahui pihak mana saja yg bermain dan usaha penyelamatan dirinya. Sedangkan audit investigasi Jiwasraya dan Asabri dilakukan oleh BPK. Ini juga akan mengungkap hal2 yg disampaikan diatas jelasnya.

Argumentasi resiko naik turunnya harga saham karena kondisi perekonomian nasional dan global, bisa dipatahkan dengan mengungkap niatnya sejak awal, seperti penentuan harga saham dan alasan mengapa memilih perusahaan itu.

Bila ada konflik kepentingan maka dengan mudah utk membuktikannya pungkas Benny mengakhiri.

Jumpa R Sianturi Polmas Poldasu Taput/Humbahas

 
Langkat (Polmas Poldasu) – Kejaksaan Negeri Langkat menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana olah raga TA 2017-2018 di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumut.
 
Dimana proyek  itu diduga merugikan negara sebesar Rp 108 juta. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing mantan Kades Bubun F mantan Sekdes Bubun, Z dan TSS tim pelaksana kegiatan proyek.
 
“Status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 Wib hingga pukul 13.00 WIB,” kata Kasi Intel Kejari Langkat, Ibrahim Ali SH MH, membenarkan penetapan tersangka ketiganya, Selasa (14/1/2020).
 
Ibrahim mengatakan, Z ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan No. Print-03/L.2.25.4/Fd.1/01/2020; TSS berdasarkan surat No. Print-01/L.2.25.4/Fd.1/01/2020 dan F berdasarkan surat No. Print-02/L.2.25.4/Fd.1/01/2020.
 
Ketiga tersangka dikenakan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sekitar pukul 17.00 WIB ketiganya langsung dibawa oleh Penyidik ke Rutan Tanjungpura untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” pungkasnya. Berita Langkat, ( Syahrial)

Banten,20-Des-2019 (Polmas Poldasu) - Polres Cilegon menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang pengusaha bernama Novalina Manurung. Pengusaha yang tidak diketahui keberadaannya ini dijadikan tersangka dalam kasus penipuan senilai Rp2 miliar.

Disampaikan Kanit PPA Polres Cilegon Ipda Juanda yang pada saat itu sebagai penyidik yang menangani dalam kasus penipuan yang merugikan Endro mengatakan, pelaku sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Nomor DPO yang dirilis Polri adalah nomor: DPO/52/IV/2012/Reskrim, tertanggal 10 April 2012.

“Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan dengan saksi-saksi dan petunjuk/alat bukti yang ada untuk mencari keberadaan Novalina,” ujar Ipda Juanda saat dihubungi awak media, Kamis (19/12/2019).

Sementara itu Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana saat dihubungi awak media terkait kasus dugaan penipuan yang dialami R. Endro Maryoko pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Segera ditindak lanjuti ke Penyidik Reskrim sudah sampai mana perkembangannya,” ujarnya singkat.

Novalina Manurung dilaporkan ke Polres Cilegon, Banten dengan nomor : STBL/161/IV/2012/Banten/Res Cilegon tertanggal 5 April 2012.

Dia dituding melakukan tindak pidana penipuan seperti diatur dalam pasal 378 KUH Pidana terkait usaha jasa angkut besi dari Krakatau Steel ke Riau dan pada akhirnya dalam kerjasama itu Endro tertipu 2 miliar.

Frish H Silaban.

Simalungun (Polmas Poldasu) - PT. BPR Syariah Al-Yaqin (Bank Al-Yaqin) Yang beralamat di Jalan Sudirman. Kel. Pedagangan III. Kec. Bandar. Kab. Simalungun mangkir saat Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun (17/11/2019)

Dalam pemberitaan sebelumnya PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah memberhentikan secara  sepihak 7 orang pegawainya. Namun dalam pemberhentian tersebut PT. BPR Syariah Al-Yaqin telah melakukan banyak pelanggaran dan ti dak sesuai dengan prosedur dan tidak memberi pesangon kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenaga Kerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 khususnya pasal 156 ayat (1)-(4). 
 
Buntut dari pemberhentian tersebut. pegawai merasa dirugikan dan  mengadukan permasalahan ini pada tanggal 23 Oktober 2019 kepada  Komisi IV DPRD Kab. Simalungun dan Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun. Dan langsung  mendapat respon positif dari Komisi IV DPRD Kab. Simalungun.
 
Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019 Komisi IV DPRD Kab. Simalungun melakukan pemanggilan kepada PT. BPR Syariah Al-Yaqin dan juga Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Simalungun untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat tentang permasalahan tersebut.
 
Rabu pada tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Rapat Dengar Pendapat di gelar di ruang Pokja IV DPRD Kab. Simalungun.  Rapat Dengar Pendapat dihadiri oleh Ketua. anggota DPRD Kab. Simalungun. Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Simalungun. Dan tak satupun pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin menghadiri pemanggilan tersebut.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Pokja Komisi IV DPRD Kab. Simalungun meminta pihak Dinas Ketenaga Kerjaan menyelesaikan permasalahan pemberhentian sepihak yang dilakukan PT. BPR Syariah Al-Yaqin serta memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. 
 
Hendra Sukmana Sinaga. S.Kom menyampaikan kekecewaannya kepada pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin karena tidak hadir dalam Rapot Dengar Pendapat tersebut. 
 
Ke depan kita juga berharap kepada disnaker agar pengawasan dan sosial control lebih intenslah agar perusahaan ini tertib dan tidak ada yg dirugikan,  baik perusahaan maupun pekerja. Pembinaan maupun audit2 dilakukan , masyarakat juga butuh kerja. dimana juga kita tau perekonomian global juga memang sedang menurun kalaupun ada pengurangan pekerja terkadang kita maklum dgn kondisi perekonomian global ini yg menurun, tapi itupun perusahaan juga harus adalah toleransinya atas hak hak pekerja yg sudah di atur dalam undang2. tambahnya.
 
Disisi lain pada tanggal 12 Nopember 2019 melalui Surat No.092/BPRS YQ/XI/2019  PT. BPR Syariah Al-Yaqin melakukan pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Sepihaknya dan memanggil kembali ke 7 orang pegawai yang diberhentikan tersebut. Dan selanjutnya memberikan surat permohonan maaf  kepada Komisi IV DPRD Kab. Simalungun atas ketidak hadiran mereka.
 
 
Dalam hal ini Pengurus LSM DPD Lira Kab. Simalungun Mhd. Aliaman H.Sinaga angkat bicara" Seharusnya pihak PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu lebih hati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Sebelumnya ada juga pegawai yang diberhentikan hanya diberikan beberapa bulan pesangon saja dan merasa dirugikan ia melapor sampai sekarang masih proses kasasi. Nah seharusnya kejadian ini sudah menjadi pembelajaran.  Untuk itu jangan seenaknya memberhentikan pegawai tanpa ada pesangon lalu sekarang ini karena sudah terpojok/kejepit memanggil kembali ke 7 pegawainya yang sudah diberhentikan sepihak itu. hal ini ibarat kata pepatah sudah meludah dijilat kembali.ucapnya.
 
lebih lanjut Mhd. Aliaman H. Sinaga menambahkan" pemanggilan kembali bekerja  ini diduga nantinya akan menjadi bahan PT. BPR Syariah Al-Yaqin untuk mencari kesalahan pegawai tersebut. Hal ini biasa dilakukan perusahaan yang menganggapnya sebagai scorsing kepada pegawai karena pegawai mangkir dan apabila mangkir dianggap mengundurkan diri. 
 
PT. BPR Syariah Al-Yaqin itu adalah Perusahaan yang berbasis syariah ataupun identik dengan keagamaan namun "oknum" didalamnya tidak mencerminkan hal tersebut. lalu saya menilai management yang mengelolapun sangat amburadul dan sangat tidak menghargai  DPRD Kabupaten Simalungun  yang sudah memanggilnya. tutupnya.
 
(Redaksi/Tim)
Page 1 of 3
© 2018 Tabloid Polmas Poldasu. All Rights Reserved

Designed by : Invasindo